JADWAL LALU LINTAS SABTU-MINGGU SATU ARAH (ONE WAY) JAKARTA-PUNCAK JAM 09.00-10.30 WIB (PENUTUPAN KEJAKARTA) PUNCAK-JAKARTA JAM 10.30-11.30 WIB (PENUTUPAN KEPUNCAK) PUNCAK-JAKARTA JAM 15.00-17.00 WIB (PENUTUPAN KEPUNCAK)

PASTE SCRIPT/KODE IKLAN DISINI

KLIK DISINI : UNTUK INFORMASI VILLA

Cari info vila disitus kami, untuk Persiapan Liburan di Puncak Cisarua

Sekda Kabupaten Bogor Bersama MAP Kembali Survei Jalan Jalur Puncak Bagian Utara


BIDIKNUSANTARA.COM | Setelah melakukan survey untuk jalan alternatif di wilayah selatan lingkar puncak pada minggu lalu, kembali Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar yang di dampingi Camat Ciawi, Camat Megamendung dan Camat Cisarua serta UPT Jalan wilayah Ciawi melakukan survey jalur wilayah utara, Sabtu (21/01).

Kegiatan yang di gagas oleh Masyarakat Adat Puncak (MAP), Forum Masyarakat Ciawi Puncak (Formacip) Rukun Awi dan sejumlah tokoh masyarakat wilayah puncak yang berawal dari pengumpulam koin peduli puncak yang akhirnya mendapat respon dari Pemerintah daerah Kabupaten Bogor ini yang akhirnya dilakukan pemetaan dengan melakukan survey jalun yang memungkinkan untuk di bangun jalan alternatif baik dari lingkar selatan maupun wilayah utara.

Hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2016, Rombongan Sekda melakukan survey jalur lingkar utara yang dimulai dari Rest Area (Pom Bensin) Ciawi menuju wilayah Cibanon, Perbatasan Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja menuju Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung, Cipayung Datar, Desa Cilember menuju Ciburial hingga berakhir di Bukit Paralatyang Point Puncak.

Setelah melewati beberapa jalur yang diantaranya merupakan Jalan Desa, Jalan Kabupaten hingga Jalan provinsi Sekda Kabupaten Bogor memberikan pemaparan bahwa seluruh jalur yang dilewati langsung diinventarisir sesuai kewenangan masing-masing.

"Untuk jalan milik desa dan jalan milik Kabupaten Bogor kami akan segera lakukan evaluasi dan meminta kepada UPT Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) wilayah Ciawi segera menginventarisir sementara untuk jalur yang merupakan kewenangan provinsi akan dilakukan koordinasi lanjutan,"kata Adang.

Adang juga mengatakan ada beberapa jalan yang dilalui yang memiliki tingkat kesulitas dikarenakan pemukiman dan kepadatan penduduk. "Untuk jalur ini kita bisa mencari solusi lain yang lebih mudah karena melihat jalan yang sempit dan banyak penduduk, apa akan dilakukan pembebasan atau seperti apa teknisnya nanti"ucapnya.

Selain itu, kata Sekda, pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang bersangkutan, misalnya pihak Perhutani atau PTPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kalau ada jalur yang merupakan kewenangan provinsi maka akan segera dikomunikasikan. Pemkab akan  meminta ke pihak provinsi untuk berkontribusi. Untuk pendataannya sebulan ke depan akan segera dilakukan,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Kepala UPT Pengairan Wilayah Ciawi, Eka Sukarna, peningkatan jalur jalan alternatif harus sebaris dengan pengoptimalan saluran drainase yang sering menjadi permasalahan. “Seperti yang sering terjadi di Gadog sekitar Vimalla Hill yang menjadi mulut masuk jalur selatan, di sana sering terjadi luapan air ke jalan meski itu bukan dari saluran irigasi warga sering banyak komplain. Sebagai solusi, harus melakukan pelebaran drainase dan harus membebaskan lahan,” pungkasnya. (sumburi)



Rasain Loch!! Pesta Seks “Arab Puncak” Dibubarkan Petugas Imigrasi Bogor. Nih Videonya!


BOGORDAILY.NET | Puncak. Pekerja Seks Komersial (PSK) asal Maroko rupanya masih cukup banyak di Puncak, Bogor. Jumat 13 Januari 2017, pukul 01.00 WIB, petugas Imigrasi Kelas 1 Bogor, kembali mengamankan empat perempuan yang terkenal dengan julukan “Maghribi” itu.

Keempat PSK ini berinisial TR, KTR, HbL, dan BQS. Mereka diamankan di vila kawasan Puncak, Cisarua, saat melakukan pesta seks.

“Mereka ditangkap di vila saat bersama pasangannya masing-masing,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor, Arief Hazairin Sutoto.

Guna pemeriksaan lebih lanjut, keempat perempuan tersebut langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Bogor, di Jalan Ahmad Yani.

“Mereka tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor, Herman Lukman.

Rencananya, mereka akan dibawa ke Kantor Dirjen Imigrasi Kemenkumham di Jakarta setelah menjalani tes urine.

“Tadi juga mereka sudah dites urine, setelah itu siang ini akan dibawa ke Jakarta,” ucap dia.

Menurut Herman, keempat perempuan tersebut berasal dari Maroko dan diduga tinggal di Puncak Bogor sebagai PSK.

“Diduga sebagai PSK, sebab saat digerebek mereka sedang berduan dengan pasangannya masing-masing di vila yang mereka sewa,” lanjut Herman.

Namun, petugas imigrasi melepas laki-laki hidung belang yang kencan dengan 4 wanita Maroko itu, karena dinilai tidak melanggar aturan.

“Laki-lakinya orang Arab, tapi kami lepaskan. Dia kan tidak bersalah,” ucap Herman. (lip6/bd)


Kepolisian Berwenang Tindak Kendaraan Dinas Ganti Plat Hitam


BOGORZONE.COM | Cibinong. Maraknya plat nomor kendaraan dinas diganti warna hitam oleh pejabat yang mengunakan, seperti dilakukan Camat Caringin, Rumambi, ternyata tidak ada sanksi atau tindakan tegas. Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD) Kabupaten Bogor, Iman W Budiana.

Menurutnya, didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang daerah, tidak ada sanksi ataupun tindakan tegas terhadap penguna kendaraan dinas yang menganti plat nomor dari merah menjadi hitam.

“Jadi di Permendagri itu hanya disebutkan soal pengunaan dan aturan lainnya. Tidak disebutkan ada sanksi apapun terhadap penguna yang menganti plat nomor kendaraannya,” kata Iman saat di konfirmasi Bogorzone.com melalui telepon seluler nya.

Adapun yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan tersebut, yakni pihak Kepolisian sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Sebab, lanjut Iman, yang di rubah itu hanya warna plat nomor tanpa merusak aset milik negera.

“Kalau masalah itu sudah masuk kewenangan kepolisian, bukan bagian aset,” ujarnya.

Terkait adanya dugaan korupsi dengan digantinya plat nomor kendaraan dari merah ke hitam, karena dapat membeli bahan bakar minyak subsidi. Iman menegaskan, jika saat ini tidak ada lagi bahan bakar subsidi. Sehingga kendaraan dinas bisa membeli bahan bakar minyak secara umum.

“Sekarang sudah tak ada lagi bahan bakar minyak subsidi bos,” imbuhnya mengakhiri telepon.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan menyatakan, kebijakan atau aturan yang memperolehkan plat nomor kendaraan dinas menjadi hitam, belum ada aturannya.

“Kecuali dalam keadaan konstitusional atau darurat, baru penguna kendaraan dinas bisa menganti plat nomornya dari merah jadi hitam,” papar politisi Partai Gerindra.

Iwan juga menilai, bergantinya plat nomor kendaraan dinas patut diduga terjadi korupsi yang didapat dari biaya operasional, terutama bahan bakar minyak.

“Bisa saja didalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap tahun, dimasukan mengunakan bahan bakar minyak non subsidi. Tapi, kenyataannya dengan plat nomor warna hitam, pejabat itu membeli bahan bakar minyak subsidi,” tukasnya. (nto/ded)


Kuota Jemaah Haji Kabupaten Bogor Ditambah


BOGORZONE.COM | Cibinong – Kabar menggembirakan bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang sudah mendaptarkan untuk beribadah haji. Sebab, tahun 2017 pemerintah pusat memberikan tambahan kuota jemaah haji ke Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor, kurang lebih sebanyak 3000 jemaah.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Dadang Ramdani mengungkapkan, tahun ini pemerintah pusat memberikan kepercayaan terhadap Kemenag Kabupaten Bogor menambah kuota calon jemaah haji. Sehingga, amanah dan kepercayaan yang sudah diberikan tersebut, harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Tentunya dengan bertambah kuota jemaah haji sekitar 3000, kami harus lebih meningkatkan pelayanan,” ujarnya saat acara tasyakuran hari amal bakti ke-71 Kemenag di Gedung Tegar Beriman, Cibinong (18/1).

Adapun permasalahan yang saat ini tengah dirasakan Kemenag, kata Dadang, yakni kondisi kantor yang dinilai belum mumpuni untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat atau calon jemaah haji. Mengingat, lahan parkir yang terbatas dan ruangan pelayanan tidak memadai.

“Saat parkir masyarakat pun harus menggunakan badan jalan. Pastinya, hal itu akan mengganggu pengguna jalan yang lain,” paparnya.

Kemenag berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memberikan bantuan berupa penambanan kantor pelayanan baru. Dengan begitu, masyarakat yang hendak mengurus semua keperluan dalam melaksanakan ibadah haji, dapat terlayani dengan optimal.

“Kami memohon Pemkab Bogor memfasilitasi bentuk bantuan kantor tersebut. Dengan harapan pelayanan haji akan lebih optimal dan masyarakat bisa lebih nyaman mengurus kepergian hajinya di kantor kami,” imbuh Dadang

Menanggapi keinginan Kemenag, Bupati Bogor, Nurhayanti langsung merespon dan mengizinkan Kemenag mengisi kantor yang ada di dekat Setu Cikaret.

“Karena tahun ini ada sekitar 3000 calon jamaah haji yang akan dilayani, segeralah berbenah untuk mempersiapkan pelayanan haji kita. Jadi kedepan, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita hadapi,” tukasnya. (ded)


Lagi, Imigrasi Amankan Empat PSK Cantik Asal Maroko


INILAHKORAN.COM | Bogor - Petugas Imigrasi Bogor kembali mengamankan empat orang wanita asal Maroko terduga pekerja seks komersial di Kecamatan Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor pada Kamis (19/1/2017). Keempat wanita diketahui berinisial SZ (19), BS (23), AI (19) dan SI (28) ditangkap oleh petugas di tiga lokasi yang berbeda, rata-rata wanita ini masih remaja.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Bogor, Arief Sutoto mengatakan, empat orang warga negara asing (WNA) asal Maroko ini diamankan sekira pukul 04.00 WIB di tiga lokasi berbeda.

"SZ lebih dulu diamankan di sebuah restoran. Sedangkan tiga orang lainnya BS, AI dan SI berhasil diamankan dari sebuah vila. Empat orang warga negara asing (WNA) asal Maroko ini sedang dibooking oleh turis warga negara Arab," ungkapnya pada Kamis (19/1) siang.

Arief melanjutkan, dalam giat operasi ini Kantor Imigrasi Bogor melibatkan juga unsur TNI, Polri dan pemerintah. Sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut mereka digelandang ke Kantor Imigrasi Bogor Jalan Ahmad Yani Kota Bogor.

"Untuk keterangan lebih lanjut kami amankan empat WNA ini di kantor," tambahnya.

Sebelumnya ada empat magribi yang ditangkap saat bersama pasangan masing-masing di tempat berbeda kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Keempat magribi itu diketahui berinisial TR, KTR, HbL, BQS dang diamankan pada Jumat (13/1/2017) pukul 01.00 WIB.

Arief Hazairin Sutoto menuturkan, magribi itu ditangkap di vila berbeda saat bersama pasangannya masing-masing. "Saat didobrak di dalam vila mereka sedang bersama laki-laki,"terangnya. [ito]


Bau Dugaan Korupsi di Balik Mobdin Berplat Hitam


BOGORZONE.COM | Caringin. Camat Caringin Rumambi berulah dengan mengubah warna plat nomor mobil dinasnya. Mobil yang awalnya plat berwarna merah kini menjadi hitam dengan nomor polisi F 1593 F.

Mengubah plat nomor kendaraan ini jelas melanggar Undang Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, bisa saja hal tersebut terjadi (mengganti plat nomor) namun hingga saat ini kebijakan mobil dinas menggunakan plat hitam itu belum ada.

“Mungkin saja dan bisa terjadi, camat mengganti plat merah menjadi plat hitam dan itu diperbolehkan, tapi dilihat dengan kondisi yang terjadi. Contohnya bila terjadi demo atau situasi saat ada kerusuhan. Dan untuk saat ini itu tidak dibenarkan,” ujar Iwan Setiawan melalui telepon selulernya (17/01/2017).

Bahkan menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor tersebut, bisa saja oknum camat melakukan hal itu dengan tujuan tertentu. Seperti mendapatkan Bahan Bakar Mobil (BBM) bersubsidi, sehingga terindikasi ada dugaan korupsi.

“Setahu saya setiap kendaraan dinas mendapat biaya operasional.Tapi berbeda sistem, contoh seperti anggota legislatif sama mendapat anggaran tapi saat ada kegiatan atau perjalanan dinas. Berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti camat, mereka mendapat anggaran operasional setiap bulannya termasuk bahan bakar mobil dinas,” paparnya.

Mungkin, masih kata Iwan, untuk itu alasannya kenapa mobil berplat merah diubah menjadi hitam, agar bisa mendapatkan BBM bersubsidi tetapi laporan pertanggungjawaban setiap bulannya berbeda. Hingga akhirnya bisa disimpulkan adanya dugaan terjadi korupsi.

Terpisah, Camat Caringin, Rumambi, tidak mengangkat telepon selularnya ketika dikonfirmasi. (nto)


Pengumuman!! PT KAI Hidupkan Lagi Kereta Bogor-Bandung


BOGORDAILY.NET | Bogor. PT KAI akan mengaktifkan rute kereta api Bogor-Bandung lagi. Selama ini, rute kereta dari Bogor hanya sampai Cianjur. Sedangkan dari Cianjur ke Bandung tidak aktif.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Edi Sukmoro mengatakan, rencana aktivasi ini akan mempersingkat perjalanan penumpang asal Bogor dan sekitarnya ke Bandung.

Selama ini, masyarakat Bogor yang akan ke Bandung menggunakan kereta api harus ke Jakarta terlebih dulu.

“Penumpang dari Bogor ngapain lagi ke Jakarta untuk ke Bandung. Mereka lewat sana kan lewat Cianjur lebih cepat, jadi terbuka semua. Ini sudah ada kereta api dari Bogor ke Sukabumi ke Cianjur. Tapi Cianjur yang ke Bandung itu yang belum,” ujar dia Senin, (16/1).

Namun, untuk kembali mengaktifkan jalur ini diperlukan sejumlah perbaikan. Salah satunya soal perbaikan jalur mengingat medannya yang menanjak tajam dan turunan curam.

“Ini harus diperbaiki karena ada kemiringan yang cukup tinggi. Jadi sedang dicari solusinya. Cianjur yang agak tanjakan panjang itu di Padalarang, termasuk baliknya. Ini lagi dihitung untuk mereaktivasi. Treknya juga sudah harus diganti,” lanjut dia.

Nantinya, aktivasi jalur kereta api tersebut akan diperuntukkan bagi kereta penumpang dan juga kereta barang.

Terlebih di wilayah yang dilalui jalur ini terdapat sejumlah sentra industri sehingga diharapkan bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitarnya.

“Utamanya penumpang dulu, tapi kalau barang biasa ya mungkin bisa diangkut karena sentra industri dan kerajinan kan banyak sekali di daerah sana. Termasuk di Ciwidey banyak industri di sana,” kata dia. (lip6)



Sidang Ahok,Dua Polisi Bogor Diperiksa


METROPOLITAN.ID | Persidangan. dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan kembali digelar di Kantor Kement­erian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Hari ini agendanya menden­garkan keterangan penyidik untuk mengklarifikasi keterangan saksi pel­apor, Wilyuddin Abdul Rasyid Dhani. Dua polisi Bogor pun akan dipanggil.

Dua petugas kepolisian tersebut adalah Bripka Agung Hermawan dan Briptu Ahmad Hamdani. Keduanya diperiksa menyusul adanya kesalahan pencantuman tanggal dan lokasi tempat kejadian perkara di berkas Berita Acara Pemer­iksaan (BAP) salah satu saksi.

“Jadi laporan pertama perka­ra ini berasal dari Polresta Bogor kemudian dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Ada perbedaan antara isi laporan polisi dan BAP-nya, baik tang­gal dan tempat kejadian klien kami,” Ketua Tim Penasihat Hukum Trimoelja D Soerjadi.

Pada laporan tersebut, sam­bung Trimoelja, disebutkan bahwa peristiwa saat Ahok menyampaikan pidato adalah tanggal 6 September, padahal seharusnya 27 September. “Kemudian lokasi tempat ke­jadian perkaranya juga ber­beda. Lokasinya juga ditulis Tegallega, Bogor, padahal kan di Pulau Seribu. Makanya dua polisi itu akan dipang­gil majelis hakim untuk me­minta klarifikasi terkait hal ini,” terangnya.

Willyudin pun berdalih bahwa waktu dan lokasi ke­jadian dalam surat laporannya adalah salah pengetikan oleh polisi. “Kesaksian saya adalah kesalahan ketik polisi,” kata Willyudin.

Keterangan lokasi kejadi­an di laporannya, Willyudin mengaku melihat video pi­dato Ahok melalui Youtube di rumahnya yang berlokasi di Tegallega, Kota Bogor. Berdasarkan video itu pula ia melaporkan Ahok atas tudu­han penistaan agama.

Majelis hakim kemudian berdiskusi beberapa saat. Ketua Majelis Hakim Dwi­arso Budi pun mengambil keputusan meminta jaksa penuntut umum menghadir­kan dua polisi yang membuat dan menandatangani surat laporan tersebut. “Demi men­cari kebenaran materiil, maka memerintahkan jaksa penun­tut umum menghadirkan polisi sambil membawa buku register, apa betul kesalahan ketik,” ujar Dwiarso.

Sementara itu, Pengamat Hukum dari Universitas Al-Azhar Rahmat Bagja men­gatakan, masyarakat harus menghormati kinerja pen­egak hukum yang berupaya melakukan pembuktian kasus tersebut. “Proses sidang Pak Ahok ini harus dihormati. Proses hukum kan sekarang masih berjalan, tentu ma­syarakat harus menghormati,” katanya.

Menurut Rahmat, banyaknya masyarakat yang datang ke lokasi sidang Ahok bisa jadi dipicu karena tak adanya kepastian hukum. “Masyarakat sebaiknya bisa menunggu karena proses hukum itu wak­tunya lama. Dalam prosesnya, para penegak hukum ini kan juga sudah menerima alat bukti,” terangnya.

Sementara arus lalu lintas di depan Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, akan ditutup berkaitan den­gan sidang kasus Ahok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, penutupan arus lalu lintas dilakukan dini hari untuk mempersiapkan pen­empatan kendaraan taktis seperti kawat barrier hingga water canon. Sebab, massa yang pro dan kontra juga di­prediksi akan kembali mema­dati kawasan tersebut untuk melakukan aksi. “Dari hasil evaluasi, massa kedua kubu ini harus kita atur supaya tidak ada bentrokan. Makanya kita perlu waktu untuk persiapan,” imbuh Argo.

Selain itu, Tim Gegana juga akan diturunkan ke lokasi untuk melakukan sterilisasi gedung guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. “Sterilisasi itu tetap, protap pagi-pagi. Gegana tetap di situ. Setelah steril, baru Pam Obvit yang jaga,” lanjut dia.

Untuk personel pengaman­an, lanjut Argo, masih sama seperti sebelumnya. Selain mengamankan ruang sidang, konsentrasi pengamanan juga dilakukan di ring dua dan tiga sekitar Gedung Kementan. “Pengamanan tidak ada yang berubah, masih sama seperti sebelumnya,” tandasnya.

Terpisah, Gubenur DKI Ja­karta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama mengaku pusing se­lama proses persidangan yang digelar setiap Selasa. Apalagi ketika ia harus duduk di persi­dangan hingga larut malam. Di antaranya saat jaksa penuntut umum mendatangkan empat saksi pelapor pada Selasa pekan lalu. “Tiap Selasa sidang sampai malam. Pusing, pusing, saya,” ujar Ahok. (de/feb/run)


Kemacetan di Puncak, Politisi Gerindra Salahkan Bupati Bogor




BOGORZONE.COM |  Cisarua. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan minta Bupati Bogor untuk lebih tegas mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) ikut bertanggungjawab mengurai kemacetan di ruas jalan raya Puncak, Cisarua.

Menurutnya, kemacetan yang hampir terjadi setiap hari di jalur menuju kawasan wisata alam tersebut, tak hanya menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saja, tetapi pemerintah pusat pun harus ikut andil dalam mencarikan solusinya.

“Jalan Raya Puncak itukan status nya jalur nasional. Untuk mencari solusi agar kemacetan itu tidak terus terjadi, pemerintah pusat harus ikut mensuport Pemkab Bogor juga,” kata Iwan Setiawan kepada bogorzone.com

Politisi Partai Gerindra itupun menilai, kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam mengurai kemacetan di jalur wisata wilayah selatan Kabupaten Bogor ini, semata-mata akibat ketidak mampuan bupati dalam melobi atau mendorong pusat untuk ikut turun memecahkan persoalan tersebut.

“Saya sudah pernah menyampaikan ke bupati agar mendesak pemerintah pusat ikut tanggungjawab. Sayang nya apa yang saya sampaikan, malah tidak didengar,” akunya.

Padahal, lanjutnya, kemacetan yang saat ini sudah krodit, tidak hanya cukup dengan melakukan pelebaran jalur alternatif yang ada, maupun membuka jalan baru. Tetapi, perlu juga dilakukan pelebaran dan pembenahan di sepanjang ruas jalan nasional yang dibangun semenjak zaman Belanda itu.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor saja, saya pesimis kemacetan di jalur Puncak dapat teratasi,” papar Iwan.

Iwan yang juga berdomisili di wilayah Puncak menegaskan, dampak dari kemacetan itu sangat terasa oleh masyarakat Cisarua. Selain menghabiskan waktu, masyarakat pun terpaksa harus mengeluarkan uang transportasi lebih besar saat mengunakan kendaraan umum ataupun pribadi.

“Pastinya masyarakat Cisarua yang terkena dampak. Makanya, bila kemacetan ini tidak segera diatasi, saya dan masyarakat Cisarua lebih baik menjadi bagian dari daerah admistrasi pemerintah pusat. Toh wilayah selatan Kabupaten Bogor ini salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar juga di Kabupaten Bogor,” imbuhnya.

Di akhir pekan lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar bersama jajaran dinas di lingkungan Pemkab Bogor dan masyarakat tiga kecamatan, yakni Kecamatan Ciawi, Megamendung serta Cisarua, melakukan cek jalur alternatif selatan menuju kawasan Puncak.

“Bupati memerintahkan saya untuk melihat secara langsung lokasi yang nantinya akan menjadi jalur alternatif. Ini merupakan komitmen Pemkab Bogor kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh kemacetan di Puncak. Satu persatu permasalahan yang ada dilapangan kita urai sesuai dibutuhkan, apakah pelebaran jalan, pembebasan lahan, atau perbaikan jalan. Tentunya ini harus kita lakukan bersama-sama agar hasilnya nanti bisa maksimal,” kata Sekda Bogor.

Adang menambahkan, Pemkab Bogor akan mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membantu dalam mengatasi permasalahan kemacetan ini. Hal itu dikarenakan ada beberapa jalan yang menjadi kewenangan kedua pemerintah tersebut, terlebih salah satu ujung jalur alternatif menuju Puncak, melewati lahan milik PT. Perkebunan Nusantara Gunung Mas. (ded)


Bogor Marak Pencurian Listrik


BERITABOGOR.COM | Menyusul rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun ini, PLN Cabang Bogor Timur mengarahkan pemeriksaan lapangan yang melibatkan P2TL ke wilayah Kecamatan Cibinong, Sukaraja, Babakan Madang, Citereup dan sekitanya dalam rangka mengantisipasi pencurian aliran listrik negara. 

Pantauan di lapangan, tim petugas P2TL melakukan pemeriksaan yang bersifat inspeksi mendadak (sidak) segel KWh dan pencurian listrik. Tim yang didampingi pihak Kepolisian ini membuahkan hasil. Ditemukan puluhan tindak pelanggaran pencurian listrik dengan modus berbeda di setiap Kelurahan di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.  

Tak hanya itu, di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor juga ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan warga. "Salahsatunya ditemukan adanya sejumlah warung kaki lima di Desa Pasirlaja yang mencuri aliran listrik negara dengan modus menyambungkan kabel dari pos ronda. Pelaku akan dikenakan denda dan beban pemasangan baru," kata Kepala Rayon Ciluer, Merry Yuliana, Jum'at (14/01/2017) 

Menurutnya, bagi warga yang diketahui melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi dan proses sesuai hukum dan aturan yang berlaku di PLN. "Denda rupiah itu sudah pasti, kemudian mereka harus bayar biaya pemasangan baru untuk penormalan kwh dan bongkar rampung. Ini semua kita lakukan sesui prosedur," jelasnya. (als)


Pembangunan Jalur Puncak Dua Terbentur Dana


BERITABOGOR.COM | Pembangunan Jalur Puncak Dua masih tersendat pelaksanaannya hingga awal tahun 2017 ini. Usulan anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) masih menunggu keputusan. 

Menyikapi ini, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Iswahyudi mengatakan, mandeknya pembangunan jalur Puncak dua yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi menuai kemacetan di wilayah Puncak, sampai saat ini belum mendapatkan jawaban pasti dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Bogor harus melakukan lobi ke Pemerintah Pusat," pintanya, Jumat (06/01/2017). 

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, Jalur Puncak II yang sudah ada saat ini, belum bisa digunakan karena lima jembatan belum bisa dibangun karena keterbatasan APBD Kabupaten Bogor. 

Menurutnya, untuk menuntaskan jalur sepanjang 48 kilometer itu, memerlukan dana hingga Rp 1 triliun. Namun, kucuran dana diluar APBD Kabupaten Bogor sejak awal pembangunan hanya berkisar di angka Rp 40 hingga Rp 45 miliar. “Tahun 2014, Kemen PU menganggarkan Rp 40 miliar, tahun 2013 Rp 45 miliar,” jelasnya.

Dirinya menuturkan, Pemerintah menargetkan pembangunan ini rampung pada 2014. Terlebih, sebagian besar pengembang di kawasan itu su­dah banyak yang menghibahkan lahannya kepada Pemkab Bogor untuk kepentingan pembangunan jalan tersebut. Bahkan, sejak awal 2013 lalu telah dilakukan pengerjaan proyek-proyek diantaranya pengaspalan sepanjang 2 kilometer di Desa Hambalang, Kecamatan Babakan Madang dan pembukaan lahan an­tara Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Cariu sepanjang 15 kilometer.

"Porsi pemerin­tah membangun dalam tiga ta­hap. Tahap pertama, dibangun sepanjang 28 kilometer dan lebar 30 me­ter mulai dari Babakan Madang (Sentul)-Sukamakmur-Jonggol. Tahap kedua, Sukamakmur-Cariu (Jalan Transyogi) dengan pan­jang 15 km dan tahap tiga jalur Sukamakmur-Cipanas sepanjang 10 km," katanya. (als) foto ilustrasi


Sekda Survei Jalur Alternatif Puncak


HALLOBOGOR.COM | Puncak. Meski akhir pekan, seolah tak ada kata libur bagi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar. Hobinya akan adventure menggunakan motor trail sekaligus ia manfaatkan untuk melakukan survei menyusuri kondisi wilayah Kabupaten Bogor.
Seperti pada Minggu pagi (15/1/2017) kemarin, tepat pukul 06.00 WIB ia sudah berada di Kantor Kecamatan Ciawi. Di sana, ia berbincang hangat dalam suasana santai di tengah segarnya udara pagi dengan Camat Ciawi Bambang Setiawan, Camat Megamendung Hadijana, dan Camat Cisarua Rahmawanto.
Ikut hadir pula dalam bincang-bincang tersebut jajaran pejabat dan Kepala UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, Muspika tiga kecamatan, aktivitis, komunitas, LSM, dan awak media.
Kehadiran Sekda di Kantor Kecamatan Ciawi ini di antaranya meninjau bangunan baru Kantor Kecamatan Ciawi yang rampung dibangun akhir 2016 lalu yang dibiayai APBD Rp4,7 miliar. Pembangunannya berbarengan empat kantor kecamatan lainnya di Kabupaten Bogor, di antaranya Megamendung dan Cijeruk.
Selain itu, mereka berkumpul di Ciawi karena Ciawi merupakan pintu gerbang menuju kawasan pariwisata Puncak. Sehingga, kawasan Ciawi menjadi salah satu wilayah prioritas penataan.
“Alhamdulillah kalau gedungnya sudah beres. Selanjutnya kami berencana akan menata taman dan membongkar dan merelokasi bangunan Pendopo di depan kantor kecamatan. Hal ini juga atas masukan dari berbagai pihak termasuk para budayawan Sunda. Kami bersyukur sudah mendapat izin dari Pak Sekda, tinggal menunggu surat resminya,” ungkap Camat Ciawi, Bambang Setiawan.
Usai berbincang-bincang, Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar beserta rombongan melanjutkan perjalanan untuk melakukan survei jalur alternatif di sebelah selatan dan utara Jalan Raya Puncak. Survei ini sebagai bagian dari rencana optimalisasi jalur alternatif dalam mengurangi kemacetan di jalur utama Jalan Raya Puncak.
“Kami, Pemkab Bogor akan selalu mengakomodir apapun yang menjadi keluhan warga Kabupaten Bogor, misalnya soal kemacetan Puncak dan usulan optimalisasi jalur alternatif. Kami akan mengoordinasikannya. Untuk jalan alternatif ini akan memanfaatkan aset yang ada dan akan dioptimalkan serta ditingkatkan dalam penataannya,” kata Adang Suptandar.
Survei jalur alternatif diawali di sebelah selatan Jalan Raya Puncak sepanjang 15 kilometer. Jalur ini diawali dari Simpang Gadog sepanjang 15 kilometer hingga kawasan perkebunan teh PTPN VIII Gunung Mas. Trek yang dilalui bukan jalur alternatif Cikopo Selatan, akan tetapi jalur baru yang sangat terjal dan curam melintasi hutan di kaki Gunung Pangrango.
Jalur alternatif baru sebelah selatan ini dari Gadog menuju Pasir Kaliki-Pasir Muncang-Pertigaan Cansebu-Sukagalih-Kampung Lemah Neundeut-Lahan Perhutani Gunung Pangrango Resort. Melalui jalan setapak yang becek dan curam lantas melalui Kuta-Pakancilan-Citeko-Cibeureum-Kampung Tugu-Kampung Baru Tegal-Baru Sirem-Kampung Rawa Sulang-Gunung Mas
Karena medan yang sangat berat ditambah cuaca ekstrem, survei jalur alternatif di sebelah utara akan dilanjutkan Sabtu depan.
“Setelah dua jalur alternatif ini disurvei, kami baru akan menentukan mana yang kiranya lebih layak untuk lebih dulu dioptimalkan,” tegas Sekda. (wan/cep)

Proyek Bernilai Miliaran di Kabupaten Bogor Banyak Yang Mangkrak


KUPASMERDEKA.COM | (KM) Bogor. Banyak proyek yang nilai kontraknya mencapai miliaran rupiah di Kabupaten Bogor mangkrak. Hal ini terlihat dari adanya sejumlah proyek peningkatan jalan di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Ciawi yang sudah habis masa kontraknya, tapi pengerjaannya belum rampung.

“Pihak dinas terkait seharusnya cepat memanggil pemborong dan menyelidiki penyebab molornya pekerjaan. Jika sampai akhir tahun pekerjaan belum selesai, maka sebaiknya pemenang tender yang bersangkutan tidak usah diikutsertakan lagi dalam tender, karena telah menghambat pembangunan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi kepada kupasmerdeka.com di kediamannya di kawasan Cisarua, Kamis (12/01/2017).

Kata Wawan, bila rekanan pemborong pengerjaannya mangkrak, maka akan terkena addendum. Dimana dalam addendum ada aturan mainnya.

“Dalam aturan addendum rekanan pemborong diberi waktu untuk menyelesaikan dengan waktu 50 hari. Dan bila belum tuntas juga, maka pemborong akan kena pinalti,” tegasnya.

Terkait hal itu, Kepala UPT JJ wilayah Ciawi, Eko Sulistyo saat hendak dikonfirmasi belum berhasil ditemui. (dedi).


Petugas Imigrasi Bogor Tangkap PSK Asal Maroko di Puncak


INILAHKORAN.COM | Bogor - Empat perempuan yang diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) asal Maroko atau biasa disebut magribi diamankan petugas Imigrasi Kelas 1 Bogor, Jumat (13/1/2017) sekitar pulul 01.00 WIB dini hari.

Keempatnya ditangkap saat bersama pasangan masing-masing di tempat berbeda di kawasan Puncak Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka berinisial TR, KTR, HbL, BQS.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor, Arief Hazairin Sutoto menuturkan, magribi itu mereka ditangkap di vila berbeda saat bersama pasangannya masing-masing. "Saat didobrak didalam villa mereka sedang bersama laki-laki dan ada di tempat berbeda.Guna pemeriksaan lebih lanjut, keempat perempuan tersebut langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Bogor, di Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor,"terangnya.

Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor, Herman Lukman mengatakan, diamankannya keempat magribi itu dikarenakan mereka tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Hal itu sudah menyalahi aturan apalagi keberadaan mereka meredahkan masyarakat sekitar. "Karena tujuan mereka tidak baik dan dokumenpun tidak ada. Apalagi mereka menjadi PSK," tambahnya.

Herman menjelaskan, rencananya mereka akan dibawa ke Kantor Dirjen Imigrasi Kemenkumham di Jakarta setelah dilakukan tes urine. "Tadi juga mereka sudah di tes urine setelah itu siang ini akan dibawa ke Jakarta. Mereka akan diamankan di Dirjen Imigrasi karena akan diekspose di dirjen. Ini hasil penangkapan kami," tuturnya.

Menurut Herman, keempat perempuan tersebut berasal dari negara Maroko dan diduga tinggal di Puncak Bogor sebagai PSK, dikarenakan saat digerebek mereka sedang berduan dengan pasangnya masing-masing di vila yang mereka sewa. Namun petugas imigrasi melepaskan laki-laki hidung belang saat kencan dengan PSK tersebut, karena tidak melanggar aturan. "Laki-lakinya orang Arab, tapi kami lepaskan. Dia kan tidak bersalah, dan dokumennya lengkap. Karena targenya sendiri mereka yang tidak memiliki dokumen yang sah," tutupnya. [jek]


Kawasan Puncak Segera Terbebas Dari Imigran


INILAHKORAN.COM | Bogor - Untuk menjadikan Kawasan Puncak murni menjadi daerah wisata, Pemerintah Kabupaten Bogor, Kementerian Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Kepolisian akan mendeportasi para imigran.

"Kami akan menginventarisasi dan akan pemulangan para imigran baik secara sukarela maupun dengan cara deportasi," ujar Asisten Deputi Menko Polhutkam Chairil Anwar, Kamis (12/01/2017)

Data yang didapat Inilah, ada 1.666 imigran yang bermukim di Kota maupun Kabupaten Bogor. Dimana lokasi domisili mereka terbanyak ada di Kawasan Puncak.

"Data jumlah imigran ini akan di verifikasi oleh Tim Pemantau Orang Asing (Timpora) ke lapangan, dimana 1.137 ada di Kecamatan Cisarua dan sisanya di wilayah lain. Kami akan mendata mana yang minta suaka dan mana yang pengungsi," sambungnya.

Walaupun banyak imigran yang menikah dengan warga lokal. Chairil Anwar menegaskan tetap akan memulangkan mereka.

"Saya rasa imigran yang menikah dengan warga Indonesia tak ada payung hukumnya. Jadi tetap akan memulangkannya," tegasnya.

Bupati Bogor Nurhayanti mengaku siap membantu pendataan ulang jumlah imigran sebenarnya di lapangan (yang menetap di Bumi Tegar Beriman).

"Saya berterima kasih ternyata permintaan kita agar Kawasan Puncak tak jadi daerah penampungan imigrasi direspon oleh Pemerintah Pusat, dan kami bersama anggota Timpora lainnya siap membantu mendata jumlah imigran," kata Nurhayanti.

Ia bersyukur untuk pemulangan para imigran, selain akan dibantu Kantor Imigrasi, Muspida, Mispika Kabupaten Bogor, dan pemerintah pusat juga akan dibantu UNHCR dan IOM.

"Untuk memulangkan atau merelokasi para imigran, kita akan dibantu lembaga international UNHCR dan IOM. Ini baru proses pendataan, setelah itu kami akan rapatkan lagi waktu pemulangannya,"

Kepala Kantor Imigrasi Bogor Herman Lukman menerangkan jumlah imigran sebanyak 1.666 jiwa ini terdiri dari 14 negara.

"Jumlah imigran ini terbanyak dari negara Afghanistan dimana jumlahnya mencapai 1.337 jiwa, lalu terbanyak selanjutnya dari Negara Irak 158 jiwa dan Pakistan 104 jiwa. Dimana pencari suaka ada 1.009 jiwa diantaranya pencari suaka dan 657 jiwa merupakan pengungsi. Dari 1.666 jiwa imigran 1.113 jiwa berjenis kelamin laki - laki dan 553 jiwa berjenis kelamin perempuan," terang Herman.

Herman melanjutkan, para imigran yang pasti akan dideportasi karena ada rekomendasi kelayakan dari UNHCR.

"Kalau UNHCR menilai imigran tersebut layak dideportasi atau reject maka kami akan kordinasi dengan IOM untuk mengurusi kepulangannya. Sementara imigran yang tidak dinyatakan layak, maka akan dipertimbangkan untuk direlokasi ke luar Kawasan Puncak," tandasnya. [jek]


Kepala Divisi Penelitian LSM GMBI Mundur Dari Kepengurusan


FOKUSBOGOR.COM | Bogor.Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bogor, keluar dari kepengurusan distrik dan keanggotaan, Jumat (13/1/2017).


Keputusan pengunduran diri ini diakibatkan oleh cara pandang yang sudah tidak searah dan juga bentuk kekecewaan akibat tidak tegasnya intruksi DPP LSM GMBI.
Hal itu dikatakan Sandi M. Ilham Ketua Divisi Penelitian dan Penggembangan LSM GMBI Distrik Kabupaten Bogor.
"Saya keluar dari GMBI bukan karena Pro ke FPI, saya kesal karena tidak ada intruksi, untuk tegas mengambil sikap bagi si penista Pancasila." kata Sandi dalam rilisnya yang diterima FOKUSBOGOR.com, Jumat (13/1/2017).
Dalam rilisnya Sandy menuturkan. akibat sikap politik Ketua Umum DPP LSM GMBI yang mengintruksikan seluruh anggota untuk melakukan aksi demontrasi di Polda Jabar, terkait dugaan tindak pidana penistaan budaya oleh Habib Rizieq yang melecehkan kalimat Sampurasun menjadi Campuracun.
"Saya kecawa jika ini benar apa yang diucapkan oleh Habib Rizieq. Namun, disisi lain saya juga kecewa atas sikap penistaan pancasila yang di lakukan oleh salah satu kader partai yang bukan keturunan pribumi, justru ini yang tidak ada intruksi tegas dari DPP LSM GMBI untuk melakukan aksi demontrasi. Suatu keanehan besar bagi saya?." jelasnya.
Tidak hanya kecewa serta cara pandang yang berbeda, Sandi, dalam waktu dekat secara resmi akan membuat surat pegunduran diri dari kepengurusan dan keanggotaan LSM GMBI Distrik Kabupaten Bogor.
“Karena itulah saya memutuskan dan mengambil sikap tegas untuk mundur dari kepengurusan Distrik dari jabatan Ketua Divisi Penelitian dan Penggembangan LSM GMBI Distrik Kabupaten Bogor, juga sekaligus mundur dari keanggotaan LSM GMBI. Saya akan memberikan surat pernyataan mundur dari keanggotaan jika saya sudah berada di Bogor, yang tentunya surat itu ditandatangani diatas materai.” Katanya
Terkait pengunduran dirinya, Sandi mengatakan, dirinya sudah mengkomunikasi hal pengunduran dirinya dengan Ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Bogor melalui telepon seluler. 
“Saya sudah komunikasi dengan Ketua Distrik LSM GMBI, Kang Sambas Alamsyah dan menyampaikan pamit secara baik baik melalui seluler, saya menyampaikan kepada beliau terlepas saya sudah tidak ada ikatan sebagai anggota namun saya ingin tetap ada hubungan ikatan persaudaraan. Alhamdulillah beliau pun memahami saya dan sangat bijak atas sikap saya.” pungkasnya


Urai Kemacetan, Jalur Alternatif di Kabupaten Bogor Akan Dioptimalkan


POJOKSATU.ID | Sebelumnya, beberapa warga mengadakan gerakan koin peduli Puncak, akhir pekan lalu. Ini merupakan bentuk protes sekaligus sindiran kepada Pemkab Bogor.

Pengagas Gerakan Koin Peduli Puncak, Edison mengatakan, hal ini dilakukan karena Puncak hanya diambil hasilnya saja,tanpa adanya perbaikan di sektor infrastruktur maupun lainnya.

“Mudah – mudahan saja dengan adanya gerakan seperti ini pemkab akan peduli,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, aksi ini akan terus berkembang sampai kawasan Puncak benar – benar  dirasakan manfaatnya bagi semua masyarakat.

“Ini adalah bentuk aksi sosial yang secara langsung menjawab semrawutnya dampak dari one way,” ucapnya. (radar bogor/all/c)


Massa FPI di Serang Saat Pulang


REPUBLIKA.CO.ID | Bandung. Kericuhan terjadi antara dua massa yang mengawal pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat. Kericuhan terjadi karena salah satu mobil yang membawa rombongan FPI diserang.

"Dilempar pake batu kaca mobil, dipukul pakai balok. Lagi arah pulang. Langsung tiba-tiba diserang," kata Mulyawan, anggota FPI yang menjadi korban pelemparan batu.

Pantauan Republika.co.id, massa FPI yang sudah membubarkan diri mendadak kembali dengan emosi sekitar pukul 16.30. Sementara, kaca mobil Kijang Inova berwarna hitam, yang membawa rombongan FPI, pecah di bagian belakang dan sampingnya.

Mulyawan mengaku tidak mengetahui oknum penyerang. Namun, dia mengalami luka di tangan, kaki, dan kepala karena lemparan batu.

Aparat kepolisian yang telah membubarkan diri kembali membuat barikade dari depan Mapolda hingga mengarah ke perempatan Gedebage. Polisi terus bedusaha menenangkan dua kubu antara FPI dengan Ormas GMBI yang mulai memanas.

Habib Rizieq Shihab memenuhi panggilan penyidik Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Barat (Jabar), untuk menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila, Kamis (12/1). Habib Rizieq tiba di Mapolda Jabar sekitar pukul 09.30 WIB, dengan dikawal ratusan anggota FPI.


Bupati Bogor : Jangan Sewakan Rumah kepada Imigran


HALLOBOGOR.COM | Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemen-Polhukam) Republik Indonesia bersama Imigrasi mengadakan rapat koordinasi terbatas (Rakortas). Rakortas bertempat di Pendopo Bupati, Cibinong, Kamis (12/1/2017).

Isu utama Rakortas membahas penempatan pencari suaka dan pengungsi agar keluar dari kawasan wisata Puncak, Kecamatan Cisarua dan Megamendung, Kabupaten Bogor. Pasalnya, kehadiran imigran di Puncak kerap menimbulkan masalah.
Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, hasil yang dirumuskan dari rapat, yaitu akan melakukan pendataan ulang dan sosialiasasi agar warga dari Timur Tengah fan negara lainnya yang mencari suaka di wilayah selatan Kabupaten Bogor itu tidak boleh bekerja dan membuka usaha serta meminta menjaga perilaku mereka.
“Alhamdullilah ada titik terang untuk melakukan langkah konkret untuk mengurusi masalah imigran. Semoga ke depan mengembalikan Puncak sebagai tujuan wisata,” katanya.
Selain itu, Nurhayanti meminta kepada masyarakat di kawasan wisata Puncak agar tidak menyewakan rumahnya untuk ditinggali para imigran. Hal itu agar tidak ada gesekan sosial di tengah masyarakat.
“Makanya, peran masyarakat juga sangat penting biar gesekan tidak terjadi, yakni dengan tidak menyewakan rumah mereka ke para imigran,” tegasnya.
Sementara, Asisten Deputi Bidkoor Penangan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kemen-Polhukam, Brigjen Pol Drs. Chairul Anwar, menyatakan, jumlah imigran yang berada di Indonesia sekitar 14.191 orang.Menurut data dari imigrasi, jumlah imigran yang berada di kawasan Puncak sebanyak 1.666 orang.
Sehingga dengan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan, karena jumlah mereka akan bisa bertambah banyak bila  penanganan dari Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga terkait tak dilakukan.
“Tidak ada payung hukum untuk menangani masalah imigran. Namun Pemerintah Daerah sebagai lembaga terkait, harus bersama-sama mencari solusi agar Indonesia tidak dijadikan tempat untuk kunjungan para imigran,” ungkap Chairul Anwar.
Ia juga meminta kepada Pemkab Bogor menyediakan lahan atau bangunan untuk menampung para imigran tersebut walupun tidak dalam satu tempat. Dengan begitu, efek negatif dari para imigran tersebut tidak masuk ke dalam kehidupan masyarakat sekitar.
“Efek negatifnya masalah sosial, seperti nikah siri yang kerap terjadi dan juga paham radikalisme,” tukas Chairul Anwar.
Seperti diketahui, perbedaaan perilaku dan kebiasaaan imigran dengan penduduk lokal kerap menyulut masalah di lingkungan masyarakat.
Pemkab Bogor sendiri telah membentuk Tim Pora dengan hasil pendataan sekitar 1.500 imigran yang berdomisili di kawasan Cisarua. Mereka melakukan aktivitas membuka usaha dan bekerja, bahkan pernah ditemukan katinon bersama BNN,
Rakortas ini juga dihadiri Ari Tri (Dir Intel Imigrasi Kemenkum Ham RI), Budi Prayitno (Dirwasbakim Ditjen Imigrasi), Nur Ibrahim (Dir. HAM dan Kemanusiaan Kemenlu RI), Adang Suptandar (Sekda Kab. Bogor), AKBP Andi Moch. Dicky Pastika Gading (Kapolres Bogor), Mayor Arm Purnomo (Kasdim 0621/Kab. Bogor), Mr. Mark Betchell (IOM Indonesia), Nurul Rochayati (UNHCR Indonesia), Dian Setiawan (Kasubdif UPO dan KTK Kemensos RI), Arie Sabir (KSB PK dan POA), Teddy Pembang (Kakesbangpol Kab. Bogor), Herman Lukman (Kepala Imigrasi Bogor), Roy Khoerudin (Kadinsos Kab. Bogor), Muspika Kecamatan Cisarua, Ciawi dan Megamendung. (cep)