JADWAL LALU LINTAS SABTU-MINGGU SATU ARAH (ONE WAY) JAKARTA-PUNCAK JAM 09.00-10.30 WIB (PENUTUPAN KEJAKARTA) PUNCAK-JAKARTA JAM 10.30-11.30 WIB (PENUTUPAN KEPUNCAK) PUNCAK-JAKARTA JAM 15.00-17.00 WIB (PENUTUPAN KEPUNCAK)

PASTE SCRIPT/KODE IKLAN DISINI

KLIK DISINI : UNTUK INFORMASI VILLA

Cari info vila disitus kami, untuk Persiapan Liburan di Puncak Cisarua

Kronologi Meninggalnya Mahasiswa Asal Jakarta di Gunung Mas Bogor


LIPUTAN6.COM | Jakarta Edward (20), mahasiswa Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta, ditemukan meninggal dunia di Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat. Ia diduga menderita hipotermia saat melakukan pendakian.

Dillah Kholik, penjaga pos Gunung Mas mengaku didatangi dua mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Selasa sekitar pukul 04.00 WIB pagi. Kedua orang yang diketahui bernama Migo dan Mudi ini melaporkan bahwa salah satu rekannya meninggal dunia di Puncak Joglo kawasan Gunung Mas.

Tak hanya itu, dua perwakilan mahasiswa tersebut juga mengaku ada 14 orang lainnya dalam kondisi kelelahan dan kedinginan. "Dillah langsung menyebarkan informasi tersebut," kata Camat Cisarua Bayu Rahmanto, Selasa (6/12/2016).

Kemudian sejumlah relawan dari RAPI, ORARI, unsur TNI/Polri, dan BPBD membentuk tim untuk mengevakuasi korban.

"Tim sempat kesulitan mengevakuasi korban karena kondisi cuaca dan medan sangat sulit. Jarak ke titik lokasi pun sangat jauh," terang Bayu.

Setelah delapan jam dilakukan pencarian, seluruh korban akhirnya berhasil dievakuasi secara bergiliran. "Terakhir korban tewas dievakuasi sekitar jam 14.30," kata dia.

Menurut penuturan Jefri, rekan Mapala Universitas Binus Jakarta mengaku jumlah rombongan totalnya ada 17 orang. Mereka berangkat dari kampus pada Rabu 5 Desember 2016, pukul 05.00 WIB, dan tiba di kawasan Gunung Mas sekitar pukul 09.00 WIB.

Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Puncak Joglo, kawasan Gunung Mas sekira pukul 10.00 WIB.

"Namun kondisi di atas gunung cuacanya buruk. Kondisi ini menyebabkan korban terserang hipotermia dan meninggal," ujar Jefri.

Kondisi Edward semakin parah pada Senin malam. Tak lama kemudian, korban akhirnya menghembuskan nafas di Puncak Joglo.

Senin dini hari, lalu diputuskan dua anggota rombongan atas nama Migo dan Mudi mencari bantuan ke kawasan Obyek Wisata Gunung Mas. Rekan-rekan korban lainnya menunggu Edward yang sudah tidak bernyawa, terbaring di jalur pendakian yang letaknya berada di perbatasan antara kawasan Gunung Mas dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Seluruh korban akhirnya berhasil dievakuasi Selasa sore. Sedangkan korban meninggal dibawa ke RS Paru Dr. Goenawan Partowidigdo Cisarua, sebelum dibawa ke rumah duka di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mahasiswa baru ini sedang mengikuti kegiatan kaderisasi swamapala. Rombongan melakukan pendakian dengan melewati jalur terlarang, yaitu melalui kawasan obyek wisata Gunung Mas.



Ribuan Pelaku UMKM Kabupaten Bogor Ikut Seminar


BERITABOGOR.COM | Bogor. Bupati Bogor Nurhayanti menghadiri pembukaan temu 1001 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),  dalam seminar kewirausahaan dan seminar motivasi, yang digelar di Gedung Tegar Beriman, Cibinong.

Bupati Bogor Nurhayanti mengungkapkan, dirinya sangat menyambut gembira penyelenggaraan kegiatan ini, demi meningkatkan motivasi para pelaku UMKM untuk mengembangkan skala usahanya dan bersiap memenangkan persaingan global.

“Melalui forum ini, kita dapat melihat bahwa potensi UMKM Kabupaten Bogor berkembang cukup baik dan berdaya saing dengan jumlah 18 ribu pelaku UMKM. Apalagi forum UMKM tentunya merupakan jumlah yang potensial,” ujarnya kepada Publik Bogor, (05/12/2016). 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi berharap, pelaksanaan kegiatan temu 1001 UMKM diharapkan menjadi titik tolak bagi terwujudnya suatu komunikasi aktif antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.

“Sehingga konsepsi kebijakan dan implementasi dari penyelenggaraan kegiatan pembangunan perekonomian oleh Pemerintah Kabupaten Bogor senantiasa mempertimbangkan keberadaan pelaku UMKM,” harapnya. (als)

Timnas Libas Vietnam Pada Semifinal AFF 2016


BERITABOGOR.COM | Bogor. Laga semifinal pertama Piala AFF 2016 itu dimenangi Indonesia dengan skor 2-1. Dua gol pasukan Riedl tercipta berkat tandukan Hansamu Yama dan penalti Boaz Solossa, sedangkan Vietnam membalas lewat penalti Nguyen Van Quyet.

Stadion Pakansari Cibinong, Sabtu (03/11/2016) malam. yang berkapasitas 18 ribu pononton ini seakan tak mampu menampung animo penggemar sepakbola untuk menyaksikan secara langsung laga bergengsi yang dihadiri Presiden Jokowi. 

Tiket Habis 
Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Yeyen Tumena mengatakan AFF dan PSSI sepakat untuk tidak ada transaksi pembelian tiket langsung maupun penukaran tiket yang dibeli secara online demi keamanan.
Jelang H-1 pertandingan panitia membuka loket pembelian tiket pertandingan semi final Indonesia vs Vietnam.

Panitia juga membuka pembelian secara offline untuk memudahkan suporter skuad merah putih agar bisa menyaksikan tim kesayangnya bertanding. Memasuki H-1. Pembelian tiket secara offline dilakukan di dua lokasi yakni Gelora Bung Karno (GBK) dan Lapangan Persikabo, Kabupaten Bogor. (red)

Semifinal Piala AFF 2016 Digelar di Stadion Pakansari


BOLA.NET | Stadion Pakansari, Cibinong, resmi menjadi kandang tim nasional Indonesia kala menjamu Vietnam pada babak semifinal leg pertama Piala AFF 2016. Kepastian itu diperoleh setelah perwakilan PSSI dan AFF memantau langsung kondisi lapangan.

Sesuai jadwal, leg pertama babak semifinal akan diselenggarakan pada 3 Desember 2016. Setelah itu, pasukan Alfred Riedl akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (7/12), pada leg kedua.

Sebelumnya, ada dua opsi stadion yang dipilih PSSI sebagai kandang timnas Indonesia, yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, dan Stadion Manahan, Solo. Namun pada prosesnya, PSSI lebih memilih Stadion Pakansari.

“Timnas main di Pakansari. Selain dekat dengan Jakarta, kapasitasnya juga cukup besar," ujar Sekjen PSSI, Ade Wellington, Senin (28/11).

"Di samping itu, hotel-hotel dekat Stadion Pakansari memenuhi syarat,” tambahnya.

Timnas Indonesia sendiri akan kembali melakukan pemusatan latihan di Stadion Pakansari pada 29 November 2016. Setelah sebelumnya Boaz Solossa dan kawan-kawan mendapatkan jatah libur selama dua hari. (fit/asa)

Ini Dia Daftar Lengkap UMP 2017 di 34 Provinsi


DETIK.COM | Jakarta - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang, menyatakan bahwa 34 provinsi di Indonesia sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2017. Kenaikan UMP 2017 adalah sebesar 8,25% dengan mengikuti formula yang diatur dalam PP No.78/2015 tentang Pengupahan.

Pengumuman resmi Kementerian Tenaga Kerja ini melengkapi pengumuman UMP yang telah dilakukan masing-masing Pemerintah Provinsi sebelumnya.

"Sebanyak 34 Provinsi telah menetapkan UMP 2017, 30 Provinsi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapannya. Sedangkan 4 Provinsi, yakni Kalimantan Selatan, NTT, Papua dan Aceh, tidak sesuai PP 78," ungkap Haiyani dalam keterangan tertulis, Senin (28/11/2016).

Haiyani menjelaskan, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan besaran produk domestik bruto (PDB) 2016 terdiri dari inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi 5,18% sehingga kenaikan upah minimum 2017 sebesar 8,25%.

Haiyani menginformasikan, dari 30 provinsi yang mengacu pada PP 78 tahun 2015 dalam menetapkan UMP, ada 4 (empat) provinsi yang menetapkan UMP tahun 2017 dengan pentahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Keempat provinsi yang menetapkan UMP dengan pentahapan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kenaikan sebesar 10%, Provinsi Gorontalo sebesar 8,27%, Provinsi Maluku sebesar 8,45%, dan Provinsi Maluku Utara sebesar 17,48%," jelas Haiyani.

Haiyani menambahkan, terdapat 3 (tiga) provinsi yang pada tahun 2016 tidak menetapkan UMP dan pada tahun 2017 menetapkan UMP, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Rata-rata kenaikan UMP secara nasional tahun 2017 adalah sebesar 8,91% dan UMP tertinggi yaitu DKI Jakarta, Rp 3,355,750," tutup Haiyani. 

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan bidang pengupahan khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015, Gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan UMP secara serentak setiap tanggal 1 November. 

"Setelah menetapkan UMP, Gubernur dapat menetapkan UMK selambat-lambatnya tanggal 21 November," katanya.

Penetapan Upah Minimum tahun 2017 ditetapkan menggunakan Formula Perhitungan Upah Minimum, yaitu: UMn = UMt + {UMt x (Inflasi + % Δ PDBt)} dimana data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)) diambil dari Badan Pusat Statistika Republik Indonesia (BPS RI).

Berikut daftar penetapan UMP 2017 di 34 provinsi:

1. Aceh, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.500.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.118.500

2. Sumatera Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.961.354, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.811.875

3. Sumatera Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.949.284, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.800.725

4. Bangka Belitung, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.538.673, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.341.500

5. Kepulauan Riau, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.358.454, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.178.710

6. Riau, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.266.722, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.095.000

7. Jambi, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.063.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.906.650

8. Bengkulu, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.737.412, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.605.000

9. Sumatera Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.388.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.206.000

10. Lampung, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.908.447, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.763.000

11. Banten, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.931.180, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.784.000

12. DKI Jakarta, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 3.355.750, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 3.100.000

13. Jawa Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.420.624, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.312.355.

14. Jawa Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.367.000.

15. Yogyakarta, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.337.645.

16. Jawa Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.388.000.

17. Bali, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.956.727, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.807.600

18. Nusa Tenggara Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.631.245, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.482.950

19. Nusa Tenggara Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.525.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.425.000

20. Kalimantan Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.882.900, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.739.400

21. Kalimantan Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.258.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.085.050

22. Kalimantan Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.227.307, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.057.528

23. Kalimantan Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.354.800, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.161.253

24. Kalimantan Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.358.800, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.175.340

25. Gorontalo, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.030.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.875.000

26. Sulawesi Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.598.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.400.000

27. Sulawesi Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.807.775, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.670.000

28. Sulawesi Tenggara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.002.625, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.850.000

29. Sulawesi Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.435.625, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.250.000

30. Sulawesi Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.017.780, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.864.000

31. Maluku, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.925.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.775.000

32. Maluku Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.975.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.681.266

33. Papua, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.663.646, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.435.000

34. Papua Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2.421.500, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.237.000 (dna/hns) 


Sstt…Wisatawan Arab Ternyata Banyak Yang Homo


GARUDANEWS.ID | Bogor. Puncak, Cisarua Bogor menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Timur Tengah. Dengan pemandangan yang indah, udara yang sejuk dan fasilitas yang tersedia menjadikan wisatawan Timur Tengah betah berhari hari tinggal di Puncak. Selain tempat pariwisata, ternyata mereka juga mencari wisata birahi di Puncak. Namun ironisnya banyak diantara mereka yang mempunyai kelainan Sek yaitu suka sesama jenis alias Homo.

Hal itu disampaikan salah satu warga Cisarua, Fallahudin. “ Banyak Wisatawan Arab yang suka sesama jenis alias Homo di Puncak. Tentu itu sangat berbahaya bagi generasi muda puncak” ujarnya kepada Garudanews.id di Cisarua, 19/11. Menurut Fallah, jumlah mereka tidak sedikit, ada puluhan wisatawan arab yang berperilaku sex menyimpang.

Selama ini mereka (Wisatawan Arab homo) tersebut dimanjakan oleh para bencong yang beroperasi tiap malam di Puncak. Mereka berdandan bak wanita, lengkap dengan dandanannya. “ Jumlah mereka( bencong ) banyak . Onta ( sebutan untuk wisatawan Arab ) biasa memanggil mereka dengan sebutan Lady Boy” papar Fallah.

Hal tersebut membuat Fallah miris, pasalnya, selama ini mereka begitu bebas berkeliaran. Selama ini belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat masalah ini. Mereka datang dari luar Puncak. “ Mereka tidak tinggal di Puncak, baru setelah malam mereka berkeliaran dengan mobil, menawarkan diri di Villa – Villa tempat Onta menginap. Rata – rata mereka bertarif 300 – 400 Ribu persekali kencan” tambahnya.

Fallah berharap pemerintah setempat memberi perhatian khusus pada masalah ini. Karena bila tidak, akan sangat membahayakan generasi muda puncak.” Bagaimana jika para pemuda puncak tergiur dengan uang yang di dapat, yang akhirnya mereka terjerumus pada dunia itu. Karena selama ada pasar dan tuntutan kebutuhan , tidak menutup kemungkinan pemuda puncak bisa terpengaruh” Pungkasnya. Cj


Pembangunan Jembatan Tugu Yang Molor Dikeluhkan Warga


GARUDANEWS.ID | Bogor. Warga Ciburial,  Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua kabupaten Bopgor  mengeluhkan pembanguna jembatan desa yang terus molor. akibatnya warga penduduk sekitar terisolir dan sangat menghambat jalannya perekonomian di kampung tersebut. Proyek desa yang di kerjakan oleh kotraktor itu menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 900 juta.

Salah satu pengusaha kambing, Titin, mengeluhkan adanya keterlambatan pembanguna jembatan itu, Menurutnya usaha dia turun drastis hingga 95  persen semenjak jembatan tersebut diperbaiki tapi tidak tepat waktu.

“Banyak kerugian materi lainnya. Karena kami harus memutar kejalan lain yang jaraknya tiga kali lipat, itu tentunya sangat menambah biaya oprasional usaha kami ,” ujar Titin kepada Garudanews.id baru-baru ini.

Hal senada juga diungkapkan Mitun,  selaku anggota BPD Desa Tugu Utara, pihaknya menuntut agar kontraktor bekerja profesional dan cepat dalam mengerjakan proyek jembatan tersebut.

“Karna banyak dampak negatif  akibat molornya proyek itu,   diantara banyak tamu – tamu atau wisatawan lokal maupun manca negara yang memang wilayah tersebut wisatawannya didominasi oleh wisatawan asal Timur Tengah, enggan masuk ke hotel atau vila yang ber ada di wilayah tersebut,” ujar Mitun.

Hal tersebut, kata dia, tentunya berpengaruh besar pada perputaran ekonomi ekonomi warga dan pengusaha setempat. Akses jalan ke Ciburial bisa di tempuh oleh kendaran roda empat melalui jalan alternatif ciliwung – citamiang jika dari atas, sementara dari bawah melalui Cisarua – Batu Layang dan itu memakan waktu cukup lama.

kemarahan Warga pun memuncak dengan menggelar aksi demo, mereka menuntut percepatan pengerjaan jembatan. Marahnya warga bukan tanpa alasan, jembatan penghubung yang dulu dibangun dengan murni swadaya adalah jalan utama menuju Ciburial, dan salah satu lokasi yang real di puncak, yang merupakan akses jalan yang padat

“Jembatan yang sebenarnya masih bagus itu dibongkar sebagai gantinya hanya jembatan kecil dari bambu yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua dan itu pun sukar untuk di lewati karna licin ketika hujan,” tandas Mitun. (Pih/Nyoto/Win)


Komisi II : 2 Tahun Berduru PT Sayaga Wisata Jalan di Tempat


METROPOLITAN.ID | Cibinong. Dua tahun berdiri, Ba­dan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata ternyata hanya bisa menghasilkan bisnis Oleh-oleh Khas Bogor (OKB). Padahal, penyertaan modal yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor cukup besar untuk menjalankan bisnis yang telah direncanakan PT Sayaga Wisata. Mulai dari pemben­tukan perusahaan yang menghabiskan dana sekitar Rp4 miliar dan pembangunan sejumlah unit bisnis sekitar Rp75 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kabu­paten Bogor Yuyud Wahyudin mengatakan, seharusnya PT Sayaga Wisata bisa berkembang pesat selama dua tahun terakhir ini. Telebih Pemkab Bogor su­dah mengucurkan dana yang cukup besar. Tak hanya itu, menurutnya, PT Sayaga Wi­sata pun seharusnya mempu­nyai keuntungan cukup besar karena Kabupaten Bogor mempunyai sejumlah objek wisata. “Dua tahun ini seha­rusnya sejumlah bisnisnya mulai berjalan, tak jalan di tempat saja. Sebab, sudah banyak modal yang diberikan kepada BUMD ini,” ujarnya kepada Metopolitan.

Rencana pembangunan ho­tel yang sebelumnya digagas PT Sayaga Wisata dan telah menjadi rencana kerjanya, kini menjadi terkatung-katung. Sebab menurutnya, Pemkab Bogor memberikan modalnya secara berkala tak secara langsung. “Seharusnya pem­kab pun jangan setengah hati mengembangkan BUMD-nya. Penyertaan modal pun seharusnya dapat diberikan secara penuh agar PT Sayaga Wisata bisa bekerja maksimal dan tak hanya bikin OKB,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Humas PT Sayaga Wisata Achmad Hi­dayat membenarkan bahwa rencana pembangunan hotel yang digagas PT Sayaga me­mang belum terealisasikan. Hal itu lantaran dana yang diku­curkan Pemkab Bogor dilaku­kan secara bertahap. Selain itu, masih ada beberapa kendala yang belum terselesaikan, se­hingga proses pembangunan ikut terhambat. “Memang be­lum dimulai proses pembangu­nannya. Tetapi, kita sudah menyiapkan beberapa konsep untuk hotel yang akan di­bangunnya nanti,” paparnya.

Dana yang dikucurkan Pem­kab Bogor untuk membangun hotel senilai Rp70 miliar, men­urutnya, dana tersebut akan digunakan mulai dari proses pembangunan beserta sejum­lah isi hotel. Sehingga ketika hotel selesai dibangun, maka secara bertahap PT Sayaga Wisata akan memberi keuntungan bagi pemkab. “Ya nanti kalau sudah jalan pasti akan memberi keuntungan bagi pemkab. Namun dilakukannya secara bertahap,” katanya.

PT Sayaga Wisata pun kini sedang fokus mengelola agen traveling yang merupakan sa­lah satu unit bisnis yang dimi­likinya. Bahkan menurut pria yang akrab disapa Daday itu, pihaknya kebanjiran order. “Anggota DPRD Kabupaten Bogor sudah ke PT Sayaga Wisata untuk melakukan per­jalanan. Bahkan, kita pun menda­pat permintaan dari DPRD Banten untuk menyediakan perjalanan dinasnya,” jelasnya. (mam/a/ram/run)


Pengukuhan Satgas Saber Pungli Jawa Barat


BERITABOGOR.COM | Bogor. Praktek Pungutan Liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka Pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan tegas secara terpadu, efektif, dan efisien, dan mampu menimbulkan efek jera serta menyelesaikan permasalahan pungli tersebut hingga tuntas.

Dalam upaya pemberantasan pungli ini, Pemerintah memandang perlu untuk membentuk sebuah Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang tersebar seluruh daerah.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan, upaya pemberantasan pungli bukanlah merupakan pekerjaan baru bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Jabar telah meluncurkan sejumlah program inovasi yang ditujukan untuk memberantas pungli, dan beberapa program tersebut bahkan pada tahun 2016 ini telah ditetapkan sebagai "pilot project" pencegahan korupsi dan pungli untuk 17 Provinsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Adapun beberapa program tersebut meliputi inovasi e-samsat, cara mudah bayar pajak pada sektor pendapatan. Sistem manajemen Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada sektor tunjangan pegawai. Inovasi Satu Akses Pasti Simpatik Jawa Barat untuk sektor perizinan," Tutur Gubernur Aher pada Pengkuhan Satuan Pelaksana (Satlak) Saber Pungli di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis (17/11/2016).

Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Aher sangat optimis dengan dikukuhkannya satgas Saber Pungli ini. Aher percaya Satgas ini mampu untuk semakin mendorong komitmen dalam memberantas pungli khususnya dilingkungan aparatur negara sehingga prinsip good governance, clean governance, benar - benar dapat diwujudkan bersama - sama.

"Setelah dikukuhkannya Satgas Saber Pungli ini, maka semakin sangat luas jangkauannya segala sendi kehidupan berbangsa khususnya yang dijalankan oleh aparatur negara. Kita bertekad secara bersama - sama menghadirkan komitmen untuk memberantas pungli tersebut sampai ke akar - akarnya dampau kemudian menjadi budaya baru, budaya anti pungli," Tegas Aher.

Aher juga menyatakan, bahwa pada praktek pungli tidaklah dipandang besar kecilnya (pungutan), tetapi yang Ia harapkan adalah hadirnya sebuah layanan publik yang betul - betul bebas dari pungli, bebas dari kerusakan, bebas dari moral yang buruk, yang secara akumulatif merupakan sebuah tindakan yang merugikan orang banyak.

"Saya berpesan kepada Saber Pungli yang dikukuhkan kesempatan pada kali ini untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik - baiknya, melaksanakan amanah saber pungli ini sesuai fungsi yang diamanatkan pada Perpres nomor 87 tahun 2016 yaitu fungsi intelegent, pencegahan, penindakan, dan yustisi," Katanya.

Tak sampai disitu, Dirinya juga mengajak masyarakat luas untuk turut mengawasi kinerja Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat. "Silahkan laporkan bila terdapat tindakan diluar aturan yang berlaku baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui media elektronik ataupun non- elektronik dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan atau bentuk lain sesuai ketentuan perundang - undangan," Ungkapnya.

Menurut Aher, peran serta masyarakat sekecil apapun akan turut berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan secara menyeluruh.

"Mudah - mudahan pengukuhan satgas ini dapat dijadikan momentum dan motivasi bagi kita semuanya khususnya para aparatur negara untuk senantiasa bekerja dengan lebih profesional, akuntabel, transparan, efektif dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik," Harap Dia.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan Kepgub Saber Pungli tingkat Jabar memberikan 6 fungsi penting.

Pertama, membangun sistem pemberantasan pungli, kedua melakukan pengumpulan dan informasi  dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi. Ketiga mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli. “Keeempat melakukan operasi tangkap tangan [OTT] bersadasarkan hasil operasi intelejen,” katanya.

Kelima hasil OTT ini tim akan memberikan rekomendasi pada pimpinan untuk memberikan sanksi pada pelaku pungli sesuai ketentuan yang berlaku. Terakhir tim yang mayoritas berisi jajaran Polda dan Kejaksaan Tinggi Jabar ini akan melakukan monitoring dan evaluasi pemberantasan pungli di Jabar.

Iwa memaparkan Satgas yang ketua pelaksananya Irwasda Polda Jabar ini sudah memiliki rencana cepat dimana diharapkan dari operasi yang digelar bisa memberikan kenyamanan dalam iklim investasi hingga menekan angka pengangguran. “Berdasarkan hasil operasi intelejen ada beberapa titik kerawanan yang bisa mengganggu layanan pada masyarakat. Titiknya sedang dibahas secara teknis,” tuturnya.

Dirinya juga mewanti-wanti agar tidak ada PNS Pemprov Jabar yang melakukan pungli mengingat fungsi tim adalah bisa melakukan OTT. Menurutnya dalam rapat pihaknya memberikan masukan, dalam OTT nanti Polda, Kajati, BIN dan garnisun serta Pemprov sebagai penunjang agar meningkat koordinasi. “OTT dimungkinkan, ini untuk layanan public sebagai skala prioritas,” katanya.

Terkait PNS/ASN yang terkena OTT, Iwa menegaskan pasti akan diberikan sanksi dengan melihat jenis pelanggaran yang akan ditentukan dalam proses hukum. Menurutnya statement Kemenpan RB jika ada PNS yang melakukan pungli langsung dipecat tetap akan dilihat sesuai aturan yang ada. “Kita ikuti aturan dan lihat kesalahan dan sanksinya. Kita tidak boleh sewenang-wenang, tetap ikuti aturan yang mengikuti. Kalau kesalahannya dimungkinkan pecat bisa,” paparnya.

Rencananya agar kerja tim optimal, pihaknya akan segera membentuk tempat pelaporan dan teknis penyaluran laporan seperti pengaduan hotline dan lewat social media. Adapun susunan kepengurusan Saber Pungli di Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/kep/1089 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat, 

Sedangkan susunan personalia diantaranya Penanggung jawab, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Penanggung Jawab I, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat Bambang Waskito, Wakil Penanggung jawab II, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi, Wakil Penanggung Jawab III, Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, dan Ketua Pelaksana Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Jawa Barat Rusli Hedyaman. (rilis)


SPG Rokok Pamer Paha Menyusup Kantor Bupati Bogor


BERITABOGOR.COM | Bogor.  “Lihat paha boleh, tapi harus beli ya,” goda tiga dara Sales Promotion Girl (SPG) Rokok berparas cantik yang leluasa menjajakan tubuh seksinya demi menjaring konsumen di area Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (17/11) 

Sasaran SPG Rokok itu adalah pegawai Pemkab Bogor dan masyarakat yang berada disekitar area perkantoran Pemkab Bogor. “Kita setiap hari ditugasi mempromosikan produk baru rokok disini didampingi seorang kordinator sales. Ini kan pekerjaan halal, kenapa sekarang kita dilarang masuk perkantoran, ini melanggar hak asasi namanya,” keluh Intan (SPG Rokok) saat dilarang berada di area Pemkab Bogor oleh sekuriti. 

Idrus (nama disamarkan) Sekuriti disalah satu instansi Pemkab Bogor mengatakan pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan para SPG Rokok untuk tidak berada di area kantor, akan tetapi mereka malah mengeluarkan jurus-jurus rayuan maut supaya kita beli produk mereka,” ungkap dia polos. 

Saat dihubungi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr.Hj.Camelia W menegaskan bahwa pihaknya gencar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Nomor 08 Tahun 2016. “Bupati Bogor juga sudah menandatangani Komitmen Bersama Kabupaten Bogor Bebas Asap Rokok pada acara Hari Kesehatan kemarin,” tegasnya. 

Dirinya berjanji akan menerjunkan sejumlah tim sweeping di kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyosialisasikan Perda KTR sekaligus melarang SPG Rokok berkeliaran di lingkup area Tegar Beriman Cibinong sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. (als) 


Waspada Aids Melalui 18.100 PSK Jawa Barat


BERITABOGOR.COM | Bogor. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, berkampanye peduli Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di lingkungan nelayan, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Rabu (16/11/2016).

Kampanye ini dilakukan bertepatan dengan peringatan hari anti HIV/ AIDS se- dunia tahun 2016. Gubernur yang akrab disapa Aher ini menyatakan, dari data yang dia terima per 31 Desember 2015, sebanyak 4.154 orang yang tersebar di Kabupaten/ Kota di Jawa Barat terinfeksi HIV/ AIDS. "Tidak ada kota/Kabupaten di Jawa Barat yang luput dari bahaya HIV/AIDS," Ungkap Aher.

Lebih mengejutkan lagi, terdapat sebanyak 18.100 perempuan di Jawa Barat berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), memiliki pelanggan mencapai angka 826.500 orang, artinya potensi penyebaran HIV/ AIDS di Jawa Barat cukup mengancam.

Gubernur mengajak para nelayan untuk terus melakukan upaya pencegahan penyebaran HIV/ AIDS. Dengan upaya pencegahan sejak dini bagi yang belum terjangkit, dan bagi yang sudah terjangkit untuk terus semangat memperbaiki masa depannya dengan meningkatkan moralitas kerohanian. "AIDS adalah ancaman kita semua. Iman dan taqwa, itulah sebaik baik pencegahan kemaksiatan yang melanda kita," Tambahnya.

Selain itu Aher menekankan, kesetiaan antara pasangan suami istri juga menjadi kunci agar terhindar dari penyakit HIV/AIDS. Jika suami isteri saling setia, penularan HIV/ AIDS pada keturunannya pun, akan terhindar. Selaku masyarakat, Aher mengajak kesemuanya agar bisa memotivasi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk terus berjuang hidup hingga tidak ada diskriminasi.

Sementara pada kegiatan ini, ditargetkan sebanyak 650 nelayan mengikuti cek darah, dalam rangka test HIV/ AIDS, atau voluntary conseling and testing (VCT). Penyuluhan tentang HIV/ AIDS pada nelayan pun menjadi penting, terutama bagi nelayan yang minim pengetahuan karena lebih banyak menghabiskan waktunya di laut.

Hadir pada kegiatan tersebut Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono beserta Istri, kasubdit HIV/AIDS dan PMS Kemenkes RI Endang Budi Hastuti, serta para nelayan peserta kampanye. (rilis)



Ratusan Desa Belum Cairkan Dana Desa Tahap Dua


BERITABOGOR.COM | Bogor. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menegaskan Dana Desa yang digelontorkan menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional (APBN) diperuntukan penggunaan sebaik-baiknya untuk Infrastruktur dan Padat Karya. 

Menindak lanjutinya, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui BPMPD menegaskan kepada 417 Kepala Desa untuk memprioritaskan penggunaan DANA DESA untuk INFRASTRUKTUR dan PADAT KARYA agar manfaatnya dapat menopang aktifitas perekonomian desa dan meningkatkan perputaran uang bagi masyarakat desa. 

“Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, irigasi, turap penahan tebing, jembatan, dan pembangunan yang bersifat mendesak untuk menopang aktifitas perekonomian. Sedangkan Padat Karya melibatkan tenaga kerja yang berasal dari desa setempat,” tegas Deni Ardiana diruang kerjanya. (15/11). 

Terpisah, sebanyak 117 Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor belum mengajukan Dana Desa Tahap ke-2 Tahun 2016. Sementara pihak BPMPD Kabupaten Bogor sudah memberikan batas waktu penyerahan berkas pengajuan Dana Desa pada 30 Oktober 2016 lalu. 

Himbauan BPMPD Kabupaten Bogor kepada seluruh Pemerintah Desa untuk segera mengusulkan pencairan sesuai dengan berbagai persyaratan dan tahapan telah ditetapkan. “Seharusnya tanggal 30 Oktober 2016 berkas 417 desa sudah masuk semua. Bagi yang belum diminta secepatnya dalam pekan ini. Semua Desa juga sudah disampaikan dalam setiap kesempatan, termasuk melalui kegiatan penyusunan APBDes,” tegasnya. (als)


2017, Kabupaten Bogor Jadi Hutan Beton


METROPOLIAN.ID | Mulai 2017, Kabupaten Bogor bakal dikepung hunian vertikal. Hal itu seiring banyaknya perizinan pembangunan apartemen di daerah tersebut. Sebab, pembangunan horizontal (mendatar, red) sudah mulai dikurangai karena melihat jumlah lahan yang mulai menipis. Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Satu Pintu (BPTPMSP) Kabupaten Bogor Yani Hasan mengatakan, saat ini terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan izin pembangunan apartemen. Tepatnya ada sekitar 17 perusahaan yang sudah ajukan izin bangun apartemen. Dari 17 perusahaan, baru dua yang sudah lengkap perizinannya.

Yani menuturkan, rata-rata investasi pembangunan apar­temen mencapai Rp700 miliar hingga Rp900 miliar per tower atau tergantung banyaknya unit dan lahan peruntukkan apar­temen. Menurutnya, sebaran rencana pembangunan apar­temen berada di beberapa wilayah. Antara lain Cibinong, Wanaherang, Sentul, Bojong­gede, Dramaga, Gunungputri, Cilebut dan area pinggiran Tol Jagorawi.

Dari perizinan pembangunan apartemen tersebut, rata-rata telah diajukan pada tahun ini dan diperkirakan sebagian be­sar mulai dibangun pada tahun depan. Perusahaan yang belum ditandatangani perizinannya masih dalam proses pelengka­pan dokumen seperti izin Ana­lisis Menegenai Dampak Ling­kungan (Amdal), pembebasan lahan dan perizinan lainnya. “Tahun ini mungkin perizinan mereka lengkap sehingga pembangunan bisa diekse­kusi tahun depan,” ujar Yani kepada Metropolitan, kemarin.

Selain membeludaknya peng­ajuan izin pembangunan apar­temen, tahun ini BPTPMSP pun kebanjiran permohonan izin pengembangan rumah tapak. Totalnya mencapai 27 perizinan. Pemkab Bogor pun menurut­nya sangat membuka lebar pintu bagi kalangan investor yang berencana mengembang­kan properti di Kabupaten Bogor dengan ketentuan mengikuti aturan yang dite­tapkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Joko Pitoyo menjelaskan, instansinya tengah menyusun tata ruang wilayah yang diperuntukkan bagi area pembangunan hunian tapak dan vertikal. Sehingga nantinya, hunian tersebut mempunyai zona tersendiri. “Kalau ditata dengan baik nantinya akan menarik dan tak terpusat di satu titik saja,” paparnya.

Menurutnya, terdapat kawa­san yang sedang dalam pem­bahasan untuk distop. Terma­suk wilayah Cibinong yang dinilai sudah jenuh dengan tingkat populasi tinggi hingga mencapai 800 ribu jiwa. “Te­tapi untuk hunian vertikal kami terus membuka selebar-lebar­nya. Siapa saja investor yang ingin bangun di Cibinong atau di daerah lainnya silakan,” ka­tanya.



Eksponen 80 Dukung Pergerakan AMPB Bogor


GARUDANEWS.ID | Peta politik Kabupaten Bogor terus bergeliat pasca pergerakan aktifis Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB ) terkait isu kekosongan Wakil Bupati dua tahun terakhir.

Hingga hari ini AMPB terus menuntut agar kekosongan Wabub segera di isi.
Hal tersebut mendapat apresiasi dari mantan aktifis eksponen 80 MS Ka’ban. sebagai sebuah lokomotif perubahan AMPB sudah menunjukan taringnya meski belum tercapai harapannya.

”Cukup bagus pergerakan yang dilakukan AMPB, minimal sudah memberi warna baru dalam pergerakan di Kabupaten Bogor yang selama ini dikenal adem ayem” Tutur mantan menteri Kehutanan tersebut kepada Garudanews, Senin, 13/11.

Ka’ban menambahkan konsistensi tetap harus dijaga agar tujuan yang ingin diraih tercapai. ” Jangan sampai loyo, karena proses ini akan memakan waktu dan energi , jaga pula kekompakan”

Terpisah , eksponen aktivis 80, Juanda, juga memberikan apresiasinya atas gerakan Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) yang masih konsentrasi menyoroti kekosongan kursi wakil Bupati Bogor.

“Saya rasa aktivis yang tergabung dalam AMPB sangat berani. itu dilihat dari gerak mereka hingga ke Jakarta, beberapa waktu lalu” ujarnya.

Juanda yang menjabat Kepala Desa (Kades) Gunung Bundar, Kecamata Pamijahan menambahkan bahwa, para agen perubahan masa depan harus menjadi bagian sejarah.

“Kedepan mereka harus menjadi bagian sistem. Karena bukan saja “bisa berteriak” akan tetepi juga harus bisa masuk sistem untuk mengaplikasikan apa yang diinginkan,”ujarnya.
pria bertubuh kerempeng itu, pun juga mengapresiasi kegiatan AMPB yang akan menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) terkait masih “menjomblonya Bupati Bogor”.

“Insya Allah saya akan hadir karena diundang. semoga kegiatannya lancar,”pungkasnya. (Sep)


Drainase Buruk, Daerah di Ciawi ini Sering Kebanjiran


BOGORPOS.COM | Ciawi. Hujan yang mengguyur Bogor, sejak sepekan terakhir mengakibatkan banjir dikawasan Bakom Ciawi Kabupaten Bogor, seperti kemarin Kamis, (8/11/2016) pukul 14.30 Wib sampai dengan sore, akibat hujan deras, air meluap hingga ke halaman rumah warga dan meluber ke jalan raya. Sejumlah warga turun kerja bakti untuk membersihkan sampah yang terbawa banjir.

Menurut warga, penyebab banjir tersebut akibat dari tidak berfungsinya drainase saluran air dan kurangnya kesadaran warga dalam membuang sampah, serta saluran yang sebelumnya ada tapi ditutup oleh warga juga bangunan-bangunan liar yang ‘mencuri’ batas badan jalan.

“Dulu tidak pernah terjadi banjir dan air meluap seperti ini, sekarang malah tiap hujan jadi was-was,” kata Ade warga setempat.

Ia mengharapkan dinas terkait mengutamakan saluran air, jangan sampai jalan diperbaiki dan diperlebar tapi saluran airnya tidak dibuat. Dampaknya, warga yang rumahnya dipinggir jalan raya jadi korban setiap hujan turun.

“pemerintah harus segera membuat saluran air, kalau tidak warga yang rumahnya dipinggir jalan raya dirugikan,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan oleh Asep, yang setiap hujan deras halaman rumahnya terkena luapan air, bahkan pernah kebanjiran. Dia berharap pihak berwenang membuat saluran air, dan kalaupun ada bangunan liar yang sengaja menutup saluran air ditertibkan.

“Saya berharap saluran air dibuat agar warga tidak merasa cemas,” tandasnya. (Djava)


Kok Bisa Ya, Petani Tiongkok Kantongi NPWP dan SIM A di Bogor


JAWAPOS.COM | JawaPos.com - Penangkapan empat WNA di perbukitan Gunung Leutik, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, membuka tabir serbuan imigran gelap asal Tiongkok ke Bogor. Tanpa mengantongi surat resmi, WNA tersebut bebas menyewa lahan dan bercocok tanam. Diketahui pula, salah satu imigran telah memiliki SIM A dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) Republik Indonesia.

Kepala Desa Sukadamai Jaon Latipah angkat bicara soal keberadaan empat imigran ilegal di wilayahnya. Menurut dia, pemerintah desa mulai berkomunikasi dengan para imigran pada Juni silam.

Heri adalah orang yang membawa imigran masuk ke Sukadamai. Dia mendapatkan bantuan dari kerabatnya yang bekerja sebagai PNS di Pemda Cianjur.

 "Orang yang tahu persis ceritanya, suami saya, Pak Maman Suherman," tutur Jaon, lalu meminta Radar Bogor (Jawa Pos Group)menghubungi sang suami untuk mendapatkan cerita lebih lengkap.

Ditemui di tempat terpisah, Maman Suherman yang juga LPM Desa Sukadamai mengungkapkan, awalnya para imigran itu mengaku berasal dari Korea. Mereka mencari lahan untuk menanam cabai. 

"Karena kebetulan saya dikuasakan untuk mengelola lahan garapan milik Aling, warga Jakarta, saya pun menyambutnya dengan baik. Apalagi, dia (WNA, Red) menjanjikan memberdayakan warga di sini untuk menjadi karyawan. Kalimat itulah yang membuat saya tambah senang," ungkap Maman.

Dia juga menjelaskan, batas waktu penggarapan tanah berstatus hak guna usaha (HGU) itu hanya selama dua tahun. Sementara itu, luas tanah yang dibutuhkan adalah 20 hektar. 

"Menyewa lahan ini hanya pakai kuitansi antara saya dan Heri. Kalau menurut Aming, sewaktu di Hongkong dia sudah berprofesi sebagai pengusaha cabai. Nah, dia pun menanyakan untuk pemasaran di Jakarta itu ada dimana. Aming juga mengatakan, dia berasal dari Hongkong hanya sudah lama tinggal di Jakarta dan rumahnya ada di Tangerang. Sewaktu mereka ke sini, jumlahnya belum ada empat, hanya dua orang. Saya juga baru tahu kalau nama Aslinya Aming adalah Yu Wai Man," jelasnya.

Selama di Sukadamai, para WNA itu tinggal di rumah gubuk di tengah perkebunan. Meski Aming mengaku dari Korea, dia paham bahasa Indonesia. Di lahan pertanian itu, Aming bertugas mengurus pembukuan, sedangkan tiga WNA lain bekerja sebagai teknisi.

"Selama di sini, mereka tidak pernah bermasalah. Justru keempat imigran banyak membantu. Terbukti, 30 warga di sini menjadi karyawan tetap mereka. Warga dibayar Rp 60 ribu per hari," terangnya.

Sekarang, menurut Maman, dengan tertangkapnya keempat WNA, warga banyak yang menganggur. Namun, jika para imigran tersebut memang bersalah, warga pun mendukung proses hukum. "Untuk harga sewa tanah, 1 hektare Rp 2,5 juta per tahun. Mereka juga memperbaiki jalan," ucapnya.

Sementara itu, Kasi Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Bogor Arief A Satoto menjelaskan, pihaknya terus memeriksa empat WNA Tiongkok, yakni YWM (37), XXJ (40), GH (50), dan GZ (50) yang diduga melakukan penyalahgunaan visa. Keem­patnya diperiksa sejak pagi hingga malam. "Belum ada perkembangan. Akan kami lanjutkan besok (hari ini, Red)," ujarnya.

Selasa (8/10) tim imigrasi yang dipimpin Arif menggerebek sebuah lahan pertanian di Kampung Gunung Leutik, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur. Di sana tim menangkap empat WNA asal Tiongkok yang bekerja sebagai petani cabai. (fdm/rp1/d/c5/ami)


4 WN China Sedang Bertani Cabai di Kabupaten Bogor Diringkus Imigrasi


DETIK.COM | Bogor - Sebanyak 4 orang warga negara (WN) China ditangkap pihak Imigrasi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keempat WN China ini ditangkap saat bertani.

"Mereka melakukan usaha di bidang pertanian dan sekarang sudah ditangkap dan sedang diproses oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora)," kata Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie di aula lantai 12 Gedung Ditjen Imigrasi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2016).

Data yang didapat detikcom, 4 WN China ini ditangkap di Kampung Gunung Leutik, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/10) pukul 13.00 WIB. Penangkapan dilakukan oleh Tim Pora DKI Jakarta dan Tim Pora Imigrasi Kelas II Kota Bogor.

Sebelumnya, Tim Pora DKI Jakarta mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan WN China di lokasi tersebut. Keempat WN China ini sedang menanam cabai.

Tim Pora DKI Jakarta kemudian melakukan pengecekan ke lokasi. Benar saja, ada para WN China ini menanam cabai di atas lahan 4 hektare. Tim Pora DKI Jakarta kemudian melakukan koordinasi dengan Tim Pora Imigrasi Kelas II Kota Bogor. Para WN China ini pun kemudian ditangkap.

Keempat orang WN China ini merupakan laki-laki, masing-masing Xue Qingjiang (51), Yu Wai Man (37), Gu Zhaojun (52) dan Gao Huaqiang (53). 

Xue Qingjiang dan Yu Wai Man saat diperiksa tidak memiliki paspor dan dokumen apapun. Sementara Gu Zhaojun dan Gao Huaqiang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan. Kedua WN China yang tidak membawa paspor beralasan dokumen mereka dibawa oleh sponsor.

Keempat orang WN China tersebut dibawa ke kantor Imigrasi Kelas II Kota Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ronny mengatakan, pihaknya akan menelusuri kasus ini lebih lanjut.

"Kita tahu ada kebijakan bebas visa kunjungan yang berlaku 1 bulan bagi WNA dari 149 negara mendapat visa kunjungan. Ini menjadi celah bagi WNA yang melakukan kegiatan lain," katanya. Dia mengimbau agar masyarakat aktif memberikan informasi jika ada aktivitas WNA yang mencurigakan.

"Yang dilakukan imigrasi mengejar, nanti imigrasi melakukan kerja sama dengan aparat lain apakah butuh tim tambahan," ucapnya. (hri/fdn)

sumber
http://m.detik.com/news/berita/3342526/4-wn-china-sedang-bertani-cabai-di-kabupaten-bogor-diringkus-imigrasi

Trump Unggul di Pilpres AS, Mega Proyek Lido dan Tol Bocimi Bakal Digeber?


INDEKSBERITA.COM | Bogor. Kesempatan calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, untuk melangkah ke Gedung Putih semakin terbuka lebar. Trump unggul sementara  atas rivalnya Hillary Clinton. Kemenangan Trump bisa jadi menguntungkan bisnis Harry Tanoe. Sebab, Trump saat ini tengah menjalin kerjasama dengan bos MNC membangun theme park Disneyland di Lido, Kabupaten Bogor.

“Calon Presiden AS, Donald Trump setahu saya merupakan mitra bisnis Harry Tanoe dalam pembangunan Disneyland di Lido. Kemenangan Trump, sepertinya jadi kebanggaan Harry Tanoe,” kata Ketua Front Pemuda Penegak Hak Rakyat
(FPPHR), Ferry Ariyanto kepada indeksberita.com, Rabu (9/11/2016).

Masih menurut aktivis yang tergabung di Prodem, di kawasan Lido tersebut, nantinya akan dibangun hotel, resor, vila, lapangan golf, restoran, kolam
renang, spa untuk perawatan kesehatan (awareness), dan klub olahraga (country club) di dalam kawasan wisata terintegritas.

Pembangunan di Lido, sambungnya, saat ini sedang digeber hingga akhir 2018. Investasi yang ditanamkan tidak kecil, di atas Rp10 triliun untuk satu lokasi. Total luas pembangunan kawasan wisata ini sebesar 3.000 ha. Sekitar 1.300 ha berada di Kabupaten Bogor, sisanya 1.700 ha berada di Kabupaten Sukabumi.

“Informasi izin lokasi yang dikeluarkan Pemkab Bogor sudah 281,58 ha. Izin lokasi itu untuk pemukiman dalam bentuk vila, serta pengusahaan objek dan daya tarik wisata beserta fasilitas penunjang lainnya. Dan, masih ada sisa
2.700 ha lagi yang nantinya besar kemungkinan akan jadi investasi Donald Trump,” tukasnya.

Pada bagian lain, aktivis Aliansi masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB), Asep Rendra yang berdomisili tidak jauh dari Lido, di Cigombong, Kabupaten Bogor membenarkan akan dilakukan perluasan pembangunan proyek wisata Harry Tanoe dan Donald Trump di kawasan wisata tersebut.

“Pembangunan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) yang saat ini digarap MNC
Grup nantinya juga untuk mendukung mega proyek Disneyland garapan Harry Tanoe dengan Trump. Bahkan, belakangan ini sudah santer kabar, warga pemilik lahan disekitar Lido juga akan dibebaskan untuk pengembangan kawasan wisata tersebut. Yang perlu jadi perhatian Pemkab Bogor, soal izin Disneyland tersebut apakah sudah dipenuhi dan pembebasan lahan warga apakah sudah sesuai kepatutan?” tandasnya.

Sebagai informasi, tahun lalu, Trump Hotel Collection, sudah membuat persetujuan kerja sama dengan MNC Group untuk mengelola resor di kawasan Lido, Kabupaten Bogor. Konsepnya tak jauh beda dengan Disneyland yang sudah
ada seperti di California (Amerika Serikat), Tokyo (Jepang) maupun dengan yang di Hong Kong. (eko)