JADWAL LALU LINTAS SABTU-MINGGU SATU ARAH (ONE WAY) JAKARTA-PUNCAK JAM 09.00-10.30 WIB (PENUTUPAN KEJAKARTA) PUNCAK-JAKARTA JAM 10.30-11.30 WIB (PENUTUPAN KEPUNCAK) PUNCAK-JAKARTA JAM 15.00-17.00 WIB (PENUTUPAN KEPUNCAK)

PASTE SCRIPT/KODE IKLAN DISINI

Jalan Cikepong Ambrol


PORTALCISARUA | Cibinong.  Pengendara yang melintas Jalan Cikempong Totogan Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, terpaksa harus berhati-hati saat melintas.

Pasalnya kondisi jalan yang berada disisi tebing Kali Totogan ambrol sedalam -+2 meter. Melihat itu, warga bahu membahu memberikan papan penutup supaya tidak membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari.

"kejadiannya mungkin dinihari, sebab saat saya lewat pagi harinya sudah ambrol jalan itu. mungkin terkikis selama musim hujan ini," kata Hendra, warga Rt 07 Rw 09 Kelurahan Pakansari, Sabtu (14/10/2017)

Dia menuturkan jalan tersebut membentang sepanjang -+100 meter tepatnya diatas tebing Kali Totogan yang memiliki kedalaman -+10 meter. "Kalau tidak segera diperbaiki bisa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa," tuturnya.


Pantauan dilokasi, jalan Cikempong Totogan merupakan jalan penghubung dari Bogor Asri menuju Jalan Raya Stadion Pakansari dan Jalan Raya Tegar Beriman yang selalu ramai kendaraan berlalu lintas. (als)

Asep Ruhiyat Naik Pangkat Luar Biasa, Ini Komentar Tokoh


POLITIKABOGOR.COM | Cibinong. Bekal berharga menjadi bakal calon bupati Bogor dari birokrat diterima Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Asep Ruhiyat dengan kenaikan pangkat luar biasa dari pemerintah pusat. Kenaikan pangkat dari golongan IV A ke IV B diterima Asep di Pemprov Jabar, Bandung, Senin 9 Oktober 2017.

“Kenaikan pangkat ini jadi bekal berharga atas pengalaman dan prestasi Pak Asep untuk pencalonan Pak Asep sebagai calon bupati,” kata mantan Dubes Malaysia Marsekal (Purn) Herman Prayitno saat dihubungi wartawan dari Cibinong, Selasa 10 Oktober 2017.

Menurut mantan Kasau ini, Asep Ruhiyat saat itu datang menghadap dirinya di Kuala Lumpur dan melaporkan bahwa ada kontingen Indonesia untuk Sea Games Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebagai dubes yang tugasnya mengakrabkan Indonesia dan Malaysia secara people to people dan lembaga ke lembaga, maka saya manfaatkan untuk support secara protokoler saya sambut dan beri motivasi supaya jadi juara. Dan alhamdulilah jadi juara 2. Itu kenangan manis saya dengan Pak Asep,” kata Herman.

Herman menambahkan, setiap ASN memiliki peluang yang sama untuk berprestasi namun kadangkala tidak setiap ASN mampu memanfaatkan itu. “Namun Asep Ruhiyat mampu memanfaatkan itu karena memang sudah menyiapkan diri. Jadi juara atau pemenang itu tidak seketika karena itu harus berangkat dari kebiasaan,” tandas Herman yang sudah kenal lama Asep Ruhiyat.
Bupati Bogor Nurhayanti juga mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat luar biasa kepada Aaep Ruhiyat.

“Selamat atas kenaikan pangkat luar biasa kepada Asep Ruhiyat karena prestasinya dalam Sea Games ASN di Kuala Lumpur. Sangat membanggakan,” ujar Nurhayanti kepada wartawan melalui pesan singkatnya.

Asep menerima kenaikan pangkat itu di Pemprov Jawa Barat, Senin 9 Oktober 2017. Sebelum menerima kenaikan pangkat itu, Asep diminta presentasi antara golf dan kinerja sebagai ASN Kabupaten Bogor. Dalam presentasi itu, Asep memaparkan bahwa olahraga golf dapat membantu kinerja antar lembaga pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Sekda Kabupaten Bogor, Adang Suptandar mengatakan, penghargaan dari pusat kepada Asep wajar diberikan karena telah berprestasi di Kuala Lumpur dan penghargaan itu jarang diberikan.

“Belum pernah ada ASN Kabupaten Bogor menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa seperti yang diterima Pak Asep. Sepanjang saya bertugas di Pemkab Bogor belum pernah ada, ya baru Pak Asep saja yang menerima ini,” kata Adang saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa 10 Oktober 2017.

Adang menegaskan bahwa menjadi kebanggaan bagi dirinya sebagai Sekda ada anak buahnya yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa dan ditandatangani Gubernur Jawa Barat.

“Jelas suatu kebanggaan bagi Pemkab Bogor dan ini akan disosialisasikan ke ASN Pemkab Bogor melalui event yang diselenggarakan BKPP untuk menjadi motivasi bagi pegawai agar tidak berharap dari kenaikan pangkat reguler per 4 tahun tapi bisa dari prestasi dan kelebihan lain,” tandas Adang.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Jaro Ade memberi komentar positif. “Saya apresiasi dan apa yang diraih Asep adalah hasil kerja keras dan mudah-mudahan bagi ASN lainnya,” ujarnya melalui sambungan telpon, kemarin.

Mantan Wakil Bupati Bogor di era Bupati Ediyoso Martadipura, Lesmana juga memberi apresiasi positif kepada Asep Ruhiyat atas penghargaan tersebut.

“Belum ada dan belum pernah ada kenaikan pangkat luar biasa di Pemkab Bogor tapi ini ada Asep Ruhiyat yang meraih itu. Kalau soal trofi bisa dikoleksi banyak tapi susah dan tak mudah dicapai untuk meraih penghargaan seperti Pak Asep,” kata Lesmana saat dihubungi melalui telepon.

Mantan Walikota Cirebon menambahkan, kinerja Asep itu nothing to lose dan tekun. “Saya selalu menanamkan ke Pak Asep untuk memberikan kinerja terbaik dan mampu melakukan apapun,” tandas Sekda Kabupaten Indramayu dan dikenal sebagai birokrat bersih dan berwibawa yang kini menjadi pendakwah di Bogor.

Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kabupaten Bogor Zaenal Safrudin menambahkan, Asep Ruhiyat figur yang segalanya bisa dia lakukan. “Asep McGyver Ruhiyat segalanya bisa dengan jaringan dan komunikasinya. Saya bangga ada warga Bogor yang mendapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa seperti Pak Asep,” tandas Zainal.


Warga Padati Halaman Kantor Kecamatan Untuk Nobar Film G30S/PKI


GARUDANEWS.COM | Bogor. Seruan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmanto untuk nonton Bareng (Nobar), Film G30S/PKI yang sangat bersejarah bagi Bangsa Indonesia terus menggema di penjuru Nusantara.

Hal itu pun terlihat di halaman kantor kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa barat. Ratusan warga memadati Lapangan Kantor kecamatan, tempat berlangsungnya nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang digelar kemarin malam, menyaksikan film yang sempat menjadi kontroversi tersebut, sebab sudah lama tidak diputar.

“Alhamdullilah kita bisa nobar film ini bersama masyarakat sekitar, tentunya nobar ini di prakarsai oleh Danramil Cisarua 2124 bekerjasama dengan Kecamatan Cisarua dan Formasi,” ungkap Camat Cisarua Bayu Rahmawanto

Bayu menuturkan sangat penting film ini diputar kembali sebagai langkah dan upaya mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda, untuk tahu tentang bagaimana proses demi proses perjalanan bangsa ini, dan film yang diputar juga berkaitan dengan isu kekinian, film yang memiliki sisi sejarah penting dan kelam untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya kewaspadaan bangsa ini untuk terus dibangun.

“Agar rasa kecintaan dan nasionalisme pada negara ini terpelihara dan senantiasa dijaga, terlebih negara kita adalah negara yang beridiologi Pancasila, dan disinilah peran serta kami (Danramil dan Kecamatan) sebagai bagian penting dalam pemerintahan untuk memberi tahu dan mengajak masyakat agar tahu nilai-nilai sejarah tersebut,” ungkap Bayu.

Sementara warga setempat Salim mengungkapkan sebagai masyarakat khususnya dirinya yang bagian dari pemuda warga Kecamatan Cisarua, kiranya kita patut menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. “Dalam hal ini kepada Danramil Cisarua Bapak Mayor Infantri Yohanes Heru Wibowo, Camat Cisarua Bapak Bayu Rahmawanto beserta jajaran staf serta Formasi Cisarua, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ujarnya.

Pria yang juga penggiat Blogger di kawasan Puncak tersebut menambahkan, tentunya, lanjut dia hal ini merupan langkah positif dan edukatif untuk mengingatkan masyarkat dan pemuda tentang pentingnya sejarah, untuk sejenak flashback pada kejadian masa lalu Indonesia di tahun 1965 melalui film dokumenter tersebut.

“Semoga kegiatan nobar ini bisa terlaksana kembali disetiap tahun berikutnya. Harapannya tentu untuk mengasah ingatan kita dan generasi selanjutnya akan peristiwa kelam yang pernah terjadi pada bangsa Indonesia ini,” berharap dia.

Selain itu untuk tahun berikutnya sangat beharap sekali agar kegiatan nobar film dokumenter tersebut di ikuti juga oleh Pemdes-pemdes yang ada di Cisarua untuk mengadakan kegiatan yang sama di tiap akhir bulan September.

“Jasmerah! lho itu kan kata Founding Fathers kita dulu,” pungkas pria yang akrab di sapa cakil tersebut. (apih)



Manfaatkan Dana Banprov, Pemdes Banjarwaru Ciawi Renovasi Kantor Desa


INFODESAKU.CO.ID |  Bogor. Dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja dan pelayanan kepada warga masyarakat, Pemerintah Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor melakukan renovasi kantor dengan dana Bantuan Provinsi senilai Rp.150.000.000,- dari anggaran pengajuan tahun 2016 yang lalu.

Renovasi tersebut dilakukan sejak pertengahan bulan September 2017 dengan target 30 hari kerja.

”Dari yang di targetkan selama satu bulan, namun karena terkendala cuaca apalagi sekarang ini musim penghujan. Jadi mungkin agak sedikit terhambat ditambah lagi pengerjaan atap atas itu memakai listrik (pengeboran), khawatir juga sama tukangnya,” seperti dikatakan Dede Rahmat, Ketua BPD Banjarwaru kepada Infodesaku.

Masih menurut Dede, Ia menambahkan, “Adapun dana Bantuan Provinsi (Banprov)tersebut direalisasikan untuk pembangunan ruangan LPM dan BPD, sementara pemeliharaan untuk aula dan pagar depan kantor desa. Saya berharap dengan renovasi gedung ini guna peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Desa dan optimalisasi pelayanan kepada warga masyarakat tentunya.” tutur Aciel sapaan akrabnya.

Sekadar diketahui, Bangunan kantor Desa Banjarwaru itu terakhir dibangun pada sekitar tahun 1992/1993 di masa kepemimpinan Kepala Desa Asep Hadiyanto. Sedangkan pembenahannya saat masih dijabat oleh mantan Kades Wawan Kurniawan. (Taufik Hidayat)


Sanggar Tari Cisarua Wakili Kabupaten Bogor Promosi di Thailand


GARUDANEWS.ID |  Studio Seni Indonesia (SSI) pimpinan Lilis Lisdianty terpilih mewakili Kabupaten Bogor dalam Bogor Tourism And Handycraft Sales 2017 di Thailand, 26-29 September 2017 kemarin.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan dan menjalin kerjasama serta menarik wisatawan Thailand untuk datang ke Kabupaten Bogor.

Lilis Lisdianti mengatakan, sanggarnya sudah beberapa kali tampik di luar negeri.

”Alhamdulilah sanggar kami sudah bisa tampil di beberapa negara, diantara nya, China, Malaysa, dan Thailand. Hal tersebut semakin meyakinkan saya bawa seni Tari Sunda Klasik yang kami tekuni kedepan akan lebih bisa  di terima masyarakat dan bisa mewarnai wisata di Kabupaten Bogor,” ujarnya kepada Garudanews.id, Minggu, (01/10).

Dalam acara yang di gelar Dubes Indonesia untuk Thailand tersebut, sedianya Lilis akan menampilkan tarian di Pembuka dan penutup acara. Namun karena ada kendala delay pesawat dan terjebak macet di Bangkok, Lilis hanya tampik di penutup acara.

“Sayang sekali kami hanya bisa tampil di penutup acara. Kami kena delay pesawat dan macet di Bangkok. Padahal mestinya kami tampil sebagai pembuka acara dan penutup,” paparnya.

Delegasi Kabupaten Bogor juga melakukan dialog dengan Dubes Indonesia untuk Thailand,  membicarakan program kerja sama antara dua negara.

“Kemudian presentasi dan promosi Kabupaten Bogor dengan beberapa vendor dan pelaku bisnis terkait di Thailand,” pungkasnya. (Cj/Nyto)


Bulan November Bangunan Restoran Rindu Alam Puncak Dibongkar


TRIBUNNEWS.COM | Restoran Rindu Alam bukan tempat asing bagi Anda yang biasa tetirah ke Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Restoran yang sudah berdiri sejak 1980 itu rupanya tak akan bertahan lebih lama lagi.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, restoran yang berdiri di ketinggian sekitar 1.443 meter dari permukaan laut itu bakal segera diratakan dengan tanah.
Deddy melanjutkan, pembongkaran akan dilakukan bulan depan.

"November kita ratakan, jadi akan kita jadikan untuk publik area," kata Deddy Mizwar kepada TribunnewsBogor.com.

Lahan yang dipakai oleh Restoran Rindu Alam menurut Deddy merupakan milik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tanah tersebut, sudah disewakan selama hampir 32 tahun.

Disadur dari Kompas.com, restoran Rindu Alam yang ada sekarang ini dirintis dua orang yang bersahabat sejak muda, yakni Ibrahim Adjie dan DS Mangkuto.

Adjie adalah mantan Panglima Kodam Siliwangi.

Adapun Mangkuto adalah pemilik Roda, restoran minang di Cipanas.

Kedua orang itu kemudian minta izin kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk pinjam atau sewa lahan peristirahatan Rindu Alam itu yang kini berlokasi di Jalan Raya Puncak Km 23 Kabupaten Bogor.

Permohonan itu diajukan 1979 dan izin akhirnya keluar 1980.

Pembangunan restoran pun dimulai dengan menghilangkan bangunan lama sebelum restoran dibuka pada 1981.

"Itu tanah pemprov, kalau bukan tanah kita kita gak akan diapa-apain, ini tanah pemprov yang disewakan udah 32 tahun itu," katanya.

Deddy menjelaskan bahwa nantinya setelah dirobohkan, eks lahan restoran Rindu Alam akan dijadikan public area.

"Kita ratakan dulu untuk publik area, kalo ada bangunan dihitung, trus seperti apa, jangan sampai terjadi sesuatu yang bisa mengurangi resapan air," tukasnya.


Nikah Siri di Puncak Jadi Objek Penelitian, Ini Hasilnya


BOGORDAILY.NET | Puncak. Peluncuran laman nikahsirri.com membuat geger masyarakat. Tak hanya menawarkan jasa nikah siri, pengelola laman ini juga melelang keperawanan, pemerintah telah menutup laman itu karena dinilai meresahkan.

Data penyidikan polisi menyebut ada 2700 klien yang sudah membayar Rp100 ribu untuk mengakses laman ini. Selain itu, sudah ada pula 300 mitra yang siap menikah dengan para klien situs yang dibuat oleh Aris Wahyudi ini.
Kasus ini mengingatkan fenomena kawin kontrak di kawasan wisata Cirasua, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Tak hanya berita belaka, telah ada pernelitian tentang fenomena ini.
Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama, Abdul Jamil Wahab, mengatakan, fenomena kawin kontrak sebetulnya tidak terjadi di Cisarua. Prosesi kawin kontrak biasanya terjadi di sekitar Cianjur, Sukabumi, Subang, Bandung, dan Jakarta.
” Kawasan Puncak hanya dijadikan ‘bulan madu’ pasangan kawin kontrak ini,” kata Jamil saat dihubungi Dream melalui telepon, Selasa 26 September 2017. Para pelaku kawin kontrak, kata Jamil, umumnya pria Timur Tengah.
Penelitian berjudul ‘Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi ‘Dawar’ di Kawasan Puncak Bogor‘, mengungkap asal-usul praktik ini. Mengutip buku ‘Seks dan Hijab‘ karya jurnalis El-Feki, kegiatan kawin kontrak muncul saat para pria Timur Tengah berlibur.
” Bagi orang Timur Tengah ketika musim panas, mereka lebih suka melewatinya dengan meninggalkan negaranya kemudian berlibur ke negara lain… melakukan kawin kontrak dengan perempuan lokal Mesir, misalnya,” tulis Jamil.
Penelitian yang dilakukan pada 2016 itu berhasil mewawancarai lelaki yang menjadi penyalur perempuan untuk kawin kontrak. Pria berinisial AM, 54 tahun, mengatakan prosesi kawin kontrak seperti
tawar-menawar beli pisang.
” Ini murni bisnis,” kata AM, dalam tulisan Jamil. Uang dari kawin kontrak bervariasi, antara Rp5 juta hingga Rp40 juta.
Besaran nilai ‘kontrak’ tergantung pada status pria Timur Tengah. Selain itu nilai uang itu juga ‘memperhitungkan kualitas fisik si perempuan’.
” Makin menarik fisik si perempuan biasanya harga yang ditawarkan semakin tinggi,” tulis Jamil.
Setelah harga disepakati, para pria Timur Tengah itu akan disodori lima atau enam perempuan. Jika tidak cocok, para pria itu akan disodorkan lagi.
Pelaksanaan kawin kontrak, kata Jamil, tidak serinci pelaksaan pernikahan resmi. Pelaksanaan kawin kontrak tidak melalui lamaran.
Para pelaku kawin kontrak dapat langsung melaksanakan akad atau ijab kabul di kediaman perempuan atau tempat lainnya dengan wali, saksi-saksi, dan amil (pembantu penghulu) yang semuanya “ palsu”.
Tidak ada resepsi pernikahan dalam pelaksanaan kawin kontrak. ” Ya kalau saya bilang ini secara hukum tidak sah. Prostitusi  terselubung,” ucap Jamil.
Dalam praktik kawin kontrak, pria Timteng tidak diwajibkan memberikan uang belanja pada perempuannya. Tetapi, tak jarang terjadi, para pria Timur Tengah yang menjalani praktik kawin kontrak tetap berkomunikasi dengan istri kontraknya.
Kondisi ini terjadi saat sang ‘istri’ hamil. Anak yang lahir dari kawin kontrak, kata Jamil, biasanya akan dibesarkan ibunya. Si ayah, yang telah kembali ke negara asalnya, tetap memberi nafkah.
” Pada umumnya, jika mengetahui si perempuan hamil dan mempunyai anak, laki-laki itu akan mengirim uang bulanan, meskipun mereka telah kembali ke negara asal mereka,” tulis Jamil.
Meski tanpa data angka, kata Jamil, peminat kawin kontrak yang paling besar berasal dari kalangan dewasa ” Yang banyak sepuh-sepuh,” kata dia.

Asep Dan Iwan, Kekuatan Besar Poros Barat Selatan di Pilkada


BOGORZONE.COM | Ciawi. Ciawi – Kemesraan dua kader partai besar antara Asep Wahyuwijaya dengan Iwan Setiawan, saat menghadiri penyerahan bantuan mesin pencacah sampah dan benih ikan kepada Ecovilage Baraya di Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin (25/9/2017), dinilai banyak kalangan sebagai sinyalemen untuk menciptakan koalisi poros tengah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor.
Asep Wahyuwijaya yang merupakan tokoh wilayah barat, sangat cocok bila disandingkan dengan Iwan Setiawan anak dari tokoh ulama besar di wilayah selatan Kabupaten Bogor.
Ketua Presidium Santri Bogor, Muhammad Muhsin menilai, kedua tokoh politik yang saat ini menjabat sebagai wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor itu, sangat serasi untuk berkoalisi di Pilkada Kabupaten Bogor.
“Dua-duanya sebagai kader partai terbaik. Baik dari popularitas maupun elektabilitas di kalangan masyarakat,” ujarnya kepada Bogorzone.com di lokasi kegiatan Ecovilage Baraya di Ciasin, Desa Bendungan.
Menurutnya, Asep Wahyuwijaya yang berangkat dari Partai Demokrat dan sekarang duduk di Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, sudah dikenal semua kalangan masyarakat, khususnya di wilayah barat.
Sedangkan, lanjut Muhsin, Iwan Setiawan yang saat ini sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, figurnya tidak diragukan lagi.
“Jadi masing-masing sudah populer namanya di semua kalangan masyarakat. Makanya, saya rasa bila keduanya disatukan dalam Pilkada akan menjadi kekuatan besar,” paparnya.
Hal sama juga di ungkapkan Barisan Relawan Asep Wahyuwijaya (Balawa), Reza Maulana. Ia menegaskan, apabila dalam Pilkada Kabupaten Bogor nanti kedua tokoh politik itu disatukan, dipastikan menjadi kekuatan besar untuk meraih suara masyarakat.
“Kalau saya sih sangat setuju bila keduanya berkoalisi. Ini akan menjadi kekuatan baru antara barat dan selatan Kabupaten Bogor di Pilkada,” tukasnya. (ris)

Dedi Mulyadi Siap Mundur dan Rela Tak Diusung Golkar di Pilgub Jabar



DETIK.COM | Bandung. Beredarnya surat bodong dari DPP Partai Golkar yang berisi dukungan kepada Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien untuk maju di Pilgub Jabar berbuntut panjang. Masalah ini disikapi serius oleh seluruh kader Partai Golkar di Jawa Barat. 

Bahkan dengan tegas Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi siap mundur dari jabatannya sebagai ketua DPD bila keberadaanya tidak membawa kemajuan bagi partai berlambang beringin ini. Dia juga mengaku rela tidak diusung Golkar di Pilgub mendatang. 

"Sikap saya, kalau Dedi Mulyadi harus dikorbankan untuk kebesaran partai, saya siap mengorbankan diri bahkan menghilangkan jabatan untuk kebaikan partai," kata Dedi di hadapan ratusan kader Partai Golkar, di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (26/9/2017). 

Dedi tidak ingin niatnya maju di Pilgub Jabar sampai merusak keharmonisan Partai Golkar. "Kalau keberangkatan saya membuat gundah teman-teman pengurus DPD Provinsi, kabupaten kota, calon bupati dan wali kota, anggota fraksi, takut bersama saya kehilangan jabatan, kekuasaan, tinggalkan saya sendiri. Biarkan saya sendiri," ujar Dedi.

Meski begitu, Dedi mengingatkan DPP Partai Golkar untuk tidak salah memilih tokoh yang nanti akan didukung di Pilgub Jabar mendatang. Karena elektabilitas dan popularitas seseorang tidak menjamin sebuah kemenangan. 

Contohnya saja, kata Dedi pada Pilgub DKI Jakarta lalu. Partai Golkar dengan serius mendukung Basuki Tjahja Purnama yang berpasangan dengan Djarot. Tapi mereka kalah oleh pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Salahudin Uno. 

"Siapa yang bisa meramal yang menang di Pilkada 2018. Survei itu hanya prediksi. Survei hanya panduan. Kemenangan tetap Allah yang menentukan. Di Pilkada DKI Golkar punya keyakinan menang. Tapi Alah berkehendak lain," ujar Dedi. 

Diberitakan sebelumnya, ratusan kader Partai Golkar dari berbagai daerah berkumpul di Kantor DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (26/9/2017). Mereka datang untuk memberi suport kepada Dedi Mulyadi.

Kedatangan ratusan kader itu dipicu beredarnya surat keputusan (SK) dari DPP Partai Golkar yang menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqin untuk maju di Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang. Hal ini memicu kekecewaan kader Golkar di berbagai daerah di Jawa Barat. Meski belakangan surat itu dinyatakan bodong.(ern/ern)


PDIP Siap Tampung Dedi Mulyadi yang Ancam Mundur dari Golkar


DETIK.COM | Bandung. Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi menebar ancaman siap mundur dan tidak didukung partainya pada Pilgub Jabar 2018. Ungkapan tersebut sebagai respons atas beredarnya surat bodong DPP Golkar yang mendukung Ridwan Kamil untuk pesta demokrasi lima tahunan ini.


Menanggapi hal itu, PDIP Jabar menyatakan siap menampung Dedi. Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana membuka pintu bagi Dedi jika benar-benar hengkang dari partai berlambang beringin. 



PDIP terbuka bagi siapapun yang ingin menjadi kader. "PDI Perjuangan jelas punya konstitusi. Di mana syarat-syarat PDIP partai terbuka tanpa melihat status sosial karena mempunyai watak kerakyatan. PDIP terbuka bagi siapapun termasuk Pak Dedi," kata Abdy, saat dihubungi via telepon, Selasa (26/9/2017) malam.



Soal apakah Dedi bakal diusung PDIP di Pilgub Jabar, Abdy menyebut urusan tersebut belum tentu terwujud. Karena, menurut dia, PDIP memiliki skenario sendiri dalam menghadapi Pilgub Jabar pada tahun depan. 


"Konteksnya begini, kalau sebagai anggota PDIP terbuka. Kalau kemudian akan dicalonkan itu hal lain. Karena pertama PDIP sudah punya skenario sendiri, ada strategi. Selain itu keputusannya itu di DPP partai," tutur Abdy. (bbn/bbn)




Pemkab Bogor Peringati Tahun Baru Islam Lewat Dzikir dan Muhasabah


FOKUSBOGOR.COM | Cibinong. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, memperingati tahun baru islam 1 Muharram 1439 Hijriyah lewat Dzikir dan Muhasabah yang diikuti oleh Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti, Ketua DPRD Kab Bogor, Ade Ruhendi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar dan para pejabat Esselon II hingga IV serta pelaksana hingga masyarakat. Dzikir sendiri dipimpin secara langsung oleh Ust. K.H. Muhammad Arifin Ilham, bertempat di Gedung Tegar Beriman, Cibinong,  Rabu (20/9/2017).


Sebelum doa dan dzikir bersama,  acara diawali dengan pembacaan ayat suci  Alquran Sedangkan, tausiyah, Dzikir dan Doa yang disampaikan Ust. K.H. Muhammad Arifin Ilham. Saat dzikir para jamaah menundukkan kepalanya untuk mengingat kepada Allah SWT seraya memohon ampun atas dosa-dosa selama ini dan meminta keselamatan dunia dan akhirat,  tak pelak beberapa jamaah sampai menangis saat dzikir belangsung dan dzikir tersebut berlangsung sangat khidmat.
Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti mengatakan pelaksanaan doa dan dzikir bersama bertepatan dengan hari libur Tahun Baru Islam 1439 Hijriah. Selain berdzikir, masyarakat  juga diajak berdoa bersama agar Kabupaten Bogor menjadi lebih baik lagi ke depannya serta dijauhi dari segala macam bentuk bencana.
“Doa dan dzikir bersama sekaligus tausiyah itu digelar sebagai ungkapan rasa syukur karena kepada Allah SWT,” ujarnya.
Ia juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki berbagai program dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada penguatan akhlak masyarakat. termasuk dengan memberdayakan masjid, pondok pesantren dan organisasi kemasyarakatn islam serta lembaga keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Nurhayanti juga berharap seluruh elemen masyarakat terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat, tergerak untuk menempatkan diri sebagai perekat umat dan meningkatkan gerakan dakwah untuk menguatkan kesadaran aqidah masyarakat.
“Sehingga umat islam benar benar kokoh aqidahnya dan tidak mudah terjerumus ke dalam berbagai kegiatan negatif, penyimpangan sosial dan pelanggaran nilai-nilai agama yang tentunya akan menurunkan martabat kemanusiaan kita sebagi masyarakat bermoral,” harapnya.

PDIP dan NasDem Sepakat Koalisi di Pilkada Bupati Bogor


POSKOTANEWS.COM | Peta politik menuju Pilkada Bupati Bogor pada Juni 2018 mendatang, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem sepakat berkoalisi.

Kesepakatan dua partai besutan Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh ini didapat usai pertemuan pimpinan DPC dua partai di kantor NasDem di Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rombongan banteng moncong putih yang berkunjung ke markas Partai Nasdem, dipimpin langsung Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Budi Sembiring, Sekretaris DPC, Bayu Syahjohan, bendahara DPC, Hj Saptariyani dan Wakil Ketua DPC, Haryanto.

Rombongan diterima langsung Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bogor, Laode Albert Pribadi ditemani Sekretaris DPD, Wahyanto dan pengurus inti lainnya.

Buser sapaan akrab Budi Sembiring usai pertemuan tertutup kepada wartawan mengatakan, kedatangan pengurus PDI Perjuangan ke kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor, merupakan kunjungan balasan, di mana sebelumnya, hal serupa dilakukan Partai Nasdem dengan mendatangi markas banteng moncong putih.

Namun untuk pertemuan balasan kali ini, kedua partai sudah sepakat untuk berkoalisi.

“Baik PDI Perjuangan maupun Nasdem, sudah sepakat untuk berkoalisi. Kami ingin membangun Kabupaten Bogor lebih baik kedepan. PDI Perjuangan saat ini sudah sepakat koalisi dengan Nasdem. Beberapa waktu kedepan, akan ada dua partai lagi yang siap bergabung,” kata Buser.

Apakah koalisi PDI Perjuangan dan Nasdem siap mengjadapi dua Ade (Ade Jaro dari Golkar dan Ade Munawaroh dari PPP), Buser dengan tegas mengatakan, sangat siap.

“Kami sangat siap. Siapa takut?,” tegas Buser sambil menambahkan, hasil kesepakatan koalisi ini, akan dibawa ke DPD Propinsi Jawa Barat dan DPP di Jakarta oleh masing-masing Parpol.

Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bogor, Laode Albert Pribadi didampingi Sekjen Nasdem, Wahyanto menegaskan, antara Nasdem dan PDI Perjuangan sudah seirama dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan yang jatuh pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

“Secara berjenjang, kesepakatan hari ini akan kami laporkan ke Nasdem. Biar DPP yang menentukan siapa calon Bupati dan Wakil Bupati. PDI Perjuangan punya 7 kursi dewan. Nasdem punya 3 kursi. Sudah memenuhi sarat KPUD. Kami akan bentuk tim pemenangan nanti,”kata Laode Albert Pribadi.

Mantan Wakil Bupati Bogor ini menegaskan, jika nanti ada lagi dua atau tiga partai bergabung dalam koalisi ini, pihaknya akan membuka pintu selebar-lebarnya. (yopi/sir)


Warga Bogor Protes Tarif Jagorawi Ryas Bogor-Ciawi Dupatok Rp. 6500


BOGORKITA.COM | Warga Kabupaten maupun Kota Bogor protes kenaikan tarif Tol Jagorawi terutama jalur-jalur yang pendek seperti Bogor-Ciawi dan sebaliknya, Sentul-Bogor dan sebaliknya. Protes itu merebak di media sosial. Tidak saja datang dari warga biasa tetapi juga politisi, anggota DPRD, wartawan, pengacara, dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam sejumlah status di media sosial protes itu rencananya akan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari demo, penyampaian protes, class action dan lainnya.

Protes tarif keluar masuk Jagorawi sebesar Rp6500, salah satunya dikemukakan oleh Ketua Peradi Kabupaten Bogor Herdiyan. “Tarif flat Rp6500 itu tidak adil,” kata Herdiyan melalui WA ke redaksi BOGOR-KITA.com, Minggu (10/9/2017)

Herdiyan mengemukakan pengalamannya. Minggu (10/7/2017) malam sekitar pukul 22.00 wib malam saya jalan beserta keluarga menuju puncak. Pas pertigaan sinpang Gadog terlihat macet dan akhirnya belok untuk kembali ke Bogor via tol dan sepanjang jalan gerbang tol tidak ada untuk ambil tiket. Sesampai di gerbang tol Baranangsiang kami sampaikan kepada petugas tidak ada tiket. Jawab petugas betul memang dan Bapak dikenakan 6500. Saya katakan, biasanya kan Rp1000, kenapa Rp 6500? Petugas lalu mengemukakan kebijakan baru. Dalam hati apa dikenakan Rp6500 ini karen kena sanksi atau apa? Tol tsb dari sejak saya kecil sudah ada yang tadinya Rp500 jadi Rp1000 dan menapa jadi Rp6500? Harusnya kan sudah BEP dalam hitungan secara ekonomi. Kenapa jadi malah naik 1000% yang memberatkan masyarakat? Menurut saya tarif Rp1000 jadi Rp6500 merupakan harga yagn luar biasa.

Sekarang info dari rekan-rekan banyak orang menghindari tol dan menggunakan jalan biasa karena tarif ruas pendek itu mahal. Akibatnya, Bogor yang macet menjadi kian macet. Terjadi penumpukan kendaraan di Jalan Raya Bogor-Ciawi-Sentul-Citeureup.

“Semestinya gerbang tol dari Jakarta ke Ciawi dan Bogor, cukup dibuat di Sentul. Jadi Bogor sudah saatnya gratis. Menurut hemat saya jasa marga sudah BEP yang sudah puluhan tahun (bukan malah jadi naik signifikan dari Rp1000 ke Rp6500. Kasihan rakyat kita dengan tarif seperti itu, belum kenaikan listrik. Sebentar lagi pasti akan naik semua karena semua produksi pake listrik,” kata Herdiyan.

Hardiyan mengemukakan, sejumlah koleganya meminta dirinya mengajukan class action. “Masuk akal sebab, Jasa Marga itu bukan pemerintah melainkan BUMN yang berbadan hukum Perseroan. Seharusnya kalau menaikkan tarif harus dikaji dampak sosial yang akan timbul,” kata Hardiyan. []


Demokrat, PAN dan PPP Sepakat Buat Poros Baru Pilkada Jabar


VIVANEWS.COM | Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan partainya belum memutuskan akan mendukung atau mengusung siapa pun dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat nanti. Meskipun kabar beredar Demokrat tengah membuat poros baru untuk mendukungRidwan Kamil sebagai calon Gubernur.


"Jawa Barat siapa pun terbuka peluang, karena itu biarkan porosnya dulu kami siapkan, baru nanti kami carikan pasangan calon yang kami anggap paling pantas dan tentu berpotensi menang," kata Hinca di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 9 September 2017.



Hinca belum bersedia mengungkapkan kader internal atau eksternal yang disiapkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Saat ini Partai Demokrat terus menginventarisir nama-nama yang beredar.



"Kami masih mencari dari dalam dan kalau dari luar juga kami perbincangkan bersama dengan parpol lain," paparnya.



Menganai partai apa saja yang diajak bergabung dalam poros baru di Jawa Barat, Hinca enggan menjelaskan. Menurutnya, poros dibangun karena kursi Partai Demokrat di Jawa Barat tidak cukup untuk mengusung kandidat sendiri.



"Porosnya dengan siapa saja bisa, karena jumlah kursinya enggak cukup, jadi terpaksa untuk bergabung," ujar mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.



Hinca menambahkan, poros politik ini diharapkan tidak hanya di Jawa Barat, karena Demokrat berhasrat memenangkan sebanyak-banyaknya Pilkada 2018.



Poros Baru

Terpisah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengatakan PAN, Demokrat, dan PPP sudah bersepakat untuk berkoalisi membuat poros baru dalam Pilkada Jawa Barat 2018.


"Mudah-mudahan nanti sepakat mengusung siapa," kata Zulkifli di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu 9 September 2017



Saat ditanya soal calon yang akan diusung, Zulkifli juga senada dengan Hinca Panjaitan. Mereka sama-sama belum mau menyebutkan satu pun nama yang berpeluang untuk maju. Nama-nama tersebut masih dibicarakan dengan partai koalisi lainnya.



Adapun soal peluang kemungkinan koalisi tersebut mengusung nama-nama calon yang telah muncul seperti Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi, dan Ridwan Kamil atau di luar nama tersebut, ia hanya menjawab semua kemungkinan bisa terjadi.



"Ya siapa saja, biar saja, segala kemungkinan bisa saja," kata Zulkifli. (ase)



PMII Kab. Bogor : Pergerakan Takkan Sia-sia, Perpres PPK Batalkan Full Day School


BOGORONLINE.COM | Cibinong. Pergerakan Mahasisiwa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Bogor mengapresiasi terkait Peraturan Presiden tentang Pendidikan Penguatan Karakter (Perpres PPK) yang sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Hal itu seperti dikatakan Ketua PC PMII Kabupaten Bogor Muhamad Husnul menuturkan, bila Perpres PPK tersebut sudah ditandatangani maka secara otomatis tidak ada lagi kewajiban Sekolah atau Madrasah untuk melakukan Full Day School, seperti apa yang telah pihaknya tuntut beberapa hari yang lalu melalui pergerakan aksi unjuk rasa di Bumi Tegar Beriman guna menghapus sekolah lima hari itu.

Menurut draf Perpres yang diketahui oleh dirinya, ketentuan mengenai sekolah lima hari dalam sepekan tercantum dalam pasal 9, bab 2. Dalam butir (1) tertulis penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan formal dilaksanakan selama 6 hari atau 5 hari sekolah dalam 1 minggu. Penyelenggaraan waktu sekolah itu, sebagaimana tercantum dalam butir (2), diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama Komite Sekolah/Madrasah. Kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan butir (3), bila sekolah memutuskan menetapkan waktu belajar menjadi 5 hari, harus mempertimbangkan berbagai hal. Antara lain kecukupan tenaga pendidik, ketersediaan sarana prasarana, kearifan lokal dan pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

“Kami akan terus mengawal Perpres PPK sampai ke Kabupaten Bogor, bila tidak ditetapkan. Maka kami akan kembali turun kejalan untuk berunjuk rasa,” tegasnya saat dihubungi bogorOnline.com Rabu (6/9/17).

Berita sebelumnya, Pergerakan Mahasisiwa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Bogor Rabu (16/8/17). Aksi demo yang dilakukan puluhan Mahasiswa tersebut guna menolak Permendikbud No.23 tahun 2017 yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerapan Full Day Shcool atau Lima hari bersekolah. Muhamad Husnul mengatakan, penerapaan Full Day School bertentangan dengan undang-undang seperti UU No. 23 tahun 2017 pasal 11, UU No. 23 tahun 2002, UU Guru dan Dosen pasal 35 ayat 1.

“Jadi kami datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk menyampaikan aspirasi yaitu PMII menolak keras ada Full Day School yang di keluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena hal itu sangat bertentangan dengan UUUU No. 23 tahun 2017 pasal 11, UU No. 23 tahun 2002, UU Guru dan Dosen pasal 35 ayat 1,” tutupnya.(rul)

sumber

APKLI Sebut Bupati Bogor Tak Pahami Perpres 125/2012


HALLOBOGOR.COM | Cisarua. Ribuan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Raya Puncak, dari Kecamatan Ciawi, Megamendung, sampai Cisarua, Kabupaten Bogor, masih terus mempertanyakan langkah dan kebijakan Bupati Bogor Nurhayanti yang dianggap menyepelekan PKL. Sebab, pembongkaran sekitar 1.300 lapak PKL di kawasan Puncak tak dibarengi dengan penyediaan tempat relokasi yang pasti dan memadai.

Ribuan PKL mengaku masih banyak yang tak mengetahui harus pindah ke mana akibat Pemkab Bogor tak melakukan sosialisasi secara menyeluruh sebelumnya.

Setelah pembongkaran dilakukan pada hari pertama, Selasa (5/9/2017), dan setelah PKL protes, barulah muncul spanduk dari Pemkab Bogor yang terpampang di tikungan Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, yang disinyalir milik Taman Wisata Matahari (TWM). 

“Seharusnya spanduk tersebut dipasang jauh-jauh hari oleh Pemkab Bogor. Kalau polanya seperti itu berarti Pemkab Bogor tidak mengerti tentang pola penataan dan pemberdayaan serta relokasi PKL sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,” tegas Wakil Ketua DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Salman Bunasti, Rabu (6/9/2017).

Salman menegaskan, aturan main relokasi bagi PKL semuanya sudah diatur dalam beleid aturan tersebut. “Jadi seharusnya Pemkab Bogor memberi penjelasan sedini mungkin kepada para PKL terkait relokasi tersebut, jangan mendadak,” tegasnya. 

Hal senada diungkapkan aktivis Bogor Selatan, Imam Wijaya. “Kami mengecam tindakan yang tergesa-gesa dari Pemkab terkait pemasangan spanduk tersebut. Padahal jauh sebelumnya bahkan tadi pagi sampai siang hari ketika pembongkaran terjadi belum terpasang sama sekali. Ini sudah digusur baru masang spanduk. Ini boleh dibilang Pemkab terlalu bodoh tidak tahu aturan. Jangankan memberdayakan sesuai instruksi Perpres, menata PKL saja tidak becus,” tandasnya. (wan)


PKL Dipungli Rp40 Ribu/Bulan, Tempat Relokasi Simpang Siur


HALLOBOGOR.COM |  Pembongkaran lapak/kios pedagang kaki lima (PKL) sebanyak kurang lebih 1.300 unit di bibir Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, berlangsung kondusif. Tak ada perlawanan berarti dari PKL, bahkan sebagian besar berupaya membongkarnya sendiri sejak beberapa hari sebeluk pembongkaran oleh Satpol PP.

Namun disayangkan, di balik upaya penertiban PKL guna kepentingan pelebaran Jalan Raya Puncak seluas 4 meter (kanan-kiri jalan) itu menyisakan perilaku buruk oknum Satpol PP.

Sejumlah PKL mengaku menyesalkan tiga hal. Pertama, selama ini mereka dipungut Rp40 ribu per bulan oleh oknum Satpol PP dengan dalih retribusi. Kedua, tempat relokasi yang dijanjikan Pemkab Bogor masih simpang siur. Ketiga, masih banyak bangunan non-PKL di bibir Jalan Raya Puncak yang tidak dibongkar meski jaraknya sejajar dengan PKL. Keempat, PKL tidak diajak berdialog jauh sebelumnya. Dan kelima, PKL tidak mendapatkan ganti rugi atas hilangnya penghasilan mereka.

“Ada pungutan Rp40 ribu setiap bulan oleh para oknum Pol PP namun ketika ada pembongkaran seperti ini tak ada satupun pihak mereka yang melakukan pembelaan kepada kami para PKL,” ujar Tati, PKL di kawasan Kecamatan Cisarua, Selasa (5/9/2017).

PKL lainnya, Engkus, mengaku dirinya tak merasa keberatan bila memang penertiban PKL ini sudah menjadi program pemerintah. “Jika kami melanggar ya kami terima untuk dibongkar. Tapi jangan hanya kami dong, karena masih banyak bangunan permanen yang sejajar dengan lapak PKL. Tentu saja itu pun harus dilakukan pembongkaran,” ungkapnya.

Engkus memastikan dirinya beserta ribuan PKL lainnya mengalami kerugian dan tak dapat memenuhi kebutuhan perut untuk keluarganya. “Ini usaha satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kami berharap kepada pemerintah jika ada rencana seperti ini semestinya harus dipersiapkan secara matang dan jangan sampai seperti sekarang mendadak,” harapnya.

Selain itu, sambung Engkus, sampai hari pertama aksi pembongkaran oleh Satpol PP kabar mengenai tempat relokasi PKL masih simpang siur. “Masih katanya dan katanya belom ada kejelasan kemana kami akan dipindahkan ke tempat yang memang dianggap layak oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, pantauan di sepanjang Jalan Raya Puncak dari Ciawi-Gadog hingga Cisarua masih banyak bangunan permanen yang tidak dibongkar meski memakan badan jalan. Selain itu, tiang listrik, tiang telepon, maupun plang reklame restoran atau hotel juga masih belum dibongkar Satpol PP meski posisinya menjorok ke jalan. (wan/cep)