JADWAL LALU LINTAS SABTU-MINGGU SATU ARAH (ONE WAY) JAKARTA-PUNCAK JAM 09.00-10.30 WIB (PENUTUPAN KEJAKARTA) PUNCAK-JAKARTA JAM 10.30-11.30 WIB (PENUTUPAN KEPUNCAK) PUNCAK-JAKARTA JAM 15.00-17.00 WIB (PENUTUPAN KEPUNCAK)

PASTE SCRIPT/KODE IKLAN DISINI

KLIK DISINI : UNTUK INFORMASI VILLA

Cari info vila disitus kami, untuk Persiapan Liburan di Puncak Cisarua

Diduga sama - sama melanggar Perda, Karaoke kapan dibongkar Pak ?


BOGORDAILY.NET | Megamendung - Penegakkan Peraturan daerah oleh satpol PP kabupaten Bogor terkesan Tebang Pilih, dan seperti mata pisau yang tajam kebawah namun tumpul ke atas, ketika golongan bawah seperti PKL dianggap melanggar, tanpa tedeng aling - aling langsung bongkar seperti yang terjadi pada lapak Pedagang Kecil Batulayang Cisarua beberapa waktu lalu.

Namun apakah Pol PP juga mampu menegakkan Perda kepada kalangan Jet zet atau pengusaha kelas menengah keatas seperti pengusaha Tempat Hiburan karaoke yang diduga tidak mengantongi izin operasional Usahanya, atau juga hotel - hotel yang menguasai lahan negara yang juga diduga melanggar Perda.

Padahal, Tempat Hiburan dan Hotel - hotel itu sudah berdiri bertahun - tahun dan bahkan semakin menjamur, sebut saja di wilayah Kecamatan Megamendung Tempat Hiburan Malam (THM) telah menjamur seperti M Resto, Cinta Parahyagan, Belva, Cipayung asri, dan mungkin masih banyak lagi.

Kondisi tersebut memancing mosi tidak percaya terhadap para Penegak perda seperti yang diungkapkan oleh Pengamat Sosial Imam Wijaya, ia mengatakan bahwa tempat - tempat karaoe dan villa villa liar seperti tidak tersentuh oleh Perda "Seharusnya pemerintah daerah tak pilih kasih dalam penegakkan Perda, "Ungkapnya.

Lebih lanjut dia juga mengatakan, keberanian Pol PP kepada tempat - tempat hiburan malam dan villa liar hanya sebatas menegur atau menyegel saja "Kalau untuk Villa atau Hotel yang melanggar biasanya hanya ditegur saja, entah sampai kapan hanya akan ditegur" Pungkasnya. (farid)

sumberhttp://bogordaily.net

Bogor jadi Kabupaten yang Paling Besar Dibekukan DAU-nya

CNNINDONESIA.COM | Jakarta. Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membekukan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini dengan total Rp19,4 triliun dipastikan bakal mengganggu anggaran belanja sebanyak 169 pemerintah daerah. Pasalnya pembekuan pencairan DAU tersebut berlaku untuk jatah empat bulan mulai September sampai Desember 2016.

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016 menetapkan Kabupaten Bogor sebagai daerah yang paling besar dibekukan DAU-nya. 

Alokasi DAU Kabupaten Bogor dalam satu bulan tercatat sebesar Rp86,81 Miliar. Sehingga jika DAU kabupaten dibekukan selama empat bulan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor harus merelakan duit sebanyak Rp347,24 miliar tidak disetorkan ke kas daerah oleh pemerintah pusat tahun ini.

“Sebagian DAU yang ditunda penyalurannya dapat dicairkan kembali pada sisa tahun ini jika realisasi penerimaan negara mencukupi sekaligus tercatat sebagai kurang bayar pemerintah pusat ke daerah,” ujar Sri Mulyani, dikutip Selasa (23/8).

Setelah Bongkar Bangli, Satpol PP Didesak Bongkar ‘Bangsat’


INDEKSBERITA.COM | BOGOR – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bogor Raya, Desta Lesmana mengapresiasi pembongkaran bangunan liar (bangli) di kawasan Warung Kaleng, Puncak, yang dilakukan Satpol PP, Senin (22/8) kemarin. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor jangan setengah hati dan jangan tebang pilih dalam melakukan pembongkaran, termasuk dengan membongkar bangunan maksiat (bangsat).
“Jangan hanya bangunan liar yang dibongkar Satpol PP. Tapi, vila tak berizin pun harus dibongkar, termasuk milik sejumlah pejabat,” kata Desta saat diwawancarai indeksberita.com, Selasa (23/8/2016).
Masih menurut aktivis yang tinggal di Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor, selama ini diketahuinya bangli yang dulu pernah dibongkar Satpol PP, kerap kembali dibangun. Termasuk vila yang selama ini diindikasi sering dijadikan tempat maksiat, seperti prostitusi.
“Kami minta Pemkab Bogor konsisten. Penertiban ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat,” tandasnya.
Keterangan senada juga disampaikan Ketua LSM Forum Sosio Nasionalis (Forsosnas), Risyat Samsul Bahri. Ditemui di Naringgul, Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, dia mengatakan, Pemkab Bogor harus memastikan jalur Puncak terbebas dari Pekerja Seks Komersial (PSK).
“Banyak bangunan tak berizin malah jadi tempat maksiat di Puncak. Kalau dulu pernah dibumikan program ‘nobat’ (nongol babat) pada era Bupati Rachmat Yasin. Tapi, sekarang malah malah sebutannya jadi nongol. Menurut saya, pemkab harus lakukan pendataan bangunan tak berizin di Puncak yang juga digunakan sebagai tempat maksiat. Selanjutnya, segera lakukan pembongkaran,” tandasnya.
Terpisah, Kabid Pembinaan dan Pemeriksaan (Binsa) Satpol PP Bogor Agus Ridho Ridhallah mengatakan, pembongkaran tersebut dilakukan selain karena ilegal, juga karena berdiri di atas trotoar dan saluran air. Selain itu, pembongkaran didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan bertujuan memperlancar arus kendaraan di kawasan wisata Puncak.
“Banyak yang mengeluh, aktivitas perdagangan di sini membuat kemacetan. Terutama di kawasan Warung Kaleng yang merupakan salah satu simpul kemacetan di Jalur Puncak. Bangunan liar ini merupakan kios dan salon yang berdiri di atas trotoar. Seharusnya kawasan ini untuk para pejalan kaki dan taman bukan untuk berdagang,” ujarnya.
Selain itu, pembongkaran juga dilakukan guna mengatasi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di sepanjang Jalur Puncak, terutama saat hari raya atau pun libur nasional. Mendatang, rencananya sepanjang kawasan ini akan dijadikan taman.
“Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk dijadikam taman terutama mulai dari kawasaan Ciburial hingga Simpang Taman Safari Cisarua,” tandasnya.
Ditanya masih banyaknya bangunan permanen tak berizin yang tidak ikut dibongkar, Kabid Binsa Satpol PP ini mengatakan, bangunan itu nantinya juga akan diberikan sanksi yang sama.
“Bangunan-bangunan tersebut sudah kami tempeli segel. Peringatan agar pemiliknya segera membongkar bangunan yang melanggar aturan atau nantinya akan dilakukan tindakan,” jawabnya.
Sebagai informasi, Senin (22/8/2016), sebanyak 200 bangli di Warung Kaleng dibongkar petugas gabungan yang terdiri dari personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polri, dan TNI. (eko)

Biang Macet, Ratusan Bangunan Liar di Cisarua Dibongkar


BERITASATUNEWS.COM | Bogor, Karena dianggap penyebab kemacetan, petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polri dan TNI Kabupaten Bogor membongkar sedikitnya 200 bangunan liar yang berada sisi Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin (22/8).
Kabid Pembinaan dan Pemeriksaan Satpol PP Bogor, Agus Ridho mengatakan selain tanpa izin, bangunan-bangunan liar yang berada di sepanjang Cibeureum hingga Warungkaleng berdiri di atas trotoar dan saluran air.
"Bangunan liar ini merupakan kios dan salon yang berdiri di atas trotoar. Seharusnya kawasan ini untuk para pejalan kaki dan taman bukan untuk berdagang," kata Agus, di lokasi pembongkaran, Senin (22/8).
Selain itu, pembongkaran juga dilakukan guna mengatasi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di sepanjang Jalur Puncak terutama saat hari raya atau pun libur nasional. Kata dia, banyaknya warung yang berdiri di sisi jalan membuat laju kendaraan tersendat karena keluar masuk kendaraan dan hilir mudik penyeberang jalan.
"Banyak yang mengeluh dengan aktivitas perdagangan di sini sehingga membuat kemacetan. Terutama di kawasan Warungkaleng, Desa Tugu Utara, CIsarua yang merupakan salah satu simpul kemacetan di Jalur Puncak," jelasnya.
Dalam pembongkaran ini sendiri, petugas menerjunkan satu alat berat untuk merobohkan bangunan. Rencananya sepanjang kawasan ini akan dijadikan taman.
"Kita akan koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk dijadikan taman terutama mulai dari kawasan Ciburial hingga Simpang Taman Safari Cisarua," tambahnya.

200 Lapak di Kampung Arab dibongkar


ELSHINTA.COM | Sekitar 200 bangunan liar di kawasan Kampung Arab, Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibongkar petugas Satpol PP Kabupaten Bogor, Senin (22/8). Dari 200 lapak, 20 diantaranya lapak milik WNA yang berdiri di bahu jalan.
Kontributor Elshinta, Benny Akbar melaporkan, pembongkaran bangunan liar di kawasan Warung Kaleng atau biasa disebut Kampung Arab ini dilakukan petugas, Senin (22/8) sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Bangunan liar ini dibongkar menggunakan alat berat. 
Sebanyak 300 personel gabungan dari Satpol PP Kabupaten Bogor, TNI dan Polri disiagakan di lokasi mengantisipasi terjadinya penolakan dari warga. Bangunan liar ini dibongkar karena jadi biang kemacetan.
Selain disaksikan ratusan warga, proses pembo Yoongkaran juga sempat menjadi perhatian para turis yang sedang berwisata di Puncak. 
Pembongkaran ini juga mengakibatkan arus di Jalan Raya Puncak baik dari arah Cianjur menuju Jakarta maupun sebaliknya macet parah. Petugas melakukan sistem buka tutup arus selama pembongkaran berlangsung. 

Pembongkaran Bangunan Liar di Puncak Diprotes, Pedagang: Kalau Mau Ditertibkan Semuanya Dong!


TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CISARUA - Pembongkaran bangunan liar yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor dikawasan Puncak dianggap tebang pilih oleh para pedagang.
Pasalnya, tidak semua banguan diratakan oleh petugas padahal berdiri bersebelahan dengan bangunan yang dirobohkan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor
Deni (31) salah seorang pemilik lapak dagangan mengaku kecewa dengan sikap Satpol PP yang tidak membongkar sejumlah bangunan.
"Kenapa tidak dibongkar semua, kalau mau ditertibkan bongkar semuanya jangan tebang pilih. Soalnya bangunan itu juga posisinya sejajar dengan lapak yang dibongkar," keluhnya.
Kabid Pembinaan dan Pemeriksaan Satpol PP Kabupaten BogorAgus Ridhomenjelaskan, saat ini memang masih tersisa bangunan yang belum dibongkar.
"Sementara ini kami segel dulu sambil nunggu kajian dari dinas teknis selama satu bulan. Sebab, tanah itu merupakan hak milik," terangnya kepada TribunnewsBogor.com pada Senin (22/8/2016).

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah bangunan liar di kawasan Puncak tepatnya di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor, Senin (22/8/2016).

Pembongkaran bangunan tersebut karena diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Dengan menggunakan alat berat petugas meratakan bangunan yang lokasinya persis di Jalan Raya Puncak.

Pembongkaran bangunan liar di Jalur Puncak dianggap tebang pilih


Merdeka.com - Kebijakan Pemkab Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibantu aparat TNI dan Polri yang melakukan pembongkaran terhadap ratusan bangunan liar sepanjang jalur Puncak, Bogor, Senin (22/08) menuai reaksi keras dari para pedagang.

Pasalnya pembongkaran terhadap bangunan liar yang dijadikan tempat usaha, baik toko kelontong, pusat oleh-oleh, agen perjalanan, dan rumah tinggal di sepanjang Jalan Raya Puncak, mulai dari simpang Taman Safari Indonesia (TSI) hingga kawasan Warung Kaleng, Cisarua, Kabupaten Bogor selain sepihak, juga dinilai tebang pilih.

Bangunan yang mayoritas semi permanen itu dibongkar menggunakan satu alat berat berupa eskavator atau backhoe, dikarenakan selain tak mengantongi izin, keberadaannya kerap menjadi biang kemacetan baik saat akhir pekan maupun libur panjang. 

Pembongkaran tersebut menuai reaksi para pedagang dan pemilik bangunan, yang merasa Pemkab Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tebang pilih, dikarenakan tak semua bangunan mulai dari simpang Gadog, Ciawi-Megamendung hingga Cisarua dibongkar. 

"Bukan hanya itu, kenapa bangunan besar yang di sebelah kios saya tak dirobohkan. Kalau mau ditertibkan, bongkar semua dong bangunan yang memang posisinya melanggar aturan atau tak berizin," ujar Ujang (39) pemilik kios semi permanen yang sehari-harinya digunakan untuk berjualan oleh-oleh khas Puncak.

Hal senada diungkapkan, Deni (31), pedagang oleh-oleh makanan ringan khas Puncak yang sudah puluhan tahun berjualan di Jalan Raya Puncak. "Saya bingung kenapa hanya daerah sini saja. Yang di bawah dan di atas banyak juga bangunan liar yang dijadikan tempat usaha enggak dibongkar, ada apa sih ini," ketusnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhollah mengungkapkan penertiban bangunan liar di sepanjang jalur Puncak ini akan dilakukan secara bertahap.

"Sengaja ada beberapa bangunan yang tidak kami bongkar, selain bangunan tersebut berdiri diatas lahan hak milik, juga perizinannya masih dalam kajian teknis dinas terkait selama satu bulan," ungkapnya. 

Pihaknya membantah jika ada pedagang yang mengatakan pembongkaran tersebut dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "Tidak benar, semua bangunan liar yang kita tertibkan hari ini, sudah melalui tahapan, baik dari peringatan satu dua hingga ketiganya lho sudah kita layangkan suratnya. Tapi mereka tidak menggubris juga, maka tidak ada toleransi saat ini juga kita bongkar," tegasnya. 

Selain itu, lanjut dia, pembongkaran berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, bahwa bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang jalur Puncak ini mayoritas tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

"Selain itu, pembongkaran juga bertujuan memperlancar arus kendaraan di kawasan wisata Puncak. Tak sedikit bangunan yang kita bongkar hari ini hampir memakan badan jalan di atas trotoar. Dengan adanya penertiban ini kami harapkan dapat memperlancar arus lalu lintas," pungkasnya. (
mdk/cob)

Siapa Penikmat Duit Warga Timteng di Cisarua


PAKUANRAYA.COM | Cisarua. Pedagang lokal di sepanjang kanan maupun kiri jalan di Jalan Raya Puncak, Cisarua, tepatnya di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan harap-harap cemas. Mereka tak lagi bisa tidur nyenyak sejak Satpol PP Kabupaten Bogor membuat maklumat akan menertibkan setiap bangunan komersil yang berdiri melanggar aturan di kawasan Warung Kaleng.
"Berjualan merupakan satu-satunya usaha untuk menghidupi anak dan istri. Sementara Satpol Kabupaten Bogor sebentar lagi mau melakukan aksi pembongkaran. Saya dan para pedagang lain asli pribumi berharap ada kebijaksanaan," ungkap DA, salah seorang pedagang kelontong di kawasan Tugu Utara kepada PRO, Jumat (12/8/2016).
Dia mengaku bingung harus berharap kemurahan hati kemana. Mengadu kepada para wakil rakyat, atau ke pemerintah daerah sudah pasti lebih condong melindungi pengusaha-pengusaha bermodal besar. "Saya haqul yakin, yang nantinya dibongkar Satpol pp hanyalah lapak-lapak kami para pedagang kecil. Tidak mungkin mereka berani membongkar usaha warga asing di Warung Kaleng karena memang ada aliran uang masuk ke oknum," tandas DA.
Pedagang lainnya, AS, menyatakan siap menerima dengan legowo apabila nantinya pembongkaran bangunan yang melanggar di kawasan Warung Kaleng dilakukan secara menyeluruh, tidak tebang pilih.
"Kedatangan warga maupun imigran asal Timteng ke Cisarua itu untuk keperluan apa, berwisata atau usaha. Mereka kini seenaknya membuka usaha, ada yang buka salon dan lainnya. Apa tindakan pemerintah daerah, justru seolah melakukan pembiaran," geram dia.
Sementara, Kaur Pemerintahan Desa Tugu Selatan, Yayat T membenarkan jika beberapa bangunan yang berada di Warung Kaleng berdiri di daerah milik jalan. Bahkan keberadaan bangunan tersebut sama sekali tidak terdata di desanya.
"Kami tidak keberatan beberapa bangunan liar di desanya dibongkar," katanya.
Kabid Pengendalian dan Operasional, Pol-PP Kabupaten Bogor, Asnan mengaku siap membongkar bangunan-bangunan liar tersebut setelah bidang pemeriksaan melimpahkan berkas pembongkaran.
"Bangunan di kawasan Warung Kaleng sih sudah pasti dibongkar, karena keberadaannya jelas melanggar," tandasnya. YUS/ONE 

HARI INI KIOS OLEH-OLEH PUNCAK DIBONGKAR


Metropolitan.id – Berdasarkan surat pem­beritahuan Satpol PP Kabupaten Bogor kepada para pemilik bangunan yang berada di Daerah Milik Jalan (DMJ) di Warung Kaleng Puncak, Satpol PP akan mengadakan action pembongkaran bangunan-bangunan itu, hari ini.
Selain pembongkaran lapak elit di Warung Kaleng, Satpol PP juga mer­encanakan membongkar lapak-lapak pedagang kecil yang notabene milik pribumi yang melanggar DMJ. Kon­tan saja masyarakat yang sehari-harinya mencari nafkah di lapak tersebut, menjerit. Mereka kebing­ungan jika Satpol PP sampai tega membongkarnya.
Seperti yang dikatakan pedagang pi­sang yang mewakili ratusan pedagang lapak, Ade. Dia merasa bingung jika lapaknya dibongkar. ”Ini adalah mata pencaharian saya sekeluarga. Jadi kalau sampai dibongkar, saya bingung harus cari makan di mana?” keluhnya.
Kendati demikian, Kabid Dalops Satpol PP Kabupaten Bogor Asnan menegaskan, untuk urusan pembongkaran tetap akan dilaksanakan. ”Kalau di tanah hak milik masih dipikirkan, tetapi kalau bangunan ada di damija dan rumija apalagi di atas saluran, tetap akan dibongkar,” tegas­nya.
Ia melanjutkan, untuk PKL yang tidak berdiri di damija tidak akan dibongkar. ”Namun kalau berdiri di lahan damija dan rumija, tetap akan kami bongkar,” pungkasnya. (ash/b/sal/run)

Ratusan PKL di Puncak Ditertibkan Satpol PP


PELITA.OR.ID | Hujan air mata dan hujan dari langit kemarin mengguyur wilayah Bogor. Sedikitnya 256 Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor, hanya bisa menangis ketika kios-kios dagangan mereka dibongkar secara paksa oleh petugas gabungan Satpol PP dan Polres Bogor di tengah gemericiknya hujan turun dari langit.

Dalam pembongkaran PKL tersebut petugas mendapat protes dari para pedagang. Para pedagang menolak kiosnya dibongkar karena mengklaim mempunyai surat-surat kepemilikan yang sah dari Pemkab Bogor. Ini buktinya pak, kami punya surat-surat resmi dari Pemda, kata Entis (35) salah seorang pedagang sambil mengacungkan sebundel kertas kepada petugas.

Namun aksi protes para pedagang tidak diindahkan petugas sehingga petugas tetap membongkar kios-kios PKL tersebut di bawah guyuran hujan yang cukup lebat. Satu alat berat diterjunkan untuk membongkar kios-kios pedagang kaki lima. Para pedagang akhirnya pasrah melihat kiosnya dibongkar dengan meneteskan air mata.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Isvandar, menegaskan pembongkaran kios-kios pedagang kaki lima yang berada di sekitar Pasar Cisarua tersebut guna memperlancar jalur jalan puncak khususnya dititik Pasar Cisarua.

Di sini sering macet lantaran ada kios-kios itu. Selain itu mereka juga tidak punya izin, makanya kami bongkar, ungkap Isvandiar. Rencananya setelah kios-kios PKL ini di bongkar, pihak Pemkab Bogor akan merelokasi PKL ke Blok D Pasar Cisarua. (ugi)

200 Bangli Dipuncak Masuk Daftar ‘Bongkar’ Pemkab


PUBLIKBOGOR.ID|Cisarua.Kegelisahan masyarakat di wilayah puncak ternyata berbuah manis, setelah beberapa hari mengadukan keberadaan bangunan komersil yang dipakai para imigran untuk berbisnis, akan segera dibongkar oleh Satpol PP Kab. Bogor.

Tak hanya itu, beberapa villa liar pun rupanya sudah masuk ke dalam daftar pembongkaran Korps Penegak Perda Bumi Tegar Beriman.
Kepala Bidang (Kabid) Pemeriksaan Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho mengatakan, ada beberapa prosedur sebelum melakukan eksekusi atau penertiban. Seperti memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik bangunan liar untuk segera merapihkan ataupun membawa barang-barangnya.
“Kurang lebih ada 200 bangunan yang sudah terdata oleh kami,” ujar Agus saat dihubungi Publik Bogor, (11/8).
Ia menjelaskan, setelah peneguran sesuai prosedur, pemilik bangunan akan diberikan waktu selama satu minggu. Agus sapaan akrabnya mengaku, saat melakukan pendataan adapula bangunan yang berdiri diatas bangunan milik sendiri, namun saat ditinjau melanggar bahu jalan.
“Kami akan melakukan kajian terlebih dahulu, sehingga ada kesimpulan nantinya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi masyarakat pariwisata Puncak (FKMPP) Fajar Setiawan mengapresiasi atas langkah cepat bupati Bogor dalam mendengarkan keluhan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan eksekusi dari satpol PP bisa memberikan solusi sehingga bisa mengurai kemacetan di puncak,” imbuh Fajar
Pria berkacama mata ini berharap, dinas pariwisata ikut mengawasi keberadaan potensi yang ada di puncak agar tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu. (Dede Mulyana)

Beri Uang Pemgemis di Puncak di Denda 1 Juta


PUBLIKBOGOR.ID | Cisarua. Menjalankan amanat peraturan daerah (perda) penjangkauan sosial, jajaran Muspika Kecamatan Cisarua dan Satuan Petugas (Satgas) tenaga pekerja sosial dan kesejahteraan (TKSK) Kabupaten Bogor, turun kejalan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada para pengunjung. Kegiatan ini bertujuan agar para wisatawan tidak memberikan sejumlah uang kepada para pengemis di pinggir jalan, dan bagi  yang membandel akan dikenakan denda Rp 1 juta.
Anggota TKSK Eko Wiandana mengatakan,  sosialisasi perda ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memanjakan para pengimis yang selalu bertengker di pinggir jalan.
“Kita langsung terjun kelapangan (jalanan),” ujar Eko kepada Publik Bogor, (10/8).
Menurutnya, sepanjang jalan puncak sudah dijajaki dan kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat.
“Mereka (anjal dan pengemis) siap ikuti aturan tapi minta ada pembiñaan yg berkelanjutan khusus domisili Bogor, tapi selain Bogor minta di kembalikan ke kampung halamanya,” tukasnya. (Dede Mulyana)

Pemkab Bogor Kaji Ulang Sistem Satu Arah di Jalur Puncak


OKEZHONE.COM | BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan mengkaji ulang sistem satu arah atau one way di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena adanya aspirasi dari masyarakat merasa dirugikan dengan adanya sistem tersebut.

Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan selain masyarakat, desakan kepada Pemkab Bogor untuk mengkaji ulang sistem one way di Jalur Puncak juga mengalir dari para pelaku usaha di kawasan Puncak.
Kami sangat terbuka dengan masukan yang ada baik dari warga terutama pelaku usaha di Puncak. Mereka ingin kita mengkaji ulang karena merasa dirugikan sepinya konsumen saat one way," katanya, Jumat (5/8/2016).
Nurhayanti menambahkan, sedianya masyarakat sekitar kawasan Puncak tidak menolak dengan adanya pemberlakuan satu arah yang diberlakukan polisi. Namun, mereka hanya meminta jadwal pemberlakuannya yang dikaji ulang.
"Misalnya, ketika pagi atau siang polisi tidak berlakukan one way karena menghambat pembeli, juga aktifitas warga. Begitu pun ketika waktu salat, sistem one way juga diaggap menghambat. Tapi kan itu tugas polisi dengan melihat kondisi di lapangan," tambahnya.
Kemacetan yang terjadi kawasan puncak terjadi seiring dengan perkembangan pembangunan yang tidak sesuai tata ruang, sehingga setiap tahun kendaraan akan terus bertambah tetapi pembangunan infrastruktur jalan tidak mendapat perhatian serius.
Selain itu, dalam penanganan masalah jalur Puncak tidak dapat ditangani langsung oleh Pemkab Bogor dan Polres Bogor. Tetapi perlu penanganan secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jabar, dan instansi terkait lainnya.
"Jalur puncak merupakan Jabodetabekjur dan jalur Puncak kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar baik dari segi penataan ruang maupun anggaran untuk pembangunan jalan. Tapi kita tetap hargai aspirasi ini. Nanti kita akan coba mengkaji ulang bersama," pungkasnya. (aky)

Kaji Ulang One Way Jalur Puncak, Polisi Bentuk Tim Khusus


OKEZHONE.COM | Bogor. Guna mengkaji ulang pemberlakuan sistem satu arah atau one way oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Jalur Puncak, Kepolisian Resort Bogor membentuk tim khusus tingkat kabupaten yang terdiri dari Sat Lantas, Dishub, dan dinas terkait lainnya.
Wakapolres Bogor, Kompol Dian Setyawan mengatakan, dalam pengkajian ini semua pihak yang terkait harus melihat akar permasalahan di Jalur Puncak dan akan membuat tim khusus untuk pembahasan ke depannya.
"Harus melihat permasalahan ke belakang dulu. Masalah Jalur Puncak ini kompleks. Dari tahun ke tahun jalan tetap segitu-segitu. Sementara kendaraan di Bogor setiap minggu bertambah sekira 2.000 sampai 3.000 kendaraan baru," katanya, Jumat (5/8/2016).
Dian menambahkan, dalam permasalahan kemacetan di Jalur puncak ini khususnya pemberlakuan one way, kepolisian menjadi pihak yang selalu disudutkan. "Kenapa kita lakukan one way. One way ini salah salah satu cara yang paling efektif untuk mengurai kemacetan Jalur Puncak," tegasnya.
Terkait penanganan masalah kemacetan Jalur Puncak memang belum ada solusi lain selain pengaturan lalu lintas, yakni one way. Karena untuk jalan alternatif belum tersambung secara keseluruhan. "Jadi untuk saat ini kita tetap berlakukan one way. Untuk langkah berikutnya, tunggu hasil rapat koordinasi dengan Pemda," jelasnya.
Sementara, untuk pengembangan atau pelebaran jalan di Jalur Puncak tidak bisa dilakukan karena status jalan tersebut merupakan jalan nasional. "Kementerian dong seharusnya, bukan Pemda. Nanti akan diadakan rapat dengan pihak terkait, hasilnya apa nanti lihat saja ya," ujarnya.
Sistem satu arah atau one way di Jalur Puncak kerapdi berlakukan polisi pada akhir pekan atau hari libur nasional secara situasional. Hal itu dilakukan karena membeludaknya volume kendaraan yang ingin berlibur di kawasan wisata tersebut(ulu)

Warga tolak sistem one way puncak


M.ELSHINTANEWS.COM | Kepolisian Resort (Polres) Bogor masih memberlakukan sistem one way di Jalan Raya Puncak pada setiap akhir pekan guna kelancaran dan kenyamanan lalu lintas. Sepertinya kebijakan ini perlu dikaji ulang.

Ratusan warga Cisarua, Bogor, Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa menolak sistem one way yang dinilai merugikan masyarakat lokal. Para warga memasang spanduk bertuliskan "TOLAK SISTEM ONE WAY" di sejumlah titik rawan kemacetan saat liburan tiba.

Kontributor Elshinta, Benny Akbarmelaporkan, spanduk berukuran 1x2 tersebut dipasang di lokasi kemacetan, seperti di Simpang Gadog, Kawasan Mega Mendung, Pasar Cisarua dan Taman Safari.

Penolakan ini dilakukan karena warga merasa kebijakan one way merugikan pengendara yang berlawanan arah. Rencananya besok warga akan melakukan koordinasi langsung dengan petugas untuk membahas lebih lanjut terkait kebijakan one way tersebut.

One Way di Puncak Jadi Ajang Pungli Oknum DLLAJ


BOGORDAILY | Bogor. Rekayasa arus lalu lintas satu arah (one way) dijadikan momentum oleh oknum Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor untuk melakukan pungutan liar (pungli).


Hal itu dikatakan pengendara mobil pribadi bernama Bayu yang mengalami kejadian pungutan liar di simpang Pasar Cisarua.
“Saat itu saya mau ke Puncak. Karena saat itu one way dari Puncak ke arah Jakarta, saya lewat jalur alternatif. Ketika sampai di simpang Pasar Cisarua, tiba-tiba mobil pribadi saya dihentikan dan dipintai retribusi sebesar Rp 2 ribu,” ujar Bayu, Selasa, (02/08/16).
Sambung Bayu karcis retribusi yang diberikan oknum DLLAJ tersebut merupakan karcis parkir bahu jalan dan cetakan tahun 2015 lalu.
“Saya kan tidak parkir dan mobil yang saya kendarai adalah mobil pribadi, jadi saya memprotes pungutan liar ini. Namun ketika diprotes dia bilang pungutan ini sesuai peraturan daerah dan atas perintah UPT DLLAJ Ciawi,” sambungnya.
Bayu melanjutkan, ia pun menyarankan dalam melakukan pungutan, petugas DLLAJ Kabupaten Bogor tersebut tidak memakai baju seragam atau berpakaian preman.
“Pas saya bicara ternyata dari mulut oknum tersebut keluar bau minuman keras dan langsung saya tanya kamu minum minuman keras ya? Saya bukan masalah uang Rp 2 ribu, cuma kalau dikali 100 kendaraan berapa jumlah pungutan liar itu setiap kali one way,” lanjutnya.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Tohawi pun meminta Kepala DLLAJ Kabupaten Bogor Raden Soebiantoro mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya.
“Kepala DLLAJ Soebiantoro harus menindak tegas anggotanya, karena hal ini bisa jadi pelajaran karena bisa saja pungutan liar ini tidak hanya terjadi di Cisarua tapi di pos retribusi lainnya,” kata Tohawi.
Terpisah, Kepala DLLAJ Raden Soebiantoro mengaku akan menindak tegas anggotanya yang telah melakukan pungutan liar ketika sedang melaksanakan tugas.
“Silahkan laporkan dan sertakan bukti pungutan liar itu agar ketika saya tegur, buktinya kuat. Saya akan pecat oknum DLLAJ itu karena tindakan pungutan liar ini mencoreng nama institusi dan membuat saya gemas,” tegas Soebiantoro. (BD)

One Way di Jalur Puncak Akan Dihapus


Keinginan warga yang tinggal di Kecamatan Megamendung dan Cisarua, agar Kepolisian Resort Bogor menghapuskan sistem one way atau satu arah di Jalur Puncak, pada Sabtu dan Minggu mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua DPRD Ade Munawaroh Yanwar atau AMY.

“Saat ini pemberlakukan sistem satu arah di jalur Puncak sudah tidak konsisten, karena Satlantas Polres Bogor memberlakukan One Way ini tidak memiliki waktu yang pasti. Akibatnya aktivitas warga di dua kecamatan terganggu,” kata AMY, ditemui usai menghadiri silaturahim dengan arga di Masjid Haratul Jannah, Megamendung.

Ketidakpastian ini, kata AMY tentunya menjadi pemicu kemarahan masyarakat dua kecamatan, imbasnya mereka mendesak Polres Bogor menghapuskan sistem one way yang diberlakukan sejak tahun 1986 itu.

“DPRD meminta kepada pihak terkait agar pemberlakukan one way ditentukan waktu dan jamnya. Sehingga masyarakat local akan tahu kapan mau bepergian ke arah Bogor dan kapan harus ke arah Puncak.

Anggota Komisi III DPRD Ade Senjaya menambahkan, aspirasi warga Kecamatan Megamendung dan Cisarua itu sudah diagendakan untuk dibahas bersama dengan Kepolisian Resort Bogor dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ),’ katanya.
Ade pun membenarkan, sistem one way membuat aktifitas dan roda perekonomian di dua kecamatan terganggu. “Macet di Puncak memang perlu ada solusinya, tapi jangan sampai merugikan warga,” ujarnya.

Sementara, Bupati Nurhayanti berencana menggelar rapat koordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Bogor, untuk mecari solusi terbaik bagi kelangsungan aktifitas warga Kecamatan Megamendung dan Cisarua.

“Kita sudah jadwalkan untuk musyawarah antara masyarakat dengan Muspida, karena ini kan pihak kepolisian yang lebih berwenang, tunggu saja nanti musyawarah itu akan dilaksanakan,” ujar Nurhayanti.

Sebelumnya, permintaan dihapuskannya kebijakan one way terus disuarakan masyarakat Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua melalui berbagai cara diantaranya pemasangan spanduk di sepanjang jalur Puncak. Bahkan warga pun membangun Posko pengaduan yang akan menampung keluhan warga terkait sistem one way. (Denny/Zah)

Walah, Setelah Bobar dan Botim, Bogor Selatan Minta Merdeka dari Kabupaten Bogor


BOGORDAILY.NET | Kabupaten Bogor terus bergejolak, bukan hanya soal jalan rusak yang dibiarkan sehingga memicu kemarahan masyarakat, tapi juga desakan pemekaran daerah bermunculan di semua wilayah.

Setelah sebelumnya, Bogor Barat minta dimekarakan, lalu Bogor Timur juga minta dimekarkan. Kini desakan untuk pemekaran di Bogor Selatan Kabupaten Bogor kembali disuarkan.

Bogor Selatan dikalim sebagai penyumbang Pendapata Asli Daerah (PAD) terbesar Kabupaten Bogor, salah satu potensinya adalah pariwisata, yang terkenal se Nusantara sampai yakni Kawasan Puncak.

Namun, lagi-lagi pemerintah disebut-sebut tidak serius mengelola kawasan strategis itu. Pemerintah dituding hanya menjadi penonton tanpa ada inisiatif mengelola dan mengatur wilayah, yang bisa berdampak pada melesatnya PAD kabupaten Bogor dan menurunnya angka kemiskinan serta pengangguran bogor selatan.

“Ratusan vila liar tak kunjung dibenahi, pajak pajak hotel bocor, kemacetan tak kunjung usai, imigran ilegal bebas berkeliaran, sementara investor kakap mengusir masyrkat dengan uangnya,” kata Direktur Budgeting Analisis Center, Imam wijaya.

Menurutnya, persoalan persoalan yang tidak bisa di atasi Pemkab Bogor menjadi landasan, Bogor Selatan untuk merdeka dari kabupaten Bogor.
Disisi lain, kata dia, ketimpangan terjadi, dari mulai pembangunan infrastruktur yang tidak merata, sampai pelayanan publik yang jauh dari pusat pemerintahan.

Penyumbang PAD terbesar tak seharusnya angka kemiskinan tinggi, tapi itu terjadi di kabupaten Bogor. Bogor selatan hanya tempat usaha Kabupaten Bogor dan banyak dinikmati di luar bogor selatan.

“Semua persoalan itu bisa terjawab apabila Bogor Selatan memerdekakan diri dari Kabupaten Bogor, berbagai persyrtan sudah terpenuhi, baik scra administratif, jumlah penduduk, luas wilayah maupun potensi yang dimiliki. Tinggal menggalang kekuatan untuk memperjuangkannya,” ujar aktifis yang kerap demo di KPK itu.

Imam menegaskan telah melakukan konsolidasi bersama para tokokh di 7 kecmatan di wilayah Bogor Selatan, agar gagasan ini tidak hanya wacana tapi diperjuangkan.(bdn)

sumber

Sistem Oneway Jalur Puncak Kembali Menuai Keluhan Warga


TABLOIDWIRADESA.COM | BOGOR - Kebijakan one way atau satu jalur yang diberlakukan Polres Bogor dikeluhkan warga Kecamatan Megamendung dan Cisarua. Sebab, kebijakan yang menutup satu arah menuju ke kawasan wisata Puncak dan sebaliknya itu, dinilai merugikan warga di dua kecamatan tersebut.
Nelfi, warga Megamendung mengaku, sistem one way yang diterapkan Polres Bogor mulai Gadog sampai Puncak Cisarua sangat merugikan, baik kerugian materil maupun non materil. "Gara-gara kebijakan tutup buka jalur, penghasilan kami semakin berkurang," ujar pria yang sehari-harinya sebagai pedagang oleh-oleh di Cipayung.
Selain merugikan pedagang, lanjutnya, dampak lain yang dirasakan warga yakni, terhambatnya aktivitas mereka saat bepergian. "Kalau sudah satu arah dari atas kebawah atau ditutupnya jalur ke arah Puncak, warga Cisarua jadi korban saat pulang dari Bogor. Warga terpaksa harus menunggu sampai jalur dibuka lagi," papar Nelfi.

Kesal dengan kebijakan one way tersebut, warga pun akhirnya mengambil tindakan dengan memasang spanduk penolakan terhadap kebijakan Polres Bogor itu. "Spanduk penolakan yang kami buat dipasang sepanjang jalur Puncak. Kami minta pemerintah daerah mengambil tindakan untuk menghapus kebijakan yang merugikan warga tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Ahmad (26) warga Desa Jogjogan juga mengatakan, akibat buka tutup jalur tersebut dirinya merasa kesulitan jika pulang bekerja pada sore hari. Pasalnya, ketika sampai Gadog bersamaan saat diberlakukan satu arah menuju Bogor sehingga dirinya harus ikut mengantri dibukanya jalur menuju puncak. 

"Repot kami klu harus terus seperti ini. Kami bisa saja lewat jalur alternatif Pasir Muncang, tapi jalannya banyak yang rusak dan banyak pungli yang minta-minta uang disepanjang jalan,"ujarnya.
Menurutnya, buka tutup jalur bukan solusi untuk mengatasi kemacetan melainkan memindahkan kemacetan saja. "Contohnya saat saya melintas bertepatan dengan satu arah menuju Bogor, kemacetan terlihat dari mulai gadog hingga pesimpang Cibedug akibat kendaraan menuju yang mengantri memakan jalur arah Bogor,"tuturnya. (IB)

Pedagang oleh-oleh di Cisarua Bogor Tolak Adanya One Way


POJOKJABAR.COM |  Bogor. Dukungan aksi menolak one way oleh masyarakat Cisarua dan sekitarnya terus mengalir dari organisasi masyarakat ataupun perorangan.
Setelah dipasangnya spanduk-spanduk penolakan one way, kini masyarakat atas bi­aya swadaya akan mendirikan posko peno­lakan one way di kawasan Cisarua.
Aksi tersebut tampaknya mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengagendakan pertemuan dengan para aktivis di kawasan Puncak.
Banyak masyarakat mengeluhkan sistem buka tutup yang bukan hanya dari kalangan pengendara, tetapi kalangan pedagang juga ikut merasakan dampaknya.
Menurut pedagang oleh-oleh, Nyoto, dengan adanya sistem buka tutup menjadikan da­gangannya sepi pembeli.
”Dagangan kami selalu saja sepi pembeli karena sistem one way itu sangat berpengaruh,” ungkapnya.
Senada dengannya, pengendara asal Suma­tera Barat, Iras, juga merasakan dampak dari one way ketika berkunjung ke saudaranya di Puncak.
”Saya juga bingung dengan rekayasa jalan di jalur ini. Saya sampai tertahan berjam-jam karena jalurnya ditutup,” sesalnya. 

sumber

Dukungan Tolak One Way Mengalir Pendapat Masyarakat Puncak Didukung Mantan Camat Megamendung


PAKUANRAYA.COM | Cisarua. Dukungan masyarakat meminta kebijakan One Way dihapuskan terus mengalir deras. Hal ini terlihat dari banyaknya bermunculan sepanduk-sepanduk dari berbagai element masyarakat di wilayah jalur wisata Puncak.

Dari pantauan PAKAR dilapangan, sejumlah titik strategis di jalur Puncak sudah dipenuhi sepanduk penghapusan One Way dari berbagai Ormas, LSM dan Komunitas.

Menyikapi hal ini, Edison salah satu penggagas mengatakan, One Way ini sudah tidak diterima masyarakat di dua Kecamatan. Selain dampaknya sangat merugikan warga lokal, satu arah ini pun dianggap jadi bisnis Kepolisian. "Banyaknya sepanduk meminta One Way dihapus, artinya masyarakat Puncak sudah tidak menerima kebijakan yang sudah dilakukan tiga puluh tahun yang lalu ini," ujar Edison.

Sementara, salah satu perwakilan komunitas di Puncak, Sukma mengaku ikut tergerak untuk menyuarakan keinginan penghapusan sistem Satu Arah yang dianggap sudah tidak layak diterapkan lagi di jalur Puncak. "Kondisi sekarang berbeda dengan saat pertama satu arah dilakukan, seharusnya infrastruktur jalan dibenahi," ungkapnya.

Terpisah, Camat Cisarua, Bayu Rahmanto mengatakan, pemasangan sepanduk meminta kebijakan One Way dicabut itu hak masyarakat. Masyarakat berhak mengeluarkan pendapat dengan tujuan adanya perubahan kearah yang baik. Namun saat ditanya apakah mendukung dengan aksi pemasangan sepanduk, mantan Camat Megamendung ini tak banyak berkomentar. "Itu hak masyarakat untuk meminya dihapuskannya sistem satu arah di jalur Puncak," tandasnya.

Sebelumnya, spanduk sepanjang empat meter terbentang disejumlah titik di jalur wisata Puncak, Cisarua. Spanduk bertuliskan "Hapus Kebijakan Satu Arah (One Way)" ini merupakan bentuk penolakan warga atas kebijakan satu arah yang sudah diterapkan Polres Bogor sejak 30 tahun lalu. Warga menilai sistem yang diberlakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan itu sudah tidak relevan lagi diterapkan di jalur wisata tersebut.

Sunyoto, warga Kecamatan Cisarua mengaku, sistem one way yang diterapkan Polres Bogor mulai Gadog sampai Puncak Cisarua sangat merugikan, baik kerugian materil maupun in materil. "Gara-gara kebijakan tutup buka jalur, penghasilan kami semakin berkurang," ujar pria yang sehari-harinya sebagai pedagang oleh-oleh di jalur Puncak kepada PAKAR.

Selain merugikan pedagang, lanjutnya, dampak lain yang dirasakan warga yakni, terhambatnya aktivitas mereka saat bepergian. "Kalau sudah satu arah dari atas kebawah atau ditutupnya jalur ke arah Puncak, warga Cisarua jadi korban saat pulang dari Bogor. Warga terpaksa harus menunggu sampai jalur dibuka lagi," papar Sunyoto.

Apa yang diutarakan Sunyoto sebenarnya sudah disampaikan dalam buka bersama Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi dan Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto di Paseban, Kecamatan Megamendung, beberapa waktu lalu. Saat itu, 40 element masyarakat yang terdiri dari unsur Akademisi, Advokat, Ormas, Santri dan LSM yang tergabung dalam Warga Peduli Puncak (Kowali Puncak) meminta agar rekayasa Lalin ini dihapuskan karena menggangu kenyaman warga Puncak. (Yus)


Warga Kesal, Sistem One Way Puncak Bogor Bikin Rugi


BOGORONLINE.COM | Sitem one way atau satu jalur yang diberlakukan Polres Bogor pada Jalur Puncak Kecamatan Megamendung dan Cisarua Kabupaten Bogor buat warga kesal.

Salah satunya Defi (32) pedagang oleh-oleh Cipayung mengatakan, Sistem satu arah yang diterapkan Polres Bogor mulai Gadog sampai Puncak Cisarua sangat merugikan, baik kerugian materil maupun in materil.

“Gara-gara kebijakan tutup buka jalur, penghasilan kami semakin berkurang,” ujarnya.

Defi menambahkan, kesal dengan kebijakan tersebut, warga pun akhirnya mengambil tindakan dengan memasang spanduk penolakan terhadap kebijakan Polres Bogor itu.

“Spanduk penolakan yang kami buat dipasang sepanjang jalur Puncak. Kami minta pemerintah daerah mengambil tindakan untuk menghapus kebijakan yang merugikan warga ini,” kesalanya.(rul)