JADWAL LALU LINTAS SABTU-MINGGU SATU ARAH (ONE WAY) JAKARTA-PUNCAK JAM 09.00-10.30 WIB (PENUTUPAN KEJAKARTA) PUNCAK-JAKARTA JAM 10.30-11.30 WIB (PENUTUPAN KEPUNCAK) PUNCAK-JAKARTA JAM 15.00-17.00 WIB (PENUTUPAN KEPUNCAK)

PASTE SCRIPT/KODE IKLAN DISINI

KLIK DISINI : UNTUK INFORMASI VILLA

Cari info vila disitus kami, untuk Persiapan Liburan di Puncak Cisarua

Calon Bupati Indenpenden Serbu KPUD Bogor


IINILAHKORAN.COM | Bogor. Jelang pembukaan pencalonan Kepala Daerah di Kabupaten Bogor, kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Bumi Tegar Beriman diserbu calon Bupati jalun independen.


Hingga, Kamis (23/02/2017) KPUD Kabupaten Bogor telah menerima 10 calon kepala daerah. Entah karena besarnya 'kue' Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), besarnya upah pungut Kepala Daerah, atau karena memang ingin membangun Kabupaten Bogor yang memiliki 40 kecamatan, 434 Desa dan Kelurahan.

"Sudah ada 10 calon Bupati Bogor dari jalur independen yang berkonsultasi mengenai syarat pencalonan Kepala Daerah atau ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 10 orang itu calon Kroala Daerah itu diantaranya Ratnawati, Ade Wardana, Heri Ortega, Mayor Afif, Solahudin Dalimunthe,

Lulu, Agus Salim, Gunawan Hasan, Fikri Irama dan salah seorang Mayjen TNI," ujar Ketua KPUD Kabupaten Bogor Haryanto Surya Bakti.

Menurutnya, bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor harus mendapatkan dukungan 6,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada sebelumnya.

"Dalam Pilkada lalu jumlah DPT mencapai 3,3 juta jiwa. Berarti calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor mutlak mendapatkan pernyataan dukungan berupa soft copy atau hard copy plus e-KTP warga Kabupaten Bogor sebesar 215.771 jiwa. Dukungan itu juga minimal harus ada di 21 Kecamatan," tambahnya.

Haryanto memaparkan setelah memenuhi syarat, maka KPUD Kabupaten Bogor akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual ke tengah-tengah masyarakat.

"Jika ada dukungan ganda itu akan kelihatan dan harus dipastikan dukungannya kepada siapa. Penyerahan penyertaan dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur independen ini paling lambat akhir Oktober atau awal November 2017," paparnya.

Ia melanjutkan, pernyataan dukungan yang sah itu harus kepada pasangan Kepala Daerah, dan bukan kepada Bupati atau Wakil Bupatinya saja.

"Bagi calon Kepala Daerah dari jalur independen, kami himbau segera menentukan pendampingnya agar lebih efesien dan efektif sosialisasinya kepada masyarakat," lanjut Haryanto.

Salah satu calon Bupati Bogor Ratnawati menjelaskan dirinya optis memilih jalur independen karena masyarakat lebih melihat figur dan bukannya partai pokitik.
U
'Memang partai politik memiki mesin penggerak, namun kami juga melihat dalam Pilkada serentak lalu bahwa masyarakat lebih memilih figur ketimbang pada partai politik. InsyaAllah kami berkomitmen melalui jalur independen," kata juru bicara pemenengan Ratnawati, Muhammad Naim.

Mengenai calon Wakil Bupati yang akan mendampingi Ratnawati. Muhammad Naim menuturkan sosok calon Wakil Bupati masih dicari, bisa saja dia artis, pengusaha, atau sesama aktivis.

"Kebetulan Ratnawati ini Ketua Umum organisasi massa Garda Muda Palapa yang cabangnya ada di seluruh Indonesia. Jadi calon pendampingnya bisa dari segala kalangan seperti pengusaha, aktivis, pilitisi, birokrat atau aparat hukum dan militer. Yang jelas Ratnawati memiliki tujuan membangun Kabupaten Bogor yang berbudaya dengan masyarakatnya yang heterogen," pungkasnya. [jek]

sumber
http://m.inilahkoran.com/berita/bogor/66653/calon-bupati-indenpenden-serbu-kpud-bogor

Perkenalkan!! Ini Calon Bupati Bogor Periode 2018-2023 versi DPP PPP


BOGORDAILY.NET | Mesin politik PPP sudah mulai bergerak. Hiruk pikuk dan gonjang-ganjing kursi Wakil Bupati Bogor dianggap sudah tak menarik lagi. PPP justru sudah menyiapkan calon Bupati Bogor periode 2018-2023.

Adalah Ketua Umun PPP Muhammad Romahurmuziy yang menegaskan soal ini. PPP kini justru sudah menunjuk calon Bupati Bogor untuk bertarung dalam pilkada mendatang.

“Karena menurut peraturan Menteri Dalam Negeri dalam masa 1,5 tahun tidak diperbolehkan pengisian kursi wakil bupati yang lowong, akhirnya kami lebih fokus mencalonkan Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Munawaroh Yasin (AMY) sebagai calon Bupati Bogor 2018-2023,” ujar Ketua Umun PPP Muhammad Romahurmuziy.

Dia menambahkan, di tingkat DPP, PPP sudah mencoba berkomunikasi tentang permasalahan calon wakil bupati dengan partai lain, namun karena komunikasi di tingkat kabupaten sebagai eksekutor memiliki ego masing-masing, akhirnya pemilihan calon wakil bupati Bogor mandek.

Terkait saling lempar tanggung jawab antara partai koalisi pengusung dengan Bupati Bogor Nurhayanti, pria kelahiran Sleman, Yogyakarta ini menjelaskan, karena ini koalisi gemuk, sulit untuk menemukan titik temu.

“Ibu Bupati Nurhayanti kan sudah menyerahkan hal ini kepada partai koalisi, namun karena ini koalisi gemuk akhirnya untuk menyimpulkan dua nama sebagai calon wakil bupati itu susah. Ego partai seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor tetapi juga di tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang hingga saat ini tidak memiliki wakil gubernur,” terang Romahurmuziy.

Nurhayanti pun yang ditantang elit partai untuk mengambil sikap tentang pencalonan wakil bupati malah balik menantang.

“Siapapun calonnya, jika hari ini ada dua nama calon wakil bupati yang masuk ke saya, langsung kita proses ke DPRD Kabupaten Bogor,” tegas Nurhayanti dalam sebuah wawancara saat ditanya wartawan. (bdn)



Membawa 5 Tuntutan, Ratusan Santri Bogor Desak Pemkab Bogor


BIDIKNUSANTARA.COM | Menyikapi situasi politik terkini sejumlah santri dari Kota dan Kabupaten Bogor melakukan aksi Bela Ulama di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (16/2/17). 

Koordinator aksi, Muhamad Muksin, mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menyikapi kondisi bangsa yang tidak jelas dalam penegakan hukumnya.

"Melihat situasi Negara saat ini dengan carut marutnya penegakan hukum dan maraknya atribut Komunisme kasus penodaan Agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Kami kaum Santri Bogor yang tergabung dalam PRESIDIUM SANTRI BOGOR menganggap hal tersebut bagian daripada disintegrasi bangsa, kerukunan umat beragma, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Muksin.

Muksin menegaskan, apabila berbagai permasalahan tersebut tidak diselesaikan secepatnya dan tidak ada konsistensinya dari pemangku kebijakan pemegang kekuasaan dalam penegakan Hukum bukan tidak mungkin akan merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami menuntut penegakan hukum benar - benar dilakukan oleh kepolisian dan kehakiman secepatnya. Jika tidak, kami khawatir akan merongrong keutuhan NKRI" tambah Muksin yang juga Ketua Presidium Santri Bogor. 

Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 hingga selesai berlangsung dengan tertib, serta mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Bogor dan Satpol PP Kabupaten Bogor. 

Presidium Santri Bogor, Minta Aktifis Islam Yang Ditahan Di Polres Bogor Dibebaskan


BOGORONLINE.COM | Cibinong. Presidium santri Bogor Perwakilan mendesak aparat penegak hukum menghentikan apa yang mereka sebut kriminalisasi terhadap ulama dan aktifis Islam. Hal tersebut disampaikan, perwakilan sejumlah organisasi saat audiensi dengan perwakilan DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (16/2).

“perkembangan akhir-akhir ini baik nasional maupun lokal seakan-akan ulama tidak berharga, dibully, dicaci, dikriminalisasi,” ujar koordinator pengunjuk rasa, Muhammad Muhsin.

Dalam kesempatan tersebut, massa membacakan sikap untuk mendukung aparat kepolisian melakukan proses penegakan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atas kasus penistaan agama.

presidium juga menolak masuknya faham komunis dan menuntut pemerintah untuk memberantas pornografi, peredaran miras dan beroperasinya tempat hiburan malam. “kami juga meminta agar hentikan kriminalisasi ulama, kyai dan aktifis Islam dan bebaskan mereka yang kini ditahan di Polres Bogor,” tandasnya

Sebelumnya, Polres Bogor menahan sekitar 5 orang yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran markas salah satu ormas di Ciampea (ful)



Presidium Santri Bogor Tolak Kriminalisasi Aktivis Islam


PIKIRAN-RAKYAT.COM | Bogor Ratusan santri dan ulama dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Bogor melakukan aksi damai di gerbang kompleks perkantoran Pemkab Bogor, Kamis 16 Februari 2017. Mereka menyampaikan lima butir aspirasi tertulis, salah satunya meminta para santri pelaku perusakan dan pembakaran kantor sekretariat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Kecamatan Ciampea dibebaskan.

Koordinator aksi sekaligus Ketua Presidium Santri Bogor Muhammad Muhsin meminta bantuan DPRD Kabupaten Bogor mendesak Kepolisian Resor Bogor membebaskan para santri. Mereka menganggap penangkapan dan penahanan para aktivis tersebut sebagai bentuk kriminalisasi.

"Kalau aspirasi kami tidak diakomodasi kami akan menggerakkan lebih banyak santri di Bogor. Ini sebagai peringatan awal saja," kata Muhsin mengancam apabila hingga pekan depan belum ada respons dari pihak kepolisian setempat. Di tingkat nasional, upaya kriminalisasi menurutnya sudah marak dilakukan pada para ulama dan aktivis Islam.

Upaya kriminalisasi itu diyakini Muhsin akan berdampak pada kondusivitas keamanan dan kerukunan masyarakat. Para ulama dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam masyarakat, khususnya sebagai pengontrol. Ia mengatakan penentangan terhadap hal itu akan dilakukan para santri di daerah-daerah lainnya dalam waktu dekat.


Sejumlah perwakilan peserta aksi tersebut akhirnya diterima DPRD Kabupaten Bogor yakni Wakil Ketua Ade Munawaroh, Ketua Komisi IV Wasto Sumarno dan lainnya. Perwakilan massa menyampaikan aspirasinya di Ruang Sidang Paripurna setelah melakukan salat Zuhur berjemaah.

Ade mengatakan, dukungannya pada para peserta aksi di sana. Menurut dia, DPRD Kabupaten Bogor sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan polisi terkait permintaan pembebasan para pelaku perusakan kantor sekretariat GMBI. "Namun sampai sekarang kami masih menunggu hasil pembahasan dan evaluasi Kapolres," katanya menegaskan.

Setelah ada desakan dari para santri dan ulama di daerahnya, Ade mengaku akan kembali melakukan pendekatan pada pihak kepolisian. Ia berharap kedua pihak bisa berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum kasus tersebut untuk menjaga kondusivitas di masyarakat.


"Kami tidak bisa menentukan waktunya (keputusan pembebasan para santri) karena persoalan ini berkaitan dengan beberapa pihak. Kita harus menunggu keputusan dari Kapolres endingnya seperti apa," kata Ade. Ia berharap Kapolres Bogor memahami kondisi yang terjadi di daerahnya saat ini.

Menanggapi permintaan para peserta aksi damai kali ini, Kapolres Bogor Andi M Dicky Pastika menganggap pembebasan para pelaku tak bisa diterima. "Ini adalah merupakan kasus serius. Kalau meminta pembebasan dasar hukumnya apa?" katanya saat dihubungi. Ia menegaskan aksi anarkistis yang terjadi tak hanya perusakan tapi juga pembakaran rumah ketua GMBI setempat sekaligus jadi kantor sekretariat.

Ia memastikan hal itu sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Termasuk, kata Dicky, penanganan lima pelaku di antaranya yang masih di bawah umur dengan menempatkan mereka di Badan Pemasyarakatan khusus anak. "Mereka direhabilitasi di Bapas, silahkan tanya disana. Tapi saya kira gak mungkin memprihatinkan, mereka jauh lebih beruntung dari pada (dikurung di) LP," katanya menegaskan.***

sumber



Ulama Ditahan di Polres Cibinong – Bogor, Presidium Santri Bogor Desak Agar Dibebaskan


PANJIMAS.COM | Sejumlah santri yang tergabung dalam Presidium Santri Bogor dalam pernyataan sikapnya, Kamis (17/2), menuntut agar dibebaskannya tokoh ulama, santri dan aktivis Islam yang kini dalam proses penahanan Polres Cibinong, Kabupaten Bogor.

“Santri adalah asetbangsa yang harus diakomodir dan diikutserta oleh pemerintah dalam pembangunan bangsa. Santri dan ulama punya peran besar dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.Sangat disayangkan, jika ulama malah dinista, dihina dan dikriminalisasikan. Kami Presidium Santri Bogor siap berjihad untuk melindungi para ualama,” ungkap santri.

Presidium Santri BOgor menyatakan dukungannya kepada pihak kepolisian dan kehakiman untuk menuntaskan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tanpa intervensi dan kepentingan politik apapun.

Santri menolak pemahaman komunisme serta penyebarannya di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk itu, santri mendesak pihak kepolisian agar pro aktif dan preventif atas munculnya dan berkembangnya paham komunis yang merupakan bahaya laten.

Presidium santri juga menolak kriminalisasi ulama dan kyai maupun para aktivis Islam lainnya, dimanapun berada.Santri meminta kepada pemerintah untuk menertibkan tempat-tempat maksiat, warung yang menjual minuman keras, tempat hiburan malam yang semakin marak dan mengkhawatirkan generasi penerus bangsa.(desastian)





Waspada, Dua Titik Longsor Terjadi di Jalur Puncak


SINDONEWS.COM | Bogor. Hujan yang terus mengguyur wilayah Bogor, membuat sejumlah titik di ruas Jalan Raya Puncak mengalami longsor.  Kurang dari 24 jam, longsor terjadi di dua lokasi berbeda, terakhir pada pukul 06.30 WIB, Minggu (12/02/2017), tebing setinggi 5 meter ambrol menutup separuh bahu jalan utama di Kampung Pensiunan, RT 01/01, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Cisarua Kompol Sujito mengatakan, hingga saat ini arus lalu lintas sudah kembali normal setelah petugas Satuan Lalu Lintas dan Polsek Cisarua membersihkan tumpukan tanah dan pepohonan yang sempat menutup jalur.

"Saat ini jalur sudah normal kembali jalur puncak diberlakukan dua arah lagi. Sedangkan untuk yang di Riung Gunung, Desa Tugu Selatan, Cisarua kejadiannya Sabtu (11/02/2017) sore, saat ini sudah diberi pembatas jalan dan garis polisi," katanya.

Sementara  itu, Kasat Lantas Polres Bogor Hasby Ristama mengatakan, longsor terjadi pada tebing setinggi sekitar 4 meter dan material tanah yang longsor menutup bahu hingga seperempat jalan utama. 

"Kejadian ini  diakibatkan wilayah Cisarua secara geografis merupakan daerah perbukitan dengan kontur tanah yang labil, sehingga dengan turunnya hujan secara terus menerus berdampak pada tidak kuatnya tanah untuk menampung volume air hujan sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya longsor tanah," katanya.

Pihaknya mengimbau kepada para pengendara roda dua maupun roda empat yang hendak melintas harus berhati-hati dan mengurangi kecepatannya saat melintas jalur itu

"Mengantisipasi peristiwa serupa, kami sudah berkordinasi dengan Dinas Pekerjaan umum Pusat yang berada di Cibodas untuk segera mengirimkan alat berat berupa Louder dan Eksavator, agar  cepat merapikan dan menangani longsor di dua lokasi," jelasnya.

Terkait dengan longsor yang terjadi pada Sabtu, pihaknya sudah memasang pembatas jalan dan garis polisi di tempat kejadian perkara.

"Dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya saja akibat kejadian tersebut tebing dan bahu jalan tergerus selebar kurang lebih 12 meter dengan panjang sekitar 30 meter dan tinggi sekitar 50 meter," pungkasnya. 


Oke Fix, Gerindra Usung Iwan di Pilbup Bogor 2018


METROPOLITAN.COM | Bogor. Gerindra Kabupaten Bogor sepakat mengusung nama Iwan Se­tiawan untuk maju pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor 2018 mendatang. Keputusan tersebut berdasarkan pleno hasil rapat pim­pinan cabang (rapimcab) yang dihadiri seluruh PAC se-Kabupaten Bogor di Kantor DPC Gerindra, kemarin. “Hasil rapimcab mere­komendasikan satu nama untuk maju di Pilbup Bogor 2018 yaitu Iwan Setiawan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra,” kata Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPC Gerindra Kabupaten Bogor Heri Aristandi kepada Metropolitan, kemarin.

Menurutnya, Iwan Setiawan merupakan salah satu kader terbaik Gerindra saat ini. Selanjutnya, Gerindra akan menggelar rapat kerja (raker) untuk membahas lang­kah strategis partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang. “Rencananya awal bulan depan kami akan menggelar raker membahas penguatan organisasi, program kerja dan hal-hal lain yang dip­erlukan. Selanjutnya kami juga akan membangun komunikasi dengan partai-partai lain,” terang Heri.

Sementara itu, Ketua PAC Gerindra Ke­camatan Cibinong Bambang Wiratno me­negaskan siap mengawal dan memenang­kan Iwan Setiawan. Menurutnya, Iwan merupakan salah satu kader terbaik dan pantas mewakili Gerindra untuk maju di pilbup mendatang. “Kami PAC Cibinong konsisten mendukung Iwan Setiawan se­suai hasil rapimcab. Dalam rapimcab 40 PAC se-Kabupaten Bogor sepakat men­gusungnya dan mudah-mudahan berjalan mulus,” ujar Bambang.

Terpisah, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan mengapresiasi ke­putusan kader Gerindra yang telah men­gusung dirinya maju pada Pemilihan Ke­pala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Se­bagai kader, dirinya mengaku siap untuk maju dan bertarung. “Kalau partai mem­percayakan saya harus siap. Ini juga se­suai arahan pusat yang menginginkan kader Gerindra maju dalam pilkada di setiap daerah,” kata Iwan.

Saat ini, dirinya bersama pengurus sedang menyiapkan strategi yang akan digunakan ke depannya. “Yang pasti kami akan mu­lai sosialisasi dari sekarang sesuai kepu­tusan rapimcab dan menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya,” tandasnya. (fin/c/ram/dit)


Diguyur Hujan Deras, Tebing di Jalan Raya Puncak Longsor


DETIK.COM | Bogor - Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor sejak malam hingga pagi hari tadi. Akibatnya, tebing setinggi 7 meter di Jalan Raya Puncak, longsor.

Longsor itu terjadi di Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Minggu (12/2/2017). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan karena material longsor sempat menutup sebagian badan jalan raya.

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Hasby Ristama mengatakan, material longsor berupa tanah, batu dan pepohonan kecil sempat menutup badan jalan dan membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terganggu.

"Pastinya arus lalu lintas terganggu akibat kejadian ini. Kita lakukan buka-tutup di sekitar lokasi, kendaraan melintas secara bergantian, agar arus lalu lintas tetap berjalan," kata AKP Hasby kepada detikcom, Minggu (12/2/2017).

Hasby menyebut, proses evakuasi material longsor dilakukan bersama pihak kementerian Pengerjaan Umum (PU) pusat, kepolisian, Satpol PP Kabupaten Bogor sejak pagi tadi. Material longsor diangkut dengan menggunakan loader dan eskavator,

"Evakuasi material longsor sudah dilakukan, dibantu kementerian PU pusat dan Satpol PP. Siang ini arus sudah normal (dua arah), evakuasi sudah dilakukan, hanya sisa longsor di pinggir tebing. Di lokasi juga sudah kita pasang police line supaya diketahui pengendara dan menjadi lebih waspada," kata Hasby.

Meski tidak hujan, cuaca kawasan Puncak saat ini sedang berkabut. Jalan licin dan jarak pandang yang terbatas, membuat jalan raya Puncak rawan terjadi kecelakaan. AKP Hasby menghimbau, agar pengendara yang saat ini melintas di jalan raya Puncak agar tetap waspada.

"Kabutnya tebal. Kondisi seperti ini, jarak pandang hanya 20 meter. Pengendara harus hati-hati, dan ikuti aturan dan arahan petugas, nyalakan lampu kendaraan agar pengendara di depan mengetahui keberadaan kendaraan lain," himbau Hasbyi.

Bencana longsor juga terjadi di sekitar sekitar Riung Gunung, Cisarua, Puncak, Bogor pada Sabtu (11/2/2017) siang. Material longsor juga sempat menutup sebagian badan jalan raya Puncak dan mengganggu arus lalulintas. Lokasi ini, bahkan disebut lokasi yang rawan terjadi longsor susulan.

"Beberapa titik di sepanjang jalur Puncak memang rawan terjadi longsor, termasuk di lokasi longsor kemarin, bahkan itu lebih rawan. Jadi semuanya harap tetap waspada," tutupnya. (imk/imk)




Sosialisasi Pilkades Kabupaten Bogor, Panitia Pilkades Pertanyakan Berbagai Persoalan pada DPMD


BIDIKNUSANTARA.COM | Kab. Bogor. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor laksanakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan diselenggarakan oleh beberapa desa seluruh Kabupaten Bogor yang berlangsung di ruang rapat Bank Jabar Banten yang di hadiri oleh seluruh panitia Pilkades se-Kabupaten Bogor, Kamis (02/02).

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD, juga menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Cibinong, Kodim dan Kepolisian yang di pimpin oleh Kabid Pemerintahan Desa Agus Putrono dan kasi Aparatur Desa, Muhamad Jamalludin  dalm rangka meberikan penjelasan serta pemahaman kepada seluruh panitia pilkades tetntang aturan-aturan dalam pelaksanaan pilkades.

Dalam kesempatan tersebut, panitia Pilkades dari Sukamakmur mempertanyakan bagaimana aturannya jika ada warga yang tidak memiliki KTP ataupun KK di desa tersebut baik yang menetap mulai dari nol tahum maupun sudah 10 tahun, dalam hal ini pihaknya telah mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat bahwa bagi yang tidak memiliki KTP tidak memiliki hal pilih di desa tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, Agus Putrono menjelaskan, jika memang tidak memiliki KK atau KTP setempat tidak boleh mengikuti pilkades atau tidak memiliki hak pilih walaupun warga tersebut sudah menetap didesa tersebut sudah bertahun-tahun.

"Ketentuannya adalah, yang memiliki hak pilih adalah warga yang memiliki dakumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor walaupun warga tersebut tidak menetap di desanya akan tetapi tetap memiliki hak pilih,"ucap Agus.


Lain halnya dengan Panitia Pilkades Wates Jaya, Kecamatan Cigombong. Mereka mempertanyakan masalah waktu pelaksanaan kampaye calon kades karena di Desa Wates Jaya terdapat 5 pasangan calon sementara waktu yang diberikan hanyal tiga hari.

Menanggapi pertanyaan ini, Agus menegaskan bahwa waktu tiga hari yang diberikan untuk masa kampaye sudah sesuai ketentuan, namun dalam hal kampaye panitian dapat menentukan jadwal yang sesuai dengan kesepakan atau rembukan dengan pasangan calon.

"Tidak perlu lagi melakukan pengaraahan masa untuk keliling kampung, panitian dapat berkoordinasi dengan pasangan calon kades untuk menentukan jadwal kampayen dalam satu hari bisa 2 atau 3 pasangan tetapi dengan lokasi RW yang berbeda. Panitia pilkades harus cermat mengatur waktu supaya tidak bentrok dan untuk pengarahan masa yang berlebihan tidak perlukan melainkan langsung kepada titik yang dituju untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat. Itu lebih efektif,"tegasnya.

Lain halnya dengan BPD Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Ahmad Solihin. Di Desa Citaringgul katanya, terdapat 6 pasangan calon, sementara dalam aturan calon kepala desa tidak boleh lebih dari lima pasangan. Jika 6 pasangan calon ini semua lolos seleksi administratif apakah perlu dilakukan seleksi tambahan?

Kasi Aparatur Desa Pada DPMD, Muhamad Jamalludin jika semua pasangan calon lolos dalam seleksi administratif dan pasangan calon lebih dari 5 maka perlu dilakukan seleksi lanjutan.  "Untuk desa yang memiliki di atas 5 calon harus ada seleksi tambahan yaitu seleksi akademis namun jika hanya ada 5 pasangan calon hanya dilakukan seleksi administratif dan jika dikatakan lengkap tidak perlu di lakukan seleksi tambahan,"tuturnya.

Lebih lanjut Agus menambahkan bahwa panitia pilkades agar mengumumkan seluruh hasil seleksi  diumumkan kepada masyarakat secara terbuka dan panitia harus mwnanggapi jika ada masukan atau usulan dari masyarakat jika ada dari pasangan calon yang memiliki ketidaklengkapan secara data pribadi atau calon tersebut pernah bermasalah dengan hukum apa lagi pernah tersangkut Narkoba.

"Misal, ada laporan dari masyarakat bahwa ada pasangan calon yang pernah masuk penjara, panitia harus cepat-cepat merespon informasi tersebut untuk melakukan kroscek dengan menghubungi kepolisian setempat guna meminta riwayat dari pasangan calon tersebut guna mengetahui kasus apa yang pernah menjeratnya. Begitupun jika ada informasi bila ada pasangan calon yang dilaporkan oleh masyarakat tentang izajah palsu, panitia juga harus cepat respon dan menghubungi sekolah dimana ijazah calon tersebut diterbitkan dan melalui sekolah mana,"ungkapnya.

Sementara itu, panitian pilkades Ranca Bungur menyampaikan keluhan adanya Ormas yang mengajukan diri untuk pengamanan Pilkades di desanya namun pihaknya menolak disamping di Desa Ranca Bungur buakn hanya satu ormas melainkan ada beberapa dan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di kemudia hari.

Panitia Pilkades Ranca Bungur menyampaikan bahwa ada ormas yang bersikeras ingin memberikan pengamanan, namun pihaknya mengatakan bahwa kegiatan pengamanan Pilkades nantinya sudah di lakukan oleh aparat yang ditujuk baik dari Linmas yang sudah terlatih maupun dari pihak kepolisian, TNI serta Pol PP.

'Kami sudah berusaha menjelaskan kepada ormas tersebut bahwa kami sudah mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian, TNI serta Pol PP. Apa lagi ada 40 Linmas yang sudah terlatih dalam mengamankan pelaksanaan Pilkades,"ucapnya.

Menjawab pernyataan ini, perwakilan dari kepolisian Kompol Pramono.DA mengatakan, sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku tidak diperbolehkan adanya Ormas yang mengamankan pelaksanaan Pilkades. "Kami dari Kepolisian maupun TNI atas perintah pimpinan akan melakukan pengamanan sesuai yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pilkades. Keberadaan Ormas yang mengamankan pelaksanaan pilkades, disamping menimbulkan kecemburuan sosial juga dikhawatirkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan,"terang Parmono DA.(sumburi)


Puting Beliung Hantam Dua Desa di Ciawi


METROPOLITAN.ID | Bogor. Memasuki Februari, bencana alam mulai menghantui warga Bogor. Tadi malam, angin puting beliung men­erjang dua desa di Kecamatan Ciawi. Yakni, Desa Cibedug dan Desa Bitung­sari. Tepatnya di Kampung Ciaul, RT 03/06.

Camat Ciawi Bambang Setiawan mengatakan, puting beliung menerjang dua desa. Sampai tadi malam, pihaknya bersama Muspika Kecamatan Ciawi masih mengevakuasi korban.

Untuk sementara belum bisa diketahui berapa rumah warga yang mengalami rusak ringan dan rusak berat di Desa Cibedug dan Bitungsari. “Sementara ini, pohon tumbang mengenai rumah Ibu Nyai di Kampung Cibedung RT 01/03,Desa Cibedung,” ujar Bambang.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Budi Aksomo mengatakan, selama musim hujan ini pihaknya tetap siaga mulai dari personel, logistik dan mobilisasi. Termasuk memetakan empat wilayah yang masuk zona merah rawan bencana.
Untuk rawan banjir dan longsor ada di wilayah timur, di antaranya Kecamatani Tanjungsari, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Babakanmadang, Klapanunggal dan Citeureup.

“Sedangkan daerah rawan banjir lainnya terdapat di Tanjungsari, Jonggol, Gunungputri, khususnya Desa Bojongkulur,” ujarnya.

Sementara daerah rawan longsor wilayah selatan tersebar di Cisarua, Megamendung, Ciawi, Caringin, Cigombong, Cijeruk dan Tamansari. Wilayah rawan longsor di bagian barat seperti di Cibungbulang, Pamijahan, Tenjolaya, Leuwiliang, Leuwisadeng, Sukajaya, Cigudeg, Nanggung dan Jasinga.

“Untuk daerah rawan angin puting beliung terdapat di Tenjolaya, Pamijahan, Ciomas dan Dramaga. Sedangkan rawan banjir ada di Parungpanjang,” terangnya.

Di Kota Bogor, Kepala BPBD Kota Bogor Ganjar Gunawan mengaku telah mewaspadai terjadinya bencana sampai Mei mendatang.

“Kami sudah berikan surat edaran kepada Camat dan Lurah untuk pringatan cuaca ekstrim dan menyiapkan posko darurat di wilayah yang menjadi titik rawan bencana,” ujar dia.

Ada sejumlah wilayah rawan bencana di Kota Bogor, di antaranya Kelurahan Cipaku, Kelurahan Panaragan, Kelurahan Sempur, Pasirjaya, wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.

“Kalau di wilayah Puncak, Ciawi hujan berturut-turut selama lima jam dipastikan air dari hulu meluap dan menyebabkan banjir,” terangnya.

Sementara beberapa titik rawan banjir di antaranya ada di dua kecamatan. Yakni di Kecamatan Bogor Utara yang meliputi wilayah Ciparigi, Kedunghalang, Bantarjati dan Tegalgundil.

Sementara di Kecamatan Bogor Tengah meliputi wilayah Babakanpasar, Gudang, Sempur, Panaragan dan Kebonkelapa. Oleh sebab itu pihaknya selalu memberikan peringatan dan meningkat kesiapsiagaan serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Sesuai dengan data BPBD Kota Bogor di 2016, bencana alam banjir dan longsor sudah merenggut lima korban jiwa. Sehingga, musim hujan ini warga yang berada di bantaraan kali dan area titik rawan bencana untuk tetap siaga. Kami juga mengimbau warga agar tidak membuang sampah ke sungai,” pungkasnya. (ads/c/feb/run)


Kontraktor SMPN 2 Cisarua Bakal Di-Blacklist


METROPOLITAN.ID | Cisarua. Pembangunan gedung kelas SMPN 2 Cisarua oleh CV Nurani Cipta Mandiri belum rampung. Hal ini membuat pihak kontraktor masuk daftar hitam (blacklist).

“Padahal, kami sudah memberikan kesempatan kepada pemborong dengan memberikan tambahan waktu kerja. Namun mereka tidak cekatan,” ujar Kabid Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Aman Noor Muslihat.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Ade Sanjaya meminta disdik segera memasukkan CV Nurani Cipta Mandiri ke dalam daftar hitam. Hal yang sama berlaku terhadap CV Fadel Putra lantaran keduanya merupakan kontraktor dan pengawas proyek tersebut.


Ade menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima Komisi III, CV Nurani Cipta Mandiri sedang menjalani masa pengerjaan denda selama 50 hari. (ps/suf/mg1/dit)



Kecamatan Cisarua Siaga Bencana


METROPOLITAN.ID | Cisarua. Setelah dinobatkan menjadi wilayah rawan bencana beserta 27 kecamatan lainnya, Pemerintah Kecamatan Cisarua sudah siaga bencana. Hal tersebut dikatakan langsung Camat Cisarua, Bayu Rahmawanto. Menurutnya, di setiap desa sudah disiagakan posko-posko tanggap bencana.

Para relawan juga dibekali keahlian dan dilengkapi radio antartetangga. ”Radio antartetangga lebih praktis karena menggunakan frekuensi. Kalau handphone terkadang sinyalnya naik turun,” ungkapnya.


Menurutnya, personel yang ada di posko sudah dilatih dalam menyikapi bencana alam. ”Bencana biasanya datang tiba-tiba, jadi setiap personel sudah dilatih mengatasi hal tersebut,” pungkasnya. (ash/b/suf/mg1/dit)

Pembangunan Jalur Alternatif Bakal Dikawal



METROPOLITAN.ID | Cisarua. Minimnya pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Bogor membuat masyarakat Puncak terus melakukan pergerakan, dari pemasangan spanduk hingga pengumpulan koin sebagai bentuk pesan moral. Puncak memang butuh perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor secara serius.

Meski saat ini Pemda Bogor telah merespons keluhan masyarakat Puncak, bukan berarti aksi masyarakat lalu berhenti. Masyarakat Puncak bahkan berjanji mengawasi rencana pembangunan di selatan Kabupaten Bogor ini. ”Rencana pembangunan jalan alternatif utara wilayah Puncak akan terus dipantau. kami khawatir hanya direspons namun tidak terealisasi,” ujar Sunyoto.

Senada dengan itu, anggota Masyarakat Adat Puncak (MAP) Edison mengatakan bahwa sejumlah persoalan di Puncak, mulai dari kebijakan satu arah (one way) hingga jalur alternatif memang sudah direspons pihak kepolisian dan pemda. Meski begitu, ia berharap pemda tidak hanya merespons setiap keluhan, tapi langkah nyata sangat ditunggu.

”Selama ini masyarakat Puncak tidak pernah bereaksi dengan keadaan Puncak yang rusak dan minim pembangunan. Saat ini masyarakat Puncak tentunya tidak akan diam dan kami siap mengawal pembangunan di jalur wisata ini,” tandasnya. (ash/b/mg1/dit)


Bupati Harus Berani Jalankan Rekomendasi Tim 9

PORTACISARUA |  Pamijahan. Persoalan antara para petani ikan dengan PT JDG sudah mencapai titik terang.  Hal itu setelah di lakukannya pertemuan antara Tim Verifikasi yang di bentuk oleh pemkab Bogor dan para petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Kolam Air Deras Pamijahan di ruang Kantor dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bogor. 26/1/17

Selain ganti rugi, Pemkab Bogor juga harus berani menutup PT JDG (Jaya Dinamika Geohydro Energy) hal itu ditegaskan oleh Ali Taufan Vinaya, salah satu aktivis yang berasal dari Pamijahan.

"Bahwa keberadaan PT JDG yang saat ini kepemilikan saham nya dipegang oleh PT SAMUEL harus segera di tutup, terhitung 21 hari setelah adanya Rekomendasi dari Tim 9, menurutnya keberadaan PT tersebut tidak juga memberikan keuntungan baik bagi masyarakat setempat atau pun bagi pemkab sendiri, yang ada hanyalah kerusakan lingkungan, ekosistem sungai Cianten Rusak, bahkan terancam Punah" ujarnya

Selain itu, ATV juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan. Karena, ada indikasi Oknum oknum pejabat yang terlibat baik dalam penerbitan ijin maupun indikasi adanya peggunaan lahan/tsnah negara milik Taman Nasional.

Hukum harus di tegakan tanpa pandang bulu, kalau ada oknum pemerintah yang bermain, aparat kepolisian harus berani melakukan pemeriksaan. Penegakan bisa dimulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten. Hal ini sesuai dengan surat rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bogor tertanggal 6 Januari 2017, dalam surat rekomendasi tersebut, di Point 3 Jelas Tertulis :

"Mendorong untuk melakukan penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran dalam proses pembangunan PLTMH (Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Mikro Hidro )"

Kita akan menunggu sejauh mana Bupati Bogor Hj.  Nurhayanti berani menjalankan Rekomendasi Tim 9 yang sudah di tunjuk langsung olehnya. Kalau memang benar Beliau merasa orang Bogor, beliau pasti akan melaksanakan Rekomendasi tersebut, jelas mantan Aktivis Forum Kota. (sal/li)

Stop Kontrak Bangunan Minimarket !


PUBLIKBOGOR.ID | Terkait keberadaan minimarket yang ada di Bumi Tegar Beriman, hingga dikeluhkan keberadaannya oleh masyarakat, membuat anggota komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bogor terus berupaia membenahi semuanya.

Ketua Komisi III DPRD Kab. Bogor Wawan Hikal Kurdi mengatakan, persoala minimarket yang banyak disoal oleh masyarakat sudah masuk pembahasan, dalam waktu dekat ia pun akan memanggil minimarket untuk ditanyai soal aset yang dia miliki.

“Setahu saya mereka (minimarket.red) hanya menyewa lahan degan ketentuan kontrak sesuai perjanjian,” kata Wawan kepada Publik Bogor, (26/1).

Ia menerangkan, jika keberadaan atau aset minimarket bukan pribadi alias perusahaan, maka kedepannya ia akan mengusulkan untuk selanjutnya perjanjian kontrak bangunan untuk tidak dilakukan perpanjangan.

“Sistem kita habiskan kontrak stop,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan menumpuh langkah memberikan surat kepada pihak pertama sebagai pemilik lahan, maka kedepannya keberadaan minimarket yang dianggap meresahkan masyarakat tidak akan terjadi lagi.

“Perlahan tapi pasti, satu tahun dua tahun pasti terkuras,” tegasnya.

Persoalan wacana revisi perda minimarket, bagi Wawan itu hak yang tidak mungkin, dikarenakan produk perda terdahulu sudah kuat tinggal bagaimana implementasi ke bawah yang harus di tegakkan dengan pasti. Agar tidak ada lagi persoalan yang menjadi beban bersama.

“Buat apa di revisi, itu hanya ngabisin duit saja. Sudah benar perda itu tinggal pelaksanaannya aja harus ditingkatkan,” tandasnya. (Mulyana)