3 Dinas Jadi 1, Punya Pegawai 502 Orang


METROPOLITAN.ID   | Cibinong. Setelah Pe­merintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, kini Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) se­dang menyiapkan struktur baru dan penambahan se­jumlah bidang-bidang. Sebab ada sebagian bidang yang berasal dari Dinas Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Kebersihan dan Pertama­nan yang menyatu dengan DTBP.

Kepala DTBP Lita Ismu mengatakan, dengan ada­nya perubahan SOTK ini, pada 2017 DTBP nantinya akan berubah nama men­jadi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP). Selain itu, akan ada penambahan bidang-bidang yang mer­upakan limpahan dari Dinas Tata Ruang, DKP dan Dinas ESDM. “Kalau sekarang yang eksis ada tiga bidang, yaitu bidang tata bangunan, perumahan dan pemukiman serta bidang jasa konstruksi. Semua itu nantinya akan disatukan dengan bidang-bidang yang baru, limpahan dari dinas-dinas yang lain,” ujarnya ke­pada Metropolitan saat ditemui di kantornya, kemarin.­

Lima bidang baru yang ada di Dinas Tata Bangunan tersebut di antaranya bidang perumahan, kawasan pemukiman, PSU, per­tanahan dan pengawasan. Ia pun menegaskan, kenapa harus ada bidang pengawasan di dinas tersebut, sebab ini bekerja se­cara teknis sehingga perlu ada pengawasan yang ketat. “Peng­awasan memang harus jadi bi­dang karena ada penanganan khusus nantinya. Dari empat bidang yang lain, bidang peng­awasan yang nanti mengawasi kinerjanya,” terangnya.

Bidang-bidang di DPKPP ini, menurutnya, sesuai nomenkla­tur yang diberikan Kemente­rian Dalam Negeri (Kemen­dagri). Sehingga, pihaknya hanya tinggal mengikutinya saja. Begitupun dengan sub urusan yang ada, ia mengaku hanya menjalankan tugas se­suai aturan yang berlaku. “Ya kita harus ikuti aturan yang telah diberikan pemerintah pusat, sebab semuanya telah diatur. Selain itu dengan dinas yang baru, DPKPP bakal mem­punyai 502 staf,” paparnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Muham­mad Romli menjelaskan, ge­muknya dinas tata bangunan nanti harus diawasi secara ketat. Sebab dengan jumlah pegawai 502, bukan hal mudah melaku­kan pengawasan, apalagi dengan bidang-bidang yang baru ini. “Tugas dari tiga dinas dijadikan satu bukanlah hal mudah. Maka perlu ada adaptasi yang cepat serta pengawasan ketat agar tugas yang dijalankannya ber­jalan lancar,” katanya.

Politisi PPP ini pun berharap dengan penerapan SOTK yang baru tersebut setiap pekerjaan dapat berjalan lebih maksimal. Apalagi ada bidang pengawa­san yang memantau kinerja bidang-bidang yang lainnya. “Dengan adanya bidang peng­awasan, berarti bidang-bidang yang lain cukup berat juga,” jelasnya. (mam/b/ram/run)

Post a Comment

Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif

Lebih baru Lebih lama